Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa pada Minggu mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata menyeluruh dan integrasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Kesepakatan ini membuka jalan bagi pemerintah Suriah untuk kembali memasuki dan menguasai tiga provinsi yang selama ini berada di bawah kendali kelompok tersebut.
Kesepakatan yang memuat 14 poin itu mencakup gencatan senjata segera di seluruh garis depan, penyerahan penuh kewenangan administratif dan militer Provinsi Deir ez-Zor dan Raqqa kepada pemerintah Suriah, serta integrasi institusi sipil di Provinsi Hasakah ke dalam struktur negara.
Presiden al-Sharaa menyerukan kepada kelompok-kelompok suku setempat agar mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, menjelang pertemuannya dengan pemimpin SDF Mazloum Abdi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin. Pengumuman ini menyusul perubahan signifikan di wilayah Suriah timur, setelah gelombang perlawanan warga dan kelompok suku melemahkan kendali SDF di sejumlah kawasan.
Foto selebaran Kantor Berita Arab Suriah (SANA) yang dirilis pada 10 Maret 2025 menunjukkan Presiden al-Sharaa dan Mazloum Abdi menandatangani kesepakatan integrasi lembaga-lembaga administrasi Kurdi ke dalam pemerintahan pusat di Damaskus.
Penarikan Pasukan dan Integrasi
Dalam kesepakatan tersebut, seluruh formasi militer SDF di wilayah timur Sungai Eufrat akan ditarik sebagai langkah awal penataan ulang pasukan. Pemerintah Suriah akan mengambil alih kendali seluruh pos perbatasan, ladang minyak, dan ladang gas di kawasan itu, dengan pengamanan dilakukan oleh pasukan reguler negara guna memastikan sumber daya kembali dikelola negara.
Kesepakatan juga mengatur integrasi personel SDF dan aparat keamanannya ke dalam Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Suriah secara individual, setelah melalui proses verifikasi keamanan. Personel yang diterima akan memperoleh pangkat militer, hak keuangan, dan dukungan logistik sesuai ketentuan.
SDF juga berkomitmen tidak merekrut sisa-sisa aparat rezim lama, serta menyerahkan daftar perwira dari unsur tersebut yang masih berada di wilayah Suriah timur laut.
Pemerintah Suriah akan menerbitkan dekrit presiden untuk menunjuk Gubernur Hasakah sebagai jaminan partisipasi politik dan representasi lokal. Selain itu, daftar calon yang diajukan SDF akan dipertimbangkan untuk mengisi jabatan strategis di bidang militer, keamanan, dan sipil dalam struktur negara pusat.
Pengakuan Hak Kurdi dan Isu Keamanan
Kesepakatan tersebut menyambut Dekrit Presiden Nomor 13 Tahun 2026 yang mengakui hak budaya dan bahasa warga Kurdi, serta menyelesaikan persoalan hak sipil yang tertunda, termasuk status kewarganegaraan dan klaim kepemilikan properti dari dekade sebelumnya.
SDF juga berkomitmen mengeluarkan seluruh pimpinan dan anggota non-Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dari wilayah Suriah. PKK diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Turkiye dan sejumlah negara lainnya.
Terkait Kota Ain al-Arab (Kobani), kesepakatan menyerukan pengurangan kehadiran militer berat, pembentukan pasukan keamanan dari warga setempat, serta mempertahankan kepolisian lokal yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Suriah.
AS Sambut Kesepakatan
Amerika Serikat menyambut kesepakatan gencatan senjata dan integrasi tersebut sebagai langkah penting menuju Suriah yang bersatu. Duta Besar AS untuk Turkiye sekaligus Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyebut kesepakatan ini sebagai “titik balik krusial”.
AS menyatakan akan mendukung penuh proses finalisasi integrasi, seraya menegaskan komitmennya untuk memerangi sisa-sisa kelompok teror ISIS (Daesh) dan mendorong stabilitas regional.
Pengelolaan Tahanan ISIS dan Situasi Lapangan
Administrasi yang selama ini menangani tahanan dan kamp pengungsi ISIS akan dialihkan sepenuhnya ke pemerintah Suriah, yang akan memikul tanggung jawab hukum dan keamanan.
Di lapangan, pusat Kota Raqqa dilaporkan sebagian besar telah berada di bawah kendali pemerintah setelah aksi perlawanan warga dan kelompok suku terhadap SDF. Di Kota Tabqa, warga merayakan penarikan pasukan SDF, sementara sejumlah simbol kelompok tersebut diruntuhkan.
Kementerian Dalam Negeri Suriah menyebut situasi di Raqqa dan Tabqa relatif kondusif. Aparat keamanan telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban, melindungi warga sipil, serta memfasilitasi kembalinya pengungsi.
Perkembangan di Raqqa menyusul situasi serupa di Provinsi Deir ez-Zor, di mana kelompok suku dan warga setempat dilaporkan telah mengambil alih seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai SDF. Pemerintah daerah mengonfirmasi bahwa ladang minyak Al-Omar dan ladang gas Koniko—dua fasilitas energi terbesar Suriah—kini telah kembali berada di bawah kendali negara.
