Pemerintah Israel memutuskan untuk mengizinkan rekonstruksi kawasan “Rafah Baru” di Jalur Gaza selatan, wilayah yang saat ini berada di bawah kendali militer Israel. Keputusan tersebut diambil setelah Israel menerima komitmen dari Hamas untuk melucuti senjatanya dalam waktu 100 hari, demikian dilaporkan harian Haaretz.
Keputusan itu disebut sebagai respons atas permintaan Amerika Serikat yang mendorong pemisahan antara wilayah yang disebut “Gaza lama”, yang masih berada di bawah kendali penuh Hamas, dengan kawasan pembangunan baru di Jalur Gaza yang akan dikelola oleh komite teknokrat bentukan dengan dukungan AS.
Sebelumnya, Israel mensyaratkan rekonstruksi Gaza hanya dapat dilakukan setelah pelucutan senjata total di wilayah tersebut, sesuai tuntutan otoritas pertahanan. Namun dalam kesepahaman terbaru, pembangunan kembali “Gaza lama” baru akan dimulai setelah pelucutan senjata sepenuhnya rampung. Sementara itu, pembangunan di kawasan “Rafah Baru” dapat dilakukan secara paralel dengan proses pelucutan senjata Hamas.
Meski demikian, pejabat pertahanan Israel menyatakan bahwa hingga kini pekerjaan konstruksi di Rafah belum dimulai. Hal itu disebabkan negara-negara donor belum menetapkan mekanisme pendanaan. Otoritas Israel juga menyebutkan bahwa tenaga kerja asal Gaza yang akan terlibat dalam pembangunan serta kontraktor lokal telah mendapatkan persetujuan dari badan keamanan Israel.
Rencana AS dan Fase Kedua Gencatan Senjata
Dalam Pasal 17 rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk Gaza, disebutkan bahwa jika Hamas menunda atau menolak pelaksanaan rencana tersebut, maka seluruh poin sebelumnya akan diberlakukan di wilayah Gaza yang dinyatakan bebas dari terorisme dan dialihkan dari kendali militer Israel (IDF) ke pasukan stabilisasi internasional.
Namun, definisi wilayah tersebut dinilai masih belum jelas dan pasukan stabilisasi internasional hingga kini belum dibentuk. Meski begitu, sejak hari pertama gencatan senjata yang diumumkan pada Oktober lalu, pejabat senior Gedung Putih—baik secara tertutup maupun terbuka—telah membicarakan rencana pembangunan permukiman sementara bagi warga Palestina di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali Israel.
Wakil Presiden AS JD Vance sempat menyinggung rencana tersebut dalam kunjungannya ke Israel pada Oktober lalu.
Israel sendiri belum memberikan komentar resmi terkait rencana tersebut. Namun, militer Israel (IDF) dilaporkan telah lama membersihkan puing-puing bangunan dan sisa-sisa amunisi yang belum meledak di kawasan Rafah yang direncanakan sebagai lokasi hunian sementara.
Keraguan Pejabat Pertahanan Israel
Sejumlah pejabat pertahanan Israel masih menyatakan keraguan terkait masuknya fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza. Mereka memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinet keamanan bahwa komite teknokrat yang dibentuk untuk mengelola dan membangun kembali Gaza dikhawatirkan tidak akan melemahkan Hamas, justru berpotensi membantu kelompok tersebut memulihkan kendalinya.
Menurut para pejabat tersebut, komite teknokrat tidak memiliki sumber daya manusia independen dan pada praktiknya masih bergantung pada anggota Hamas yang sebelumnya mengelola Gaza sebelum 7 Oktober.
Pejabat senior pertahanan Israel juga menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai mekanisme pelucutan senjata Hamas, dan IDF belum menerima instruksi resmi terkait pelaksanaannya.
Sementara itu, IDF telah merampungkan persiapan untuk membuka kembali penyeberangan Rafah, yang dijadwalkan mulai beroperasi dalam beberapa hari ke depan. Sekitar 150 warga Gaza akan diizinkan kembali setiap hari, disertai jumlah yang lebih besar dari warga yang akan meninggalkan Jalur Gaza.
