Israel mendesak Amerika Serikat untuk melunakkan redaksi rancangan resolusi yang akan diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada Senin. Rancangan tersebut memuat frasa mengenai “penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina”, demikian laporan media Israel pada Minggu.
Menurut laporan stasiun penyiaran publik Israel, KAN, Tel Aviv melakukan “upaya menit-menit terakhir untuk mengubah redaksi proposal yang akan disetujui besok di Dewan Keamanan terkait pembentukan pasukan multinasional yang akan dikerahkan di Jalur Gaza.”
KAN menyebut para pembantu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel tengah berdiskusi dengan tim Presiden AS Donald Trump serta para pemimpin Arab “untuk melunakkan bahasa dalam rancangan resolusi tersebut.”
Pejabat Israel, menurut KAN, menilai bahwa Otoritas Palestina tidak akan dapat memenuhi persyaratan rencana Trump mengenai pembentukan negara Palestina, yang menuntut “reformasi menyeluruh.” Meski demikian, rancangan tersebut tetap dianggap “berbahaya” dan dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tak terduga.
Laporan itu tidak merinci redaksi alternatif yang diinginkan Israel.
AS mendorong rancangan resolusi yang menyerukan pembentukan pasukan multinasional di Gaza di bawah gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah berlaku sejak 10 Oktober.
Naskah rancangan tersebut menyatakan bahwa “kondisi kini memungkinkan terbentuknya jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina,” setelah Otoritas Palestina menjalani reformasi.
Rancangan itu juga menyebut AS akan memulai dialog antara Israel dan Palestina untuk membuka peluang politik bagi hidup berdampingan secara damai. Menurut KAN, rancangan tersebut menyatakan bahwa pasukan multinasional akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk menstabilkan Gaza serta menggantikan pemerintahan Hamas dan keberadaan militer Israel di wilayah tersebut.
Rancangan itu juga memuat rencana pembentukan pasukan polisi Palestina terlatih yang akan beroperasi di Gaza untuk membantu menjaga perbatasan.
Pada Minggu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar bergabung dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich serta Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dalam menolak pembentukan negara Palestina.
Netanyahu tegaskan penolakan
Menjelang pemungutan suara, Netanyahu kembali menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kenegaraan Palestina.
“Penolakan saya terhadap pembentukan Negara Palestina tidak berubah. Tetap dan akan terus demikian,” ujar Netanyahu pada awal rapat mingguan kabinet, seperti dikutip pernyataan kantornya.
Ia menegaskan Gaza “akan didemiliterisasi, dan Hamas akan dibubarkan.”
“Saya telah melawan upaya-upaya ini selama bertahun-tahun, dan saya tetap melakukannya sekarang di tengah tekanan dari luar maupun dari dalam,” katanya.
Dalam konteks perang Israel di Gaza, sejumlah negara telah mengakui negara Palestina pada sidang-sidang PBB bulan September lalu, sehingga total pengakuan kini mencapai 160 dari 193 negara anggota PBB, menurut Kementerian Luar Negeri Palestina.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 69.000 warga—kebanyakan perempuan dan anak-anak—tewas akibat serangan Israel di Gaza, yang juga menyebabkan kehancuran luas di wilayah tersebut.
Israel masih menduduki wilayah Palestina serta sebagian wilayah Suriah dan Lebanon, dan tetap menolak pembentukan negara Palestina yang berdaulat di wilayah yang diduduki sejak 1967.
