Memasuki satu tahun setelah kejatuhan Bashar al-Assad, Suriah menandai sebuah tonggak penting dalam perjalanan panjang yang bermula ketika sekelompok pelajar menuliskan grafiti antirezim di Daraa pada Maret 2011. Aksi kecil itu kemudian memicu rangkaian peristiwa yang akhirnya menggulingkan rezim berusia 61 tahun dan membuka babak baru yang penuh perubahan.
Kini, di penghujung tahun pertama pasca-Assad, warga Suriah tengah menghadapi dinamika politik, diplomatik, dan keamanan yang bergerak cepat, yang terus membentuk arah masa depan negara tersebut.
Berikut linimasa perkembangan kunci dalam transisi Suriah pascakejatuhan Assad:
Desember 2024
Pada 8 Desember 2024, kekuasaan berdarah Partai Baath yang memerintah sejak 1963 runtuh setelah Damaskus dikuasai kelompok oposisi. Ketika oposisi mengepung ibu kota, Assad melarikan diri ke Rusia dan mendapat suaka.
Para tahanan di Penjara Sednaya—yang sejak lama dikenal sebagai pusat penyiksaan—dibebaskan demonstran. Berbagai gambar dan video yang keluar dari fasilitas yang dijuluki “Rumah Jagal” itu memberi gambaran pertama tentang perlakuan brutal terhadap para tahanan.
Laporan PBB pada 29 Desember menyebut sejumlah pusat kesehatan primer dan unit medis keliling mulai kembali beroperasi.
Januari 2025
Pada 29 Januari, administrasi operasi militer Suriah menunjuk Ahmad al-Sharaa sebagai presiden transisi, mencabut Konstitusi 2012, dan membubarkan parlemen, angkatan bersenjata, serta badan keamanan rezim sebelumnya.
Februari
Pada 24 Februari, Uni Eropa menangguhkan sebagian besar sanksi terhadap Suriah, termasuk sektor energi, transportasi, dan keuangan, serta mencairkan aset sejumlah bank dan melonggarkan batasan terhadap bank sentral.
Pada 24–25 Februari, sekitar 600 delegasi menghadiri Konferensi Dialog Nasional Suriah untuk menyusun landasan transisi stabil, keadilan, dan berbagai reformasi. Forum itu membuka jalan bagi penyusunan konstitusi baru dan menegaskan komitmen pada hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi.
Maret
Pada 2 Maret, Sharaa membentuk komite pakar hukum untuk merancang deklarasi konstitusional bagi masa transisi.
Pada 10 Maret, kepresidenan mengumumkan kesepakatan integrasi Syrian Democratic Forces (SDF)—yang dipimpin kelompok YPG/PKK—ke dalam institusi negara, sembari menegaskan keutuhan wilayah Suriah dan penolakan terhadap upaya separatis.
Pada 13 Maret, presiden menandatangani rancangan deklarasi konstitusional yang mengatur masa transisi selama lima tahun.
Pada 29 Maret, Sharaa mengumumkan susunan kabinet transisi penuh yang menggantikan otoritas sementara. Kabinet itu juga menambah beberapa kementerian baru, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Manajemen Darurat dan Bencana, sebagai sinyal perluasan fungsi negara melampaui penanganan perang.
April
Pada 21–26 April, menteri keuangan Suriah dan gubernur bank sentral menghadiri Pertemuan Musim Semi IMF–Bank Dunia di Washington—keikutsertaan pertama dalam lebih dari dua dekade.
Pada 24 April, Inggris mencabut pembekuan aset dan sebagian besar sanksi terhadap 12 entitas Suriah.
Mei
Pada 12 Mei, Bank Dunia mengumumkan bahwa Suriah telah melunasi sekitar 15,5 juta dolar AS tunggakan kepada International Development Association, sehingga kembali memenuhi syarat menerima pembiayaan dan program pembangunan internasional.
Pada 23 Mei, AS mengeluarkan Lisensi Umum yang mengizinkan transaksi yang sebelumnya dibatasi sanksi Washington. Langkah menuju normalisasi ini membuka peluang investasi dan transaksi keuangan baru.
Pada 28 Mei, Uni Eropa mencabut seluruh langkah pembatasan ekonomi terhadap Suriah, kecuali yang berkaitan dengan isu keamanan.
Pada 29 Mei, perusahaan Turki, Qatar, dan AS menandatangani kesepakatan investasi energi senilai 7 miliar dolar AS di Suriah.
Juni
Pada 23 Juni, Uni Eropa mengadopsi kesimpulan yang mendukung transisi Suriah, menegaskan komitmen untuk mendampingi rakyat Suriah melalui proses damai dan inklusif yang dipimpin serta dimiliki oleh rakyat Suriah sendiri.
Juli
Pada 13 Juli, bentrokan pecah di Suwayda setelah kasus penculikan dan perampasan kendaraan antara milisi Druze dan kelompok Badui.
Hingga 14 Juli, pertempuran meluas di seluruh provinsi, menewaskan 37 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya. Faksi Druze juga menyerang pasukan keamanan Suriah.
Pada 17 Juli, Israel melancarkan serangan udara terhadap lebih dari 160 lokasi di Suwayda, Daraa, Damaskus, dan pinggiran ibu kota, menewaskan tiga orang dan melukai 34 lainnya di Damaskus.
Presiden Sharaa mengecam serangan Israel dan menegaskan bahwa “warga Druze adalah bagian tak terpisahkan dari tanah air ini.”
Gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Juli.
Pada 22 Juli, pemantau lokal melaporkan sedikitnya 426 korban jiwa, dengan beberapa perkiraan melewati 1.000 orang dan ribuan pengungsi.
Pada 24 Juli, Damaskus menjadi tuan rumah Forum Investasi Suriah–Saudi pertama, menghasilkan 44 kesepakatan bernilai 6 miliar dolar AS.
Pada 26 Juli, pejabat Suriah dan Israel dilaporkan mengadakan pertemuan di Paris dengan mediasi AS membahas krisis keamanan di Suwayda.
Pada 31 Juli, pemerintah Suriah membentuk komite investigasi untuk menyelidiki rangkaian peristiwa tersebut.
Agustus
Pada 6 Agustus, Suriah menandatangani kesepakatan investasi senilai 14 miliar dolar AS dengan perusahaan dari Qatar, UEA, Italia, dan Türkiye, mencakup sektor transportasi, infrastruktur, dan properti.
Pada 12 Agustus, pejabat Suriah dan Yordania bertemu di Amman dengan utusan AS untuk membahas kerja sama rekonstruksi dan stabilitas—menandai meningkatnya keterlibatan diplomatik serta upaya menarik dukungan regional dan global.
September
Pada 24 September, Sharaa berpidato di Sidang Majelis Umum PBB—pidato pertama kepala negara Suriah di forum tersebut sejak 1967.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Suriah memasuki fase baru, menitikberatkan rekonstruksi, pembangunan institusi, keadilan transisi, serta penyusunan undang-undang yang menjamin hak dan kebebasan seluruh warga.
Keikutsertaan Suriah dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi menandai kembalinya negara itu ke panggung diplomasi internasional.
Oktober
Pada 5 Oktober, Suriah menggelar pemilihan parlemen pertama sejak tumbangnya rezim lama.
Pemilihan anggota Majelis Rakyat itu dilakukan dengan sistem campuran: sepertiga kursi ditunjuk presiden, sisanya dipilih melalui kolese pemilihan tingkat provinsi. Pemilu ini menjadi fondasi institusional baru di bawah pemerintahan transisi untuk membangun kembali struktur legislatif negara.
Pada 12 Oktober, menteri senior dan pejabat pertahanan dari Ankara dan Damaskus menggelar pembicaraan keamanan tingkat tinggi.
November
Pada 10 November, Presiden AS Donald Trump menerima Sharaa di Gedung Putih—kunjungan resmi pertama kepala negara Suriah ke Washington.
AS kemudian mengumumkan penangguhan sanksi utama dalam Caesar Act selama 180 hari, dengan pencabutan total masih menunggu persetujuan Kongres.
Dalam kunjungan itu, Suriah resmi bergabung dengan koalisi pimpinan AS melawan ISIS (Daesh), menjadi anggota ke-90 menurut pejabat AS.
Pada 15 November, Uni Eropa menggelar Hari Dialog Masyarakat Sipil Suriah di Damaskus—pertama kalinya kegiatan besar tersebut diselenggarakan di dalam Suriah, membuka kanal baru bagi dialog terstruktur antara masyarakat Suriah dan aktor internasional.
Pada 26 November, Suriah memimpin sidang ke-55 Dewan Menteri Informasi Arab, sebuah badan penting dalam kerangka kebijakan media Liga Arab.
Desember
Pada 4 Desember, delegasi Dewan Keamanan PBB melakukan kunjungan pertama ke Suriah sejak badan itu dibentuk pada 1945, dan menyatakan dukungan terhadap “jalan menuju masa depan Suriah baru yang lebih baik.”
Pada 6 Desember, Kanada mencabut Suriah dari daftar negara pendukung terorisme, dengan alasan adanya “langkah-langkah positif” yang ditempuh pemerintah menuju transisi politik damai yang dipimpin rakyat Suriah sendiri.
