Sebuah pengadilan administratif di negara bagian Hesse, Jerman, memutuskan bahwa seorang perempuan Muslim tidak dapat bertugas sebagai hakim atau jaksa jika menolak melepas jilbabnya selama persidangan. Putusan ini menuai kritik karena dinilai membatasi kebebasan beragama.
Dalam pernyataannya, Pengadilan Administratif Darmstadt pada Senin menyatakan bahwa meskipun kebebasan beragama memiliki bobot konstitusional penting, prinsip tersebut dapat dibatasi oleh asas kenetralan negara dan perlindungan terhadap kebebasan beragama para pihak yang terlibat dalam persidangan.
Menurut pengadilan, saat wawancara seleksi, perempuan itu ditanya apakah ia bersedia melepas jilbab ketika berhadapan dengan peserta sidang, dan ia menegaskan tidak akan melakukannya. Otoritas Hesse kemudian menolak lamaran tersebut, dengan alasan bahwa penggunaan atribut keagamaan yang mencolok selama proses peradilan dapat dianggap melanggar prinsip kenetralan dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan.
Kasus serupa terjadi pada Oktober lalu di Lower Saxony. Pengadilan Tinggi Regional Braunschweig menolak permohonan seorang perempuan yang ingin menjadi hakim awam sambil tetap mengenakan jilbab. Pengadilan menegaskan bahwa hukum negara bagian melarang hakim—termasuk hakim awam—menampilkan simbol politik, religius, atau ideologis secara mencolok di ruang sidang.
Para pembela kebebasan beragama mengkritik putusan tersebut melalui media sosial. Mereka menilai interpretasi Jerman tentang asas kenetralan justru menjadi sarana diskriminasi, terutama terhadap perempuan Muslim, serta menciptakan hambatan besar bagi partisipasi mereka dalam profesi hukum dan pelayanan publik.
