Israel meningkatkan intensitas operasi militernya di kawasan utara Tepi Barat dalam beberapa hari terakhir.
Aksi yang oleh otoritas Israel disebut sekadar “kampanye keamanan” itu dinilai para analis justru merupakan langkah strategis yang lebih luas.
Bagian dari proyek besar untuk memperluas kontrol, memperkuat permukiman, dan mengikis keberadaan Palestina di wilayah tersebut.
Pengamat urusan Israel, Muhannad Mustafa, menilai bahwa dimensi keamanan dalam operasi ini sesungguhnya hanya “faktor sekunder”.
Menurut dia, target utama Israel saat ini adalah mencegah munculnya kembali gerakan perlawanan massal Palestina yang dapat menghambat perluasan permukiman.
“Kalangan kanan Israel merasa upaya pencaplokan Tepi Barat tidak lagi mendapat tekanan berarti dari Amerika Serikat. Situasi ini mendorong mereka mempercepat represi dan memperluas permukiman agar tidak ada kemungkinan terbentuknya entitas politik Palestina,” ujar Mustafa dalam program Ma Wara Al-Khabar.
Operasi militer berskala besar yang dilancarkan Israel di utara Tepi Barat memasuki hari kedua.
Serangkaian penggerebekan, penangkapan, larangan keluar-masuk wilayah, blokade ketat, hingga tembakan dari helikopter membuat kawasan itu dalam tekanan maksimum. Sejumlah rumah warga pun diubah menjadi pos atau barak militer.
Serangan ini dimulai di lima lokasi di Kabupaten Tubas, tempat pasukan Israel mengerahkan tambahan besar-besaran.
Tekanan internasional mulai mengemuka, termasuk dari Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris yang menyerukan agar Israel melindungi warga Palestina di Tepi Barat serta menghentikan perluasan permukiman.
Bagi Mustafa, dinamika ini hanya satu bagian dari strategi yang lebih besar: menjaga agar “api perang tetap menyala” di berbagai front—mulai dari Lebanon hingga Gaza.
Menurut dia, Israel tidak menginginkan adanya ketenangan yang dapat mengganggu proyek permukiman.
Selain itu, ketidakstabilan yang terus dipelihara itu juga menjaga rasa cemas di kalangan Palestina serta lingkungan regional.
Ia menambahkan, strategi tersebut juga terkait kondisi politik dalam negeri Israel.
Pemerintah saat ini, menurutnya, berusaha memanfaatkan situasi perang untuk meraih keuntungan elektoral dan menghindari pembahasan apa pun mengenai “akhir perang”—sebuah isu yang dinilai tidak menguntungkan bagi koalisi berkuasa.
‘Segitiga penindasan’
Dari sisi lain, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, menilai bahwa klaim Israel mengenai perlawanan bersenjata Palestina hanyalah “alasan yang dibuat-buat”.
Militer Israel sebelumnya menyatakan telah menemukan “infrastruktur teror” di wilayah tersebut dan menyebut operasi ini penting untuk mencegah “ancaman keamanan”.
Barghouti membantah tuduhan ini, seraya menegaskan bahwa operasi tersebut menyasar warga sipil tak bersenjata yang hidup di bawah pendudukan.
Menurut Barghouti, aksi Israel dijalankan melalui apa yang ia sebut sebagai “segitiga penindasan”: kolaborasi antara para pemukim, polisi, dan militer.
Ketiganya, ucapnya, bekerja secara simultan untuk mencapai tujuan penyingkiran etnis dan penguasaan lahan.
“Pembunuhan yang menimpa warga sipil Palestina menunjukkan adanya kekejaman yang disengaja. Apa yang terjadi kini merupakan upaya untuk menghapus keberadaan Palestina dan mencegah lahirnya negara Palestina di masa depan,” tutur Barghouti.
Rencana di balik operasi
Senada dengan itu, akademisi Ilmu Politik dari Universitas An-Najah, Raed Nairat, menilai bahwa operasi Israel kali ini tak sejalan dengan alasan keamanan yang diklaim oleh militer.
Menurut Nairat, Israel tengah menjalankan dua strategi utama. Strategi pertama bersifat politis.
Yakni mengelola proses pencaplokan dan menguasai wilayah-wilayah strategis seperti Lembah Yordan dan cekungan air timur—yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan kawasan tersebut.
Strategi kedua, lanjutnya, diarahkan untuk menanamkan rasa takut dan menunjukkan dominasi Israel kepada generasi muda Palestina.
Tujuannya bukan hanya menundukkan populasi, tetapi juga memastikan kontrol Israel atas tanah tetap mengakar kuat.
