Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait pada Kamis mengecam kunjungan lapangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke wilayah pendudukan di selatan Suriah, yang dinilai sebagai tindakan “pelanggaran terang-terangan” terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional, demikian dilaporkan Anadolu.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan keprihatinan atas “pelanggaran berulang yang dilakukan pendudukan Israel di kawasan,” termasuk serangan udara di Jalur Gaza serta “tindakan melanggar kedaulatan Republik Arab Suriah melalui masuknya Perdana Menteri Israel dan sejumlah pejabat pemerintahnya ke area perbatasan di selatan Suriah.”
Sedikitnya 25 warga Palestina tewas dan lebih dari 70 orang terluka akibat serangan udara di Gaza pada Rabu, yang menjadi pelanggaran terbaru terhadap perjanjian gencatan senjata.
Saudi menyerukan kepada komunitas internasional agar mengambil langkah tegas menghentikan seluruh pelanggaran Israel terhadap hukum dan resolusi internasional, serta mendesak Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata Gaza dan Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974 dengan Suriah.
Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Qatar menilai kunjungan Netanyahu sebagai “ancaman serius bagi keamanan regional,” dan mendesak komunitas internasional mengambil “tindakan segera” agar Israel mematuhi legitimasi internasional serta resolusi PBB, khususnya Perjanjian Pemisahan 1974. Qatar juga meminta penghentian serangan berulang Israel terhadap wilayah Suriah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Pernyataan tersebut menegaskan kembali dukungan penuh Qatar terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah, serta aspirasi rakyat Suriah untuk meraih keamanan dan stabilitas.
Kuwait juga mengecam keras kunjungan Netanyahu ke wilayah Suriah, yang dinilai sebagai “pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah” dan “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta resolusi Dewan Keamanan PBB.” Kuwait menegaskan dukungan penuhnya terhadap Suriah dan mendesak Dewan Keamanan memastikan kepatuhan terhadap Perjanjian Pemisahan 1974.
Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz, Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir, dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar melakukan kunjungan lapangan ke zona penyangga yang dikuasai Israel di selatan Suriah pada Rabu.
Damaskus mengecam kunjungan tersebut sebagai tindakan “ilegal” dan “pelanggaran serius terhadap kedaulatan serta integritas teritorial Suriah.”
“Kunjungan ini merupakan upaya baru untuk memberlakukan fait accompli yang bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, dan menjadi bagian dari kebijakan pendudukan yang ingin memperkuat agresi serta melanjutkan pelanggaran terhadap wilayah Suriah,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah.
Setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024, Israel memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan dengan mengambil alih zona penyangga demiliterisasi, langkah yang melanggar Perjanjian Pemisahan 1974 dengan Suriah.
