Meski terdapat kesepakatan regional dan internasional yang diumumkan secara terbuka mengenai perlunya mengintegrasikan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam institusi negara Suriah, proses tersebut hingga kini masih mandek. Perbedaan sikap yang tajam antara Türkiye, Damaskus, dan pimpinan SDF menjadi faktor utama kebuntuan ini.
Sejumlah analis yang diwawancarai Al Jazeera Net menilai kebuntuan tersebut bukan disebabkan ketiadaan kesepakatan, melainkan perbedaan mendasar terkait kedaulatan negara, struktur institusi militer, serta masa depan sistem pemerintahan di Suriah utara. Semua ini terjadi di tengah upaya Damaskus memulihkan kendali negara pascaperang, dengan tekanan internasional dan kalkulasi geopolitik yang belum sepenuhnya jelas.
Desakan Integrasi Total
Peneliti Dewan Atlantik di Ankara, Omar Ozkizilcik menjelaskan, Türkiye mendorong integrasi SDF ke dalam institusi negara Suriah. Namun, upaya ini terhambat oleh penolakan SDF terhadap integrasi penuh dan keinginan mereka mempertahankan diri sebagai entitas politik dan militer terpisah—sesuatu yang dianggap Ankara tidak dapat diterima.
Menurutnya, inti posisi Türkiye adalah penolakan terhadap pembatasan geografis atau formula pembagian wilayah di Suriah. Ankara menegaskan bahwa pemerintah dan angkatan bersenjata Suriah harus mampu beroperasi di seluruh wilayah negara tanpa pengecualian.
Ia menambahkan, persoalan krusial lainnya adalah struktur komando dan kendali. Türkiye menolak keberadaan entitas militer independen di dalam tentara Suriah, atau apa yang disebut sebagai “tentara di dalam tentara”.
Meski demikian, Ozkizilcik menegaskan Türkiye tidak menentang bentuk pemerintahan lokal, hak-hak politik Kurdi, maupun partisipasi mereka dalam parlemen dan kehidupan politik Suriah. Persoalannya, kata dia, bukan pada representasi politik, melainkan pada senjata, kedaulatan, dan kesatuan keputusan militer.
Sikap Damaskus: Tolak Entitas Paralel
Sementara Türkiye menekankan kesatuan militer dan geografis, Damaskus mengajukan pendekatan yang berbeda secara teknis, namun sejalan secara prinsip.
Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Nasional Suriah, Abdullah al-Assaad, menyebut Damaskus telah menetapkan garis merah yang jelas: integrasi dilakukan secara individual, bukan dengan meleburkan SDF sebagai organisasi atau blok militer utuh.
Upaya SDF mempertahankan entitas independen dengan struktur kepemimpinan sendiri, menurutnya, ditolak keras oleh Damaskus. Pemerintah Suriah tidak akan menerima keberadaan formasi militer atau organisasi bernama “SDF” di dalam tentara nasional.
Al-Assaad menambahkan, pemerintah tidak memberikan jaminan khusus, tetapi menetapkan jalur integrasi yang mengikat dengan batas waktu tertentu dan didukung konsensus internasional, termasuk Amerika Serikat. Washington, katanya, juga tidak mendukung keberadaan entitas militer paralel dalam negara Suriah.
Ia menegaskan, integrasi SDF hanya dapat dilakukan dengan membubarkan organisasi tersebut, menyeleksi personel yang dapat diterima, serta memasukkan mereka ke dalam struktur baru di tentara Suriah—setelah menyelesaikan isu pejuang asing.
SDF Bertahan pada Status Quo
Meski terdapat keselarasan prinsip antara Türkiye dan Suriah soal integrasi, hal itu belum tercermin di lapangan. Di Suriah utara, SDF masih mempertahankan kontrol administratif dan keamanan berdasarkan model yang terbentuk selama bertahun-tahun konflik.
Peneliti isu keamanan dan politik, Firas Fahham, menilai akar kebuntuan terletak pada keinginan SDF mempertahankan struktur yang ada dan menolak melebur sepenuhnya ke dalam institusi militer Suriah.
Ia menunjuk pada insistensi SDF mempertahankan unit militer dan keamanan sendiri, menolak masuknya pemerintah Suriah ke wilayah Jazira di timur laut, serta mempertahankan model yang mendekati “administrasi otonom”. Menurutnya, hal ini menjadikan kesepakatan integrasi lebih bersifat simbolik, tanpa langkah implementasi nyata.
Peran Amerika Serikat
Di balik kompleksitas ini, peran Amerika Serikat menjadi faktor penentu. Fahham menyebut Washington berperan penting mendorong SDF menandatangani kesepakatan 10 Maret melalui tekanan langsung. Namun, AS belum menunjukkan urgensi untuk memaksakan implementasinya, mengingat ketidakjelasan visinya terhadap hubungan masa depan dengan Damaskus serta tumpang tindih kepentingan keamanannya dengan Türkiye.
Ia menambahkan, keterlibatan Suriah dalam koalisi internasional, pencabutan sanksi, serta penguatan operasi bersama melawan ISIS telah membangun tingkat kepercayaan tertentu antara Washington dan Damaskus. Hal ini berpotensi mendorong AS ke posisi yang lebih tegas mendukung integrasi SDF, jika dipandang sebagai jalan menuju stabilitas keamanan di Suriah utara.
Jalan Buntu yang Masih Terbuka
Para analis sepakat bahwa kegagalan integrasi SDF bukan disebabkan ketiadaan kesepakatan, melainkan benturan visi antara negara yang berupaya memulihkan kedaulatan penuh dan kekuatan bersenjata yang enggan kehilangan pengaruh yang dibangun selama perang.
Di antara tekanan Türkiye yang menuntut peleburan total, sikap Damaskus yang menolak entitas paralel, serta peran Amerika Serikat yang masih bertahap dan penuh perhitungan, masa depan integrasi SDF tetap terbuka pada berbagai skenario—yang kemungkinan akan ditentukan oleh dinamika politik dan militer dalam beberapa bulan mendatang, sebagai salah satu kunci pembentukan wajah Suriah pascaperang.
