Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov membahas perkembangan terkait gencatan senjata di Gaza serta menolak pembentukan “entitas paralel” di Sudan. Pembicaraan kedua pejabat tersebut dilakukan melalui sambungan telepon, Sabtu (9/11/2025).
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Mesir menyebut Abdelatty memaparkan upaya berkelanjutan Mesir untuk mengonsolidasikan perjanjian gencatan senjata di Gaza dan memastikan seluruh ketentuannya dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Ia menekankan pentingnya segera beralih ke tahap kedua rencana perdamaian, yang mencakup aspek politik, pembangunan, dan kemanusiaan, guna menjaga ketenangan berkelanjutan serta stabilitas kawasan.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Turki, Mesir, dan Qatar dengan pengawasan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, setelah perang dua tahun di Gaza.
Israel mensyaratkan pembahasan tahap lanjutan dari kesepakatan itu baru dapat dimulai setelah seluruh jenazah sandera diserahkan. Hamas menyatakan proses tersebut membutuhkan waktu karena kerusakan besar di wilayah Gaza.
Abdelatty juga menyoroti persiapan konferensi internasional di Kairo untuk rekonstruksi Gaza, sekaligus menyerukan dukungan global dalam upaya membangun kembali wilayah tersebut dan meringankan penderitaan kemanusiaan.
Mesir saat ini tengah menyiapkan rencana rekonstruksi lima tahun senilai 53 miliar dollar AS, yang didukung Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya pemulihan Gaza mencapai 70 miliar dollar AS.
Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan hampir 69.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.000 lainnya.
Dalam pembicaraan yang sama, kedua menlu menegaskan pentingnya menjaga keutuhan lembaga-lembaga negara Sudan dan menolak pembentukan entitas paralel yang berpotensi memperdalam perpecahan.
Abdelatty menyerukan koordinasi regional dan internasional untuk mendorong gencatan senjata kemanusiaan menyeluruh serta pembukaan koridor aman bagi penyaluran bantuan.
Ia juga mengecam pelanggaran berat yang dilakukan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di El-Fasher, ibu kota Darfur Utara, serta menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi kemanusiaan yang memburuk di wilayah tersebut.
Pada 26 Oktober lalu, RSF merebut kendali atas El-Fasher dan dilaporkan melakukan pembantaian terhadap warga sipil, menurut keterangan organisasi lokal dan internasional. Serangan itu dikhawatirkan semakin memperkuat risiko terbaginya Sudan secara geografis.
Pada Kamis (7/11/2025), RSF menyatakan menerima usulan gencatan senjata kemanusiaan dari kelompok negara “Quad” — terdiri dari Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir. Namun, rincian pelaksanaannya belum diungkap, dan belum ada tanggapan resmi dari Quad maupun tentara Sudan.
Sejak 15 April 2023, bentrokan antara tentara Sudan dan RSF belum kunjung berakhir meski berbagai upaya mediasi telah dilakukan. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.
