Menteri Pertahanan Somalia Ahmed Moalim Fiqi menuduh Israel merencanakan pemindahan paksa warga Palestina ke wilayah Somaliland, daerah yang memisahkan diri dari Somalia. Ia menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Sabtu, Fiqi mengatakan pemerintah Somalia memiliki “informasi yang telah dikonfirmasi” mengenai rencana Israel untuk memindahkan warga Palestina ke Somaliland.
Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran lama pemerintah Somalia bahwa Israel berupaya menyingkirkan warga Palestina dari Jalur Gaza dan merelokasi mereka ke Somaliland. Namun, tuduhan itu telah dibantah oleh Israel maupun otoritas Somaliland.
Somaliland memproklamasikan kemerdekaan dari Somalia pada 1991, tetapi hingga kini belum mendapat pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Israel, pada Desember lalu, menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan kepada Channel 14 Israel pekan lalu bahwa pemindahan paksa warga Palestina ke Somaliland “bukan bagian dari kesepakatan” antara Israel dan wilayah tersebut.
“Saya pikir ada banyak topik yang kami bahas dengan Somaliland, termasuk politik, keamanan, dan pembangunan. Namun, pemindahan warga Palestina bukan bagian dari kesepakatan kami,” kata Saar, tanpa merinci isi perjanjian yang dimaksud.
Sumber pemerintah Somaliland yang enggan disebutkan namanya juga membantah adanya kesepakatan untuk menampung warga Palestina, meski tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Namun, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud sebelumnya menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa Somaliland telah menerima tiga syarat dari Israel, yakni penempatan kembali warga Palestina, pendirian pangkalan militer Israel di pesisir Teluk Aden, serta bergabung dalam Abraham Accords untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Fiqi mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencabut pengakuan diplomatik terhadap Somaliland, yang ia sebut sebagai wilayah separatis. Menurutnya, pengakuan tersebut merupakan “serangan langsung terhadap kedaulatan Somalia”.
Ia juga menuding Israel menjalankan strategi jangka panjang untuk memecah negara-negara di kawasan. “Israel sejak lama memiliki agenda untuk memecah negara-negara dan membentuk ulang peta kawasan demi kepentingannya,” kata Fiqi.
Selain itu, Fiqi menuduh Israel berupaya mendirikan pangkalan militer di Selat Bab al-Mandeb, jalur strategis yang menghubungkan Teluk Aden dan Laut Merah. Ia menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.
Seorang pejabat Somaliland mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai pangkalan militer Israel memang sedang berlangsung, meski sebelumnya Kementerian Luar Negeri Somaliland sempat membantahnya. Pejabat kementerian tersebut, Deqa Qasim, mengatakan kepada Channel 12 Israel bahwa rencana pendirian pangkalan militer “masih dibahas” dan bergantung pada kesepakatan yang dicapai.
Kelompok Houthi di Yaman menyatakan akan menganggap keberadaan militer Israel di Somaliland sebagai ancaman dan target potensial.
Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, atau dikenal sebagai Cirro, berusaha meredam kekhawatiran negara-negara tetangga. Ia menyatakan bahwa pengakuan Israel terhadap Somaliland tidak ditujukan untuk mengancam pihak mana pun.
Kunjungan Gideon Saar ke Hargeisa, ibu kota Somaliland, pada 6 Januari lalu menuai kecaman dari 22 negara dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dalam pernyataan bersama, kunjungan tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia.
OKI bahkan menggelar pertemuan darurat di Arab Saudi dan mengadopsi dua resolusi, yakni mengecam pengakuan Israel terhadap Somaliland serta menegaskan dukungan terhadap Palestina.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut sejumlah negara Muslim telah berkoordinasi untuk mencegah pengakuan internasional terhadap Somaliland. India, yang sempat disebut-sebut akan mengikuti langkah Israel, menegaskan tetap menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia.
Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud kembali menyerukan dialog dengan pimpinan Somaliland dan memperingatkan bahwa pemisahan diri tanpa persetujuan pemerintah pusat akan membuat wilayah itu tetap terisolasi secara diplomatik.
