Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan publik agar mewaspadai program Kantor Utusan Khusus Anti-Semitisme (Special Envoy to Monitor and Combat Antisemitism) yang dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.
Program ini dinilai berpotensi digunakan sebagai instrumen politik untuk membungkam kritik terhadap Israel dan mengkriminalisasi solidaritas kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan, antisemitisme ini menjadi dasar bagi pemerintah Amerika untuk membatasi kebebasan berpendapat, mengkriminalisasi solidaritas kemanusiaan. Narasi anti-Semitisme adalah agenda politik Amerika melemahkan pembelaan terhadap Palestina.
Menurut Sudarnoto, kantor yang saat ini dipimpin pemuka Yahudi Rabi Yehuda Kaploun itu sangat erat terkait dengan gelombang besar perlawanan terhadap zionisme Israel dan pembelaan terhadap Palestina di banyak wilayah negara termasuk Amerika dan Indonesia.
Karena itu yang disebut sebagai Antisemit adalah siapa saja yang melancarkan kritik, advokasi, pembelaan dan aksi solidaritas kemanusiaan bagi rakyat Palestina, dan menentang Zionisme Israel.
“Pelabelan dan narasi seperti ini tentu sangat menyesatkan dan menbahayakan karena itu harus ada perlawanan dan gerakan yang mengkonter narasi dan labeling ini,” ujar Sudarnoto kepada Gazamedia.
Dia menambahkan antisemitisme ini menjadi dasar bagi pemerintah Amerika untuk membatasi kebebasan berpendapat, mengkriminalisasi solidaritas kemanusiaan.
“Narasi anti semitisme adalah agenda politik Amerika melemahkan pembelaan terhadap Palestina,” tuturnya.
Bagi MUI, lanjut Sudarnoto, kritik terhadap ideologi Zionisme, penolakan terhadap penjajahan, serta kecaman atas pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara Israel bukanlah anti-Semitisme.
Pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina merupakan persoalan keadilan dan kemanusiaan universal, bukan persoalan kebencian terhadap agama atau etnis tertentu.
“Oleh karena itu, penyamaan antara kritik terhadap Israel dengan anti-Semitisme merupakan kesalahan dan kebodohan besar yang berpotensi menyesatkan opini publik dan menghambat upaya penegakan keadilan dan perdamaian internasional,” jelas dia.
Selain itu, MUI juga menyoroti rencana Kaploun untuk memengaruhi kurikulum pendidikan di Indonesia melalui buku ajar.
“Rencana Yehuda Kaploun untuk merubah buku-buku ajar di Indonesia dengan memasukkan, menguatkan dan mengarusutamakan narasi Antisemitisme harus diwaspadai dan ditolak,” ujarnya.
Menurut Sudarnoto, rencana tersebut diduga akan dijalankan melalui skema kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan pendanaan besar. MUI mendorong agar proposal ini ditolak dan menyerukan kepada ormas Islam serta penyelenggara pendidikan untuk tidak terpengaruh oleh proyek-proyek semacam ini.
