Pemerintah Qatar menyatakan harapannya agar pengumuman dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat berkontribusi dalam memperkuat ketenangan serta memperbaiki kondisi kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan perjanjian secara menyeluruh. Hal itu mencakup kelancaran masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza tanpa pembatasan atau persyaratan, serta dimulainya proses rekonstruksi secara segera guna meringankan penderitaan warga sipil dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang layak.
“Qatar, berdasarkan perannya sebagai mediator dan melalui koordinasi dengan para mitra, akan terus melanjutkan upaya diplomatik intensif untuk meredakan eskalasi dan melindungi warga sipil dari dampak konflik,” ujar Al Ansari dalam pernyataannya kepada Kantor Berita Qatar (QNA), Rabu. Ia menegaskan komitmen Doha untuk terus berada di jalur mediasi hingga tercapai kemajuan yang nyata.
Al Ansari juga kembali menegaskan sikap konsisten Qatar dalam mendukung rakyat Palestina dan hak-hak sah mereka. Selain itu, ia menyerukan kepada masyarakat internasional agar memikul tanggung jawab dalam mendukung upaya-upaya penguatan gencatan senjata demi membuka peluang tercapainya stabilitas dan perdamaian berkelanjutan di kawasan.
Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff, yang bertindak atas nama Presiden Donald Trump, pada Rabu mengumumkan peluncuran fase kedua dari rencana perdamaian AS yang terdiri atas 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza. Fase ini menandai peralihan dari sekadar gencatan senjata menuju proses pelucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi.
Witkoff menjelaskan bahwa fase kedua mencakup pembentukan pemerintahan Palestina transisi yang bersifat teknokratis di Gaza dengan nama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Tahap ini juga mencakup pelaksanaan demiliterisasi secara menyeluruh, khususnya pelucutan senjata terhadap individu-individu bersenjata yang tidak berwenang, bersamaan dengan dimulainya proyek rekonstruksi berskala besar.
Qatar, Mesir, dan Türkiye menyambut pembentukan Komite Administrasi Gaza yang dipimpin Ali Shaath. Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan perjanjian Gaza secara penuh sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Ketiga negara tersebut juga menyatakan harapan bahwa langkah ini dapat membuka jalan bagi implementasi fase kedua gencatan senjata di Gaza, seraya menilai pembentukan komite sebagai perkembangan penting yang berkontribusi pada penguatan stabilitas dan perbaikan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
