Pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan membentuk sebuah komite investigasi independen dan nonresmi untuk menelusuri berbagai kegagalan yang mengiringi serangan 7 Oktober 2023.
Keputusan itu diambil dalam sidang kabinet mingguan, sebagaimana diberitakan sejumlah media Israel, Minggu.
Lembaga Penyiaran Israel (KAN) melaporkan bahwa komite tersebut akan bekerja di luar kerangka komisi penyelidikan formal sebagaimana diatur dalam undang-undang Israel—yang lazim dikenal sebagai State Committee.
Meski tidak berstatus komisi negara, komite baru ini disebut akan memiliki kewenangan investigatif penuh, termasuk memanggil pihak terkait dan menelaah dokumen-dokumen yang dianggap relevan.
Belum diungkapkan bagaimana mekanisme pemilihan anggotanya, namun laporan KAN menyebutkan bahwa susunan komite akan diupayakan mencerminkan “kesepakatan luas” di tengah masyarakat Israel.
Netanyahu juga menugasi sebuah komite menteri untuk merumuskan batas kewenangan investigasi, mulai dari lingkup materi yang akan diperiksa, lembaga atau pejabat yang dapat dipanggil, hingga periode waktu yang akan ditinjau ulang.
Komite menteri tersebut diberi waktu 45 hari untuk menyampaikan rekomendasi final mengenai mandat komite investigasi independen ini.
Tujuan utama pembentukan komite tersebut, menurut KAN, adalah menelusuri alur kejadian, kebijakan keamanan, serta keputusan institusional yang mendahului dan menyertai serangan 7 Oktober.
Rincian mekanisme kerjanya baru akan ditetapkan setelah mandat resminya disepakati.
Kritik dari barisan oposisi
Keputusan pemerintah itu langsung menuai kecaman dari kalangan oposisi. Pemimpin oposisi Yair Lapid menilai langkah tersebut sebagai upaya pemerintah menghindari kebenaran dan tanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa publik Israel telah menyuarakan tuntutan kuat agar dibentuk komisi penyelidikan resmi.
Yair Golan, Ketua Aliansi Demokrat, menyindir keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa “pihak yang diselidiki tidak bisa memilih penyelidiknya”.
Menurut dia, investigasi atas peristiwa 7 Oktober mesti dilakukan oleh komisi resmi yang diatur undang-undang.
Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, menyebut pemerintah takut pada hasil penyelidikan yang sungguh-sungguh dan independen.
Ia menilai pembentukan komisi negara merupakan langkah awal menuju proses pemulihan dan koreksi institusional.
Kritik serupa disampaikan Ketua Partai oposisi Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman.
Ia menuding “pemerintah kegagalan” telah membentuk komite untuk menutupi fakta-fakta tentang 7 Oktober.
“Pemerintah telah kehilangan kendali, dan pertarungan terakhirnya hanyalah untuk mencegah kebenaran terbuka,” ujarnya.
Lieberman menegaskan pihak oposisi akan membentuk komisi penyelidikan resmi dan mengusut seluruh pihak yang terlibat, “dan siapa pun yang terbukti bersalah harus menanggung akibatnya.”
Perdebatan mengenai komite investigasi telah berlangsung selama beberapa pekan.
Netanyahu terus menolak pembentukan State Committee yang dipimpin hakim Mahkamah Agung, model investigasi resmi yang biasa digunakan Israel untuk perkara berskala nasional.
Sikap itu kembali dikonfirmasi oleh saluran televisi Israel, Channel 12.
Tekanan dari Mahkamah Agung
Pada pertengahan Oktober lalu, Mahkamah Agung Israel memberi waktu satu bulan kepada pemerintah Netanyahu untuk menyampaikan keputusan mengenai pembentukan komisi penyelidikan resmi.
Namun pada 2 Desember 2024, Netanyahu menyampaikan kepada Mahkamah Agung bahwa lembaga itu tidak memiliki kewenangan memerintahkan pemerintah membentuk komisi negara.
Pernyataan tersebut merupakan jawaban atas sejumlah petisi dari warga dan organisasi sipil yang menuntut pembentukan komisi resmi.
Pada Mei tahun lalu, sebuah komite investigasi sipil yang dibentuk masyarakat Israel menyimpulkan bahwa pemerintah gagal melindungi warganya dan harus memikul tanggung jawab.
Komite itu mengumpulkan sedikitnya 120 kesaksian yang, menurut mereka, menguatkan temuan bahwa Netanyahu telah membawa Israel ke dalam salah satu “bencana terbesar” dalam sejarah negara itu.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, juga pernah menegaskan bahwa militer gagal menjalankan tugasnya melindungi negara dan rakyatnya pada peristiwa 7 Oktober.
Pada 7 Oktober 2023, pejuang Hamas melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer dan permukiman Israel di sekitar Jalur Gaza.
Serangan tersebut menewaskan dan menyandera sejumlah warga Israel.
Hamas menyatakan aksi itu sebagai respons atas kekerasan yang dilakukan Israel selama bertahun-tahun terhadap rakyat Palestina dan tempat-tempat suci mereka, terutama Masjid Al-Aqsha.
Sejumlah pejabat Israel memandang peristiwa itu sebagai kegagalan intelijen dan militer terbesar yang pernah menorehkan luka serius pada citra Israel dan angkatan bersenjatanya di mata dunia.
Netanyahu secara konsisten menolak pembentukan komisi penyelidikan resmi dengan alasan Israel tengah berada dalam situasi perang terhadap Gaza—perang yang berlangsung dua tahun dan baru berakhir pada 10 Oktober lalu.
Ia menyatakan terbuka untuk membentuk komisi versi pemerintah. Sikap ini terus ditentang oposisi, yang menilai komisi negara satu-satunya mekanisme yang sahih untuk mengungkap kebenaran.
