Amerika Serikat merampungkan pengerahan besar kekuatan militernya di Timur Tengah dengan tibanya kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln pada Minggu (waktu setempat). Kehadiran armada ini menempatkan pasukan AS dalam jarak serang terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan akibat penindasan keras terhadap demonstrasi domestik serta aktivitas nuklir Teheran.
Kelompok kapal induk tersebut memasuki wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS (US Central Command) setelah menyelesaikan redeployment cepat selama 10 hari dari kawasan Indo-Pasifik. Pengerahan ini diperintahkan langsung oleh Presiden Donald Trump dan mencakup pesawat tempur canggih, kapal perusak bersenjata rudal jelajah, serta jaringan pertahanan rudal yang oleh pejabat AS disebut telah beroperasi penuh.
Meski belum ada serangan yang dilancarkan, langkah ini menandai eskalasi signifikan kehadiran militer AS di dekat perairan Iran. Trump menyebut pengerahan tersebut bersifat pencegahan, dilakukan “untuk berjaga-jaga” jika jalur diplomasi gagal. Ia juga memperingatkan Iran akan menghadapi pembalasan “lebih keras dari sebelumnya” apabila rezim terus menindak para pengunjuk rasa.
Aset laut dan udara dikerahkan
Kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln terdiri atas sejumlah kapal perusak kelas Arleigh Burke yang dilengkapi rudal jelajah Tomahawk, yang mampu menyerang target jauh di wilayah daratan. Di atas kapal induk tersebut, Carrier Air Wing 9 membawa pesawat tempur siluman F-35C Lightning II serta F/A-18E/F Super Hornet, memperkuat kemampuan serangan udara AS.
Selain itu, AS menempatkan pesawat tempur F-15E Strike Eagle di Yordania dan pembom strategis B-52 Stratofortress di Qatar, menciptakan beberapa lapis opsi serangan. USS Abraham Lincoln dilaporkan melintasi Selat Malaka pada 20 Januari sebelum bergerak menuju Teluk Oman dan Laut Arab pada akhir Januari.
Informasi intelijen yang dibagikan Washington dan Yerusalem menyebutkan kepemimpinan Iran diduga menyesatkan pejabat AS dengan janji menghentikan eksekusi terhadap pengunjuk rasa, sementara pembunuhan tetap berlangsung secara diam-diam. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan berpindah ke bunker bawah tanah yang diperkuat, sementara Garda Revolusi Iran meningkatkan status siaga pasukan.
Sistem pertahanan diaktifkan
Seiring penguatan ofensif, sistem pertahanan rudal THAAD dan Patriot PAC-3 dikerahkan di sejumlah pangkalan udara dan pusat-pusat strategis di kawasan. Pejabat keamanan menyatakan sistem tersebut telah beroperasi penuh untuk melindungi aset AS dan Israel dari potensi serangan balistik Iran.
Arsitektur pertahanan ini memberi fleksibilitas taktis lebih besar bagi perencana militer AS dengan mengurangi risiko dari arsenal rudal jarak jauh Iran. Pengerahan ini terjadi ketika protes di Iran memasuki hari ke-24 per 20 Januari, dengan lebih dari 500 orang dilaporkan tewas akibat tindakan keras aparat keamanan terhadap demonstrasi yang dipicu krisis ekonomi dan pelemahan mata uang.
Media pemerintah Iran mengeluarkan peringatan bahwa kapal induk AS dapat menjadi sasaran rudal hipersonik jika terjadi provokasi. Sementara itu, milisi pro-Iran di Irak menyerukan persiapan “perang menyeluruh” pada 25 Januari. Hizbullah juga menjadwalkan aksi solidaritas di Beirut pada 26 Januari, dengan pimpinan kelompok tersebut menggemakan klaim Teheran bahwa protes dipicu campur tangan AS dan Israel.
Sekutu regional bersiaga
Hizbullah Lebanon menyerukan pendukungnya berkumpul di Kompleks Sayyid al-Shuhada, Dahieh, Beirut, sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Seruan ini disebut sebagai bagian dari koordinasi lebih luas di antara kelompok-kelompok proksi Iran di kawasan.
Di Irak, kelompok Kata’ib Hezbollah yang didukung Iran mendesak para pejuangnya untuk memobilisasi drone dan rudal guna menargetkan pangkalan AS. Langkah tersebut meningkatkan risiko meluasnya konflik lintas negara apabila terjadi aksi militer langsung.
Sejumlah pejabat Barat menilai berbagai sinyal mengarah pada kemungkinan tindakan militer AS, termasuk penarikan personel non-esensial dari beberapa pangkalan regional. Namun, laporan lain menyebutkan opsi alternatif—seperti blokade laut—masih dipertimbangkan Gedung Putih di tengah peninjauan berbagai skenario.
