Israel menghadapi gelombang emigrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 150.000 warganya dilaporkan meninggalkan negara itu dalam dua tahun terakhir, sebuah perkembangan yang dinilai para analis sebagai tantangan struktural serius bagi proyek Zionisme dan keberlanjutan jangka panjang negara tersebut.
Skala, penyebab, dan implikasi politik dari eksodus ini dibahas secara mendalam dalam laporan terbaru +972 Magazine, yang mencatat meningkatnya hilangnya kepercayaan terhadap negara Israel di kalangan warga yang memilih untuk pergi.
Mengutip data resmi Israel, laporan tersebut menyebutkan bahwa emigrasi meningkat tajam setelah kembalinya pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu, dan semakin cepat setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 serta operasi militer Israel di Jalur Gaza. Untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 1948, jumlah warga Israel yang bermigrasi jangka panjang melampaui jumlah mereka yang kembali.
Data Biro Statistik Pusat Israel (CBS) menunjukkan bahwa sepanjang 2023, sebanyak 82.800 warga Israel meninggalkan negara itu untuk jangka waktu panjang, meningkat 44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan terjadi segera setelah Oktober 2023 dan berlanjut sepanjang 2024, dengan hampir 50.000 warga pergi dalam delapan bulan pertama tahun tersebut. Pada 2025, sekitar 70.000 warga kembali meninggalkan Israel, sementara hanya 19.000 orang yang pulang. Sejak pemerintahan saat ini berkuasa, jumlah emigran diperkirakan telah melampaui 200.000 orang.
Menurut +972 Magazine, tren ini menyentuh salah satu pilar utama ideologi Zionisme. Sejak 1948, Israel menempatkan pertumbuhan demografis Yahudi sebagai elemen penting bagi kelangsungan negara, melalui peningkatan angka kelahiran dan kebijakan imigrasi seperti Law of Return yang disertai berbagai insentif negara. Di sisi lain, emigrasi Yahudi selama ini dipandang negatif, dengan istilah yordim—“mereka yang turun”—serta pembatasan hak politik bagi warga yang tinggal di luar negeri.
Saat ini, Israel menampung hampir separuh populasi Yahudi dunia. Meski demikian, gelombang emigrasi pernah terjadi sebelumnya, terutama setelah krisis ekonomi atau konflik besar. Yang membedakan gelombang saat ini adalah skalanya, kecepatannya, dan muatan politiknya. Banyak warga Israel, menurut laporan tersebut, pergi secara mendadak dengan tiket satu arah dan tanpa rencana untuk kembali.
Laporan tersebut menelusuri akar fenomena ini pada penolakan luas terhadap rencana reformasi yudisial pemerintahan Netanyahu serta menguatnya kekuatan politik sayap kanan religius-nasionalis, jauh sebelum Oktober 2023. Namun, konflik di Gaza disebut mempercepat emigrasi, yang oleh sejumlah responden digambarkan sebagai bentuk pelarian, dipicu oleh rasa takut, krisis moral, dan runtuhnya kepercayaan terhadap institusi negara.
Sejumlah warga yang diwawancarai menyebut kegagalan negara melindungi warga sipil pada 7 Oktober, memburuknya layanan publik, kekhawatiran atas wajib militer bagi anak-anak mereka, serta ketidaknyamanan moral terhadap operasi militer Israel. Sebagian lainnya menyatakan keinginan untuk menjauh dari keterlibatan dalam kekerasan yang oleh sejumlah pakar hukum internasional dan organisasi hak asasi manusia dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Profil demografis para emigran menambah kekhawatiran strategis bagi Israel. Mereka yang pergi sebagian besar adalah kelompok muda, sekuler, berpendidikan, dan memiliki mobilitas ekonomi tinggi—kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung militer, penerimaan pajak, dan sektor teknologi. Isu brain drain telah lama dibahas di Israel, namun gelombang saat ini dinilai melampaui pola sebelumnya.
Di sisi lain, laporan tersebut menekankan bahwa kemampuan untuk bermigrasi tidak merata. Banyak warga yang meninggalkan Israel memiliki kewarganegaraan ganda atau sumber daya ekonomi yang memadai, sebuah keuntungan yang tidak dimiliki sebagian besar warga Palestina dan kelompok masyarakat lainnya. Sejumlah pengamat menilai kewarganegaraan Israel itu sendiri berfungsi sebagai bentuk privilese, yang memungkinkan sebagian warga meninggalkan negara ketika biaya politik dan moral dirasakan terlalu tinggi.
Meskipun pemerintah Israel berupaya mempertahankan pengaruh terhadap komunitas warganya di luar negeri melalui berbagai program, skala emigrasi ini telah memicu kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan. Pertumbuhan penduduk Israel pada 2025 melambat untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dipengaruhi oleh emigrasi, penurunan angka kelahiran, serta dampak konflik.
Bagi negara yang mendefinisikan dirinya sebagai tempat perlindungan bagi Yahudi di seluruh dunia, kenyataan bahwa puluhan ribu warganya memilih pergi di tengah situasi yang disebut para pemimpin sebagai “perang eksistensial” menyingkap kontradiksi mendasar. Seorang mantan jurnalis Israel yang dikutip +972 Magazine menyatakan, jika negara tidak mampu melindungi warga sipil, membatasi kekerasan massal, atau menawarkan masa depan di luar konflik berkepanjangan, maka “tidak banyak lagi yang bisa diperbaiki.”
