Sebanyak 54 persen warga Israel mengaku khawatir terhadap keselamatan diri mereka saat berada di luar negeri. Kekhawatiran tersebut muncul sebagai dampak dari serangan militer Israel di Jalur Gaza yang telah berlangsung selama dua tahun, menurut hasil survei terbaru.
Survei tersebut dilakukan oleh lembaga riset swasta Lazar terhadap 500 responden warga Israel dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 4,4 persen. Hasil survei itu dipublikasikan harian Maariv pada Jumat.
Berdasarkan survei, sebanyak 40 persen responden menyatakan merasa khawatir terhadap keselamatan pribadi mereka di luar negeri, sementara 14 persen lainnya mengaku sangat khawatir. Adapun 39 persen responden menyatakan tidak merasa khawatir, sedangkan 7 persen lainnya tidak memberikan pendapat.
Kekhawatiran itu disebut berkaitan dengan dampak serangan militer Israel di Jalur Gaza sejak 8 Oktober 2023 yang berlangsung selama dua tahun. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan lebih dari 70.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 171.000 orang terluka, serta mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur di wilayah tersebut.
Sebelumnya, kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober tahun lalu diharapkan dapat mengakhiri serangan tersebut. Namun, Israel disebut terus melakukan pelanggaran gencatan senjata yang mengakibatkan ratusan warga sipil Palestina kembali menjadi korban tewas dan luka-luka.
Survei yang sama juga menunjukkan dinamika politik domestik Israel. Jika pemilihan umum digelar saat ini, kubu oposisi diperkirakan memperoleh 60 dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, koalisi yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diprediksi meraih 50 kursi, dan partai-partai Arab memperoleh 10 kursi.
Hasil tersebut mengindikasikan koalisi pemerintah akan kehilangan dua kursi di parlemen.
Pemilihan umum Israel dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Namun, oposisi menuding Netanyahu berupaya mempertahankan jabatannya dan menghindari proses hukum terkait sejumlah kasus korupsi yang tengah menjeratnya dengan menolak pelaksanaan pemilu lebih awal.
