Pemimpin oposisi Israel mendesak Presiden Isaac Herzog agar tidak memberikan grasi kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kecuali yang bersangkutan mengakui kesalahan, menunjukkan penyesalan, dan secara permanen mundur dari dunia politik.
Netanyahu, yang menghadapi dakwaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus korupsi terpisah, mengajukan permohonan grasi kepresidenan pada Minggu (30/11/2025).
Sejak awal, ia menolak untuk mengaku bersalah atau menempuh kesepakatan hukum, padahal undang-undang Israel menetapkan bahwa grasi hanya dapat diberikan setelah ada pengakuan bersalah.
Pemimpin oposisi Yair Lapid menyatakan melalui video yang dipublikasikan di platform X: “Saya meminta kepada Presiden Herzog… Anda tidak dapat memberikan grasi kepada Netanyahu tanpa pengakuan bersalah, tanda penyesalan, dan pengunduran diri segera dari kehidupan politik.”
Tokoh oposisi senior lainnya, Yair Golan, menulis di X: “Hanya orang yang bersalah yang meminta grasi. Setelah delapan tahun persidangan, dan ketika kasus-kasus terhadapnya tidak gugur, Netanyahu justru meminta grasi.”
Golan menambahkan, “Kesepakatan yang mungkin hanyalah Netanyahu bertanggung jawab, mengakui kesalahan, mundur dari politik, dan membebaskan rakyat serta negara. Hanya dengan cara ini persatuan nasional dapat tercapai.”
Sebelumnya, awal bulan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada Presiden Herzog yang meminta pertimbangan pemberian grasi kepada Netanyahu. Trump menyatakan, Perdana Menteri Israel telah “tegas membela Israel” dari “lawan yang kuat” dan mengklaim kasus korupsi itu bermotif politik.
Permohonan grasi yang diajukan Netanyahu muncul di tengah situasi politik yang sensitif, memicu perdebatan publik tentang apakah ia layak menghindari potensi vonis sambil tetap menjabat sebagai perdana menteri.
