Faksi-faksi dan kekuatan politik Palestina pada Rabu menyatakan dukungan terhadap upaya mediasi yang tengah berlangsung untuk membentuk badan transisi nasional yang akan mengelola Jalur Gaza. Mereka mendesak agar langkah-langkah cepat segera diambil sehingga badan tersebut dapat langsung mengambil alih tanggung jawab pemerintahan di wilayah itu.
Sikap tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama usai pertemuan di Kairo yang digelar atas undangan pemerintah Mesir dan berada di bawah naungan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Mesir, Al-Qahera News.
Pembicaraan tersebut merupakan bagian dari upaya mediasi yang lebih luas yang dipimpin oleh Mesir, Türkiye, dan Qatar untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Mediasi itu dilakukan sejalan dengan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekaligus untuk menangani dampak politik dan kemanusiaan dari perang Israel di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, faksi-faksi Palestina menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan badan transisi segera mengambil alih tanggung jawab penuh dalam mengelola kehidupan sehari-hari di Gaza, termasuk penyediaan layanan publik yang esensial.
Mereka menyebutkan bahwa badan tersebut akan bekerja sama dengan sebuah dewan perdamaian beserta komite eksekutifnya, yang diharapkan berperan dalam menyetujui dan mengawasi pelaksanaan proses rekonstruksi Gaza.
Komite tersebut merupakan bagian dari rencana yang diusulkan Trump untuk mengelola Gaza pascaperang Israel di wilayah itu, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dan melukai lebih dari 171.000 lainnya.
Faksi-faksi Palestina juga menyambut peran Presiden Trump serta para mediator—Türkiye, Mesir, dan Qatar—dalam mendukung rakyat Palestina dan upaya mengurangi penderitaan di Gaza.
Mereka menegaskan kembali komitmen untuk terus melanjutkan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan terlibat dalam seluruh tahapan lanjutan dari kerangka kerja yang telah diusulkan.
Sementara itu, Israel disebut menunda dimulainya fase kedua gencatan senjata dengan mengaitkannya pada pemulangan jenazah sandera terakhirnya yang ditahan di Gaza. Di sisi lain, Hamas menyatakan bahwa pencarian dan pemulangan jenazah tersebut membutuhkan waktu, mengingat tingkat kehancuran yang sangat luas di wilayah itu.
