PBB menyatakan bahwa upaya rekonstruksi Jalur Gaza akan menelan biaya sekitar 70 miliar dollar AS atau setara Rp1.166 triliun dalam beberapa dekade ke depan, sambil memperingatkan potensi kolaps ekonomi di wilayah pendudukan Palestina.
Laporan yang dirilis Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (Unctad) menyebutkan bahwa serangan Israel telah menciptakan “jurang buatan manusia” di Gaza, dengan kontraksi ekonomi mencapai 87 persen sepanjang 2023–2024.
Menurut laporan tersebut, penghancuran sistematis dan pengepungan ekonomi membuat PDB per kapita Gaza turun hingga 161 dollar AS, salah satu yang terendah di dunia.
Sementara itu, serangan berulang tentara dan pemukim Israel di Tepi Barat juga mendorong wilayah Palestina menuju krisis yang semakin dalam. PBB menyebut bahwa puluhan tahun kemajuan ekonomi di Palestina kini terhapus.
“Krisis ekonomi yang terjadi termasuk sepuluh terburuk secara global sejak 1960,” tulis laporan Unctad. “Sementara kondisi di Gaza merupakan krisis ekonomi paling parah yang pernah tercatat.”
Pada Senin lalu, Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov, menggambarkan situasi di Gaza masih “suram”. Ia mendesak adanya upaya internasional yang lebih besar untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan, sementara warga terus menghadapi kondisi hidup yang tak tertahankan.
Lebih dari 1,7 juta warga masih mengungsi, banyak di antaranya tinggal di tempat penampungan dengan akses terbatas terhadap air, makanan, dan layanan kesehatan.
“PBB dan para mitra masih menghadapi kendala besar dalam penyediaan tenda dan selimut,” kata Alakbarov. “Memasuki musim dingin, hambatan ini harus segera diatasi.”
Ia menambahkan bahwa rumah sakit masih berjuang tanpa pasokan listrik dan air yang memadai, dan meminta Israel untuk meningkatkan kapasitas penyeberangan serta mempercepat masuknya bantuan, termasuk bantuan PBB.
Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, Israel hanya mengizinkan 200 truk bantuan per hari, jauh di bawah kesepakatan 600 truk dalam masa gencatan senjata. Laporan terbaru World Food Programme (WFP) menyebut sebagian besar keluarga di Gaza kini tidak mampu membeli kebutuhan pangan dasar.
PBB juga memperingatkan dampak hebat dari razia, pembatasan pergerakan, serta pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat terhadap perekonomian Palestina. Pembatasan mobilitas disebut mempengaruhi lebih dari 3,3 juta orang, meningkatkan biaya transportasi, memperpanjang waktu perjalanan, dan mengganggu akses ke pasar, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Laporan UNCTAD menyerukan intervensi segera dan besar-besaran dari komunitas internasional untuk menghentikan kejatuhan ekonomi, menangani krisis kemanusiaan, dan membangun dasar bagi perdamaian serta pembangunan jangka panjang,” demikian laporan tersebut.
Laporan itu juga menyerukan rencana pemulihan komprehensif bagi wilayah pendudukan Palestina, termasuk koordinasi bantuan internasional, pemulihan transfer fiskal, serta langkah-langkah pelonggaran pembatasan perdagangan, pergerakan, dan investasi.
