Parlemen Israel (Knesset) meloloskan pembacaan pertama rancangan anggaran negara tahun 2026 pada Rabu, setelah krisis dengan mitra koalisi ultra-Ortodoks (Haredi) berhasil diselesaikan.
Pembacaan pertama tersebut disetujui dengan dukungan 62 anggota parlemen dan 55 suara menolak, setelah sempat tertunda selama dua hari di Knesset, sebagaimana dilaporkan The Times of Israel.
Penundaan terjadi akibat perbedaan pendapat terkait rancangan undang-undang yang akan memberikan pengecualian wajib militer bagi para pelajar yeshiva (sekolah Taurat). Partai-partai Haredi sebelumnya menuntut adanya kerangka hukum menyeluruh yang menjamin pengecualian tersebut.
Dalam rancangan yang disetujui, total anggaran Israel tahun 2026 mencapai sekitar 811,74 miliar shekel (sekitar 262 miliar dollar AS).
Dari jumlah tersebut, sekitar 580,75 miliar shekel (sekitar 187 miliar dollar AS) dialokasikan untuk anggaran berjalan, sementara 230,99 miliar shekel (sekitar 74,5 miliar dollar AS) dialokasikan untuk belanja pembangunan dan belanja modal.
Rancangan anggaran ini didukung oleh Partai Shas dari kalangan Haredi serta faksi Degel HaTorah dalam Partai United Torah Judaism. Namun, faksi Haredi lainnya dalam partai tersebut, yakni Agudat Israel, menyatakan penolakan.
Untuk disahkan menjadi undang-undang, rancangan anggaran ini masih harus melalui dua tahap pemungutan suara tambahan. Pemerintah diwajibkan memperoleh persetujuan parlemen dalam tiga kali pembacaan paling lambat pada 31 Maret mendatang. Sesuai ketentuan, jarak antara pembacaan pertama dan terakhir minimal 60 hari.
Apabila anggaran gagal disahkan dalam pemungutan suara pada Maret, pemilu dini akan digelar dalam waktu tiga bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menggelar pertemuan darurat pada 26 Januari guna mencegah kemungkinan boikot dari partai-partai ultra-Ortodoks dalam pemungutan suara tahunan terkait anggaran negara.
