Reuters melaporkan pada Kamis dini hari, mengutip sejumlah pejabat Amerika Serikat, bahwa Washington berencana terlibat dalam pembicaraan dengan Hamas yang mencakup isu pelucutan senjata serta kemungkinan pemberian amnesti.
Para pejabat tersebut menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan mengadakan dialog dengan Hamas terkait fase berikutnya di Gaza, yakni proses perlucutan senjata. Mereka juga mengungkapkan bahwa Washington akan berdiskusi dengan Israel mengenai bentuk dan cakupan program amnesti yang akan diberikan kepada Hamas.
Menurut para pejabat itu, AS akan mengumumkan sejumlah keputusan terkait Gaza dalam Konferensi Ekonomi Dunia di Davos. Selain itu, informasi lebih lanjut mengenai pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza diperkirakan akan disampaikan dalam dua pekan ke depan.
Para pejabat AS juga mengatakan bahwa undangan untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza telah dikirimkan pada Rabu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut akan memilih secara langsung para anggota dewan tersebut.
Tahap kedua dimulai
Sebelumnya, utusan khusus AS Steve Witkoff mengumumkan dimulainya tahap kedua dari rencana Presiden Trump yang terdiri atas 20 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza. Tahap ini menandai peralihan dari gencatan senjata menuju pelucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta proses rekonstruksi.
Witkoff menjelaskan bahwa tahap kedua mencakup pembentukan pemerintahan transisi Palestina berbasis teknokrasi dengan nama Komite Nasional Pengelolaan Gaza. Pemerintahan ini akan memulai pelaksanaan pelucutan senjata secara penuh.
Ia menegaskan bahwa Washington mengharapkan Hamas mematuhi seluruh komitmennya, termasuk penyerahan segera jenazah sandera Israel terakhir. Witkoff juga menyebut bahwa tahap pertama dari rencana tersebut telah menghasilkan “kemajuan bersejarah”.
Dalam pernyataannya, Witkoff menyampaikan apresiasi kepada Qatar, Mesir, dan Turki atas peran mediasi mereka yang dinilai krusial dalam mencapai perkembangan sejauh ini.
Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan mengenai pembukaan kembali penyeberangan Rafah sepenuhnya berada di tangan Israel. Ia menambahkan, hingga kini belum ada perkembangan terbaru terkait pembentukan pasukan penjaga stabilitas internasional di Gaza.
Sambutan para mediator
Dalam konteks yang sama, Kantor Berita Qatar mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar yang menyatakan harapan bahwa dimulainya tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat memperkuat stabilitas dan ketenangan.
Qatar menegaskan akan terus mengintensifkan upaya dan diplomasi guna menurunkan eskalasi konflik serta melindungi warga sipil dari dampak peperangan. Doha juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan kesepakatan secara menyeluruh, termasuk menjamin masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan, serta segera memulai rekonstruksi wilayah tersebut.
Pernyataan bersama Mesir, Qatar, dan Turki turut menyambut rampungnya pembentukan komite teknokratis Palestina untuk mengelola Gaza yang dipimpin oleh Ali Abdul Hamid Shaath. Ketiga negara menilai langkah tersebut sebagai perkembangan penting dalam memperkuat upaya stabilisasi dan memperbaiki kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.
Sebagai catatan, Israel melancarkan perang besar-besaran di Gaza sejak Oktober 2023 yang berlangsung selama dua tahun dan menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Perang tersebut juga menyebabkan kehancuran luas kawasan permukiman, fasilitas vital, serta memicu pengungsian dan krisis pangan.
Pada Oktober tahun lalu, Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata berdasarkan rencana yang diajukan Presiden AS Donald Trump, dengan mediasi Qatar, Mesir, dan Turki.
