Asosiasi dokter Israel menyatakan bahwa para dokter tidak diperbolehkan terlibat dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap tahanan Palestina.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah rapat Komite Keamanan Nasional di Knesset, Rabu, yang membahas penerapan hukuman tersebut serta persiapan rancangan undang-undang untuk pembacaan kedua dan ketiga.
Perwakilan serikat menegaskan bahwa keterlibatan medis dalam eksekusi bertentangan dengan aturan profesional dan etika kedokteran, serta menegaskan sikap tegas organisasi itu untuk tidak mengambil bagian dalam tindakan tersebut.
Perwakilan itu kemudian dikeluarkan dari ruang rapat setelah berulang kali menegaskan penolakan para dokter untuk terlibat dalam eksekusi, yang menurutnya melanggar standar profesional dan etika. Pernyataannya memicu ketegangan dan berujung pada pengusirannya dari rapat.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menyatakan harapan agar rancangan undang-undang mengenai penerapan hukuman mati bagi tahanan dapat disahkan sebelum pemilu berikutnya.
Dalam sesi yang sama, anggota Knesset dari Partai Demokrat, Gilad Kariv, mengkritik Ben Gvir secara tajam. “Wahai Menteri urusan candaan dan baklava. Anda adalah seseorang dengan rekam jejak panjang dalam menumpahkan darah warga Israel dan Yahudi di jalanan. Anda pengecut,” ujarnya.
Pertukaran pernyataan ini menunjukkan ketegangan mendalam dan perpecahan politik yang tajam di Knesset terkait rancangan undang-undang kontroversial tersebut, termasuk implikasi hukum dan kemanusiaannya.
Rancangan undang-undang itu merupakan bagian dari kesepakatan yang dicapai pada akhir 2022 untuk membentuk koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Likud di bawah Benjamin Netanyahu, bersama Partai Kekuatan Yahudi (Otzma Yehudit) yang dipimpin Ben Gvir.
