Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu mengumumkan dimulainya fase kedua rencana gencatan senjata di Gaza. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta rekonstruksi wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya di platform media sosial X, utusan khusus AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Fase Dua mencakup pembentukan pemerintahan transisi Palestina yang bersifat teknokratis di Gaza, bernama National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
“Fase Dua menetapkan pemerintahan transisi teknokratis Palestina di Gaza dan memulai demiliterisasi serta rekonstruksi penuh wilayah tersebut, terutama melalui pelucutan senjata seluruh personel bersenjata yang tidak berwenang,” ujar Witkoff.
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat mengharapkan kelompok Hamas sepenuhnya mematuhi kewajibannya dalam kesepakatan tersebut, termasuk “pengembalian segera sandera terakhir yang telah meninggal dunia.”
“Jika hal itu tidak dilakukan, akan ada konsekuensi serius,” tambahnya.
Witkoff juga menyampaikan apresiasi kepada Türkiye, Mesir, dan Qatar atas peran penting mereka dalam upaya mediasi yang memungkinkan tercapainya kemajuan sejauh ini.
Sebelumnya pada hari yang sama, kelompok-kelompok Palestina menyatakan dukungan terhadap pembentukan badan administrasi transisi untuk Gaza. Mereka mendesak agar langkah-langkah cepat segera diambil agar badan tersebut dapat langsung menjalankan tanggung jawab pemerintahan di wilayah itu.
Sikap tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Kairo yang digelar atas undangan Mesir dan berada di bawah naungan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Mesir, Al-Qahera News.
Dalam pernyataan itu, kelompok-kelompok Palestina menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan badan transisi segera mengambil alih tanggung jawab penuh atas pengelolaan kehidupan sehari-hari di Gaza, termasuk penyediaan layanan publik esensial.
Badan tersebut disebut akan bekerja sama dengan sebuah “dewan perdamaian” dan komite eksekutifnya, yang diharapkan bertugas mengawasi persetujuan dan pelaksanaan proses rekonstruksi Gaza.
Sementara itu, warga Palestina menuduh Israel berulang kali melanggar kesepakatan gencatan senjata yang menghentikan perang brutal Israel di Gaza. Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 71.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 orang sejak Oktober 2023.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, hampir 450 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.200 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.
Israel juga disebut menolak membuka kembali seluruh perlintasan menuju Gaza, meskipun Dewan Keamanan PBB pada November 2025 telah mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen dan menyeluruh, penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta rekonstruksi wilayah tersebut.
