Amerika Serikat menekan Israel dan Suriah untuk menuntaskan perjanjian keamanan paling lambat Maret mendatang. Sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebutkan, kesepakatan itu berpeluang diumumkan dalam waktu dekat.
Namun, keberadaan pasukan Israel di Gunung Hermon masih menjadi ganjalan utama. Kedua pihak tetap bersikukuh pada posisinya, demikian disampaikan sumber-sumber kepada Middle East Eye.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menelepon Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa pada Selasa (…). Isu perjanjian keamanan dengan Israel turut dibahas dalam percakapan tersebut, menurut sumber yang mendapat pengarahan mengenai panggilan itu.
“Trump mengatakan kepada Sharaa bahwa ia telah memberi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu waktu satu bulan untuk menuntaskan kesepakatan keamanan dengan Damaskus,” ujar sumber tersebut.
“Perkembangan signifikan telah dicapai dalam pembicaraan dengan Israel. Satu-satunya persoalan yang tersisa adalah Jabal al-Sheikh [Gunung Hermon]. Untuk isu lainnya, sudah ada kesepakatan.”
Seorang pejabat negara Teluk yang juga mengetahui proses perundingan itu mengonfirmasi adanya tenggat waktu satu bulan sebagaimana disebutkan Trump.
Trump juga menyampaikan kepada Sharaa bahwa Amerika Serikat menginginkan Suriah yang bersatu, bukan “banyak Suriah”, menurut sumber yang sama.
Kepada wartawan pada Selasa, Trump mengatakan bahwa ia melakukan “percakapan yang sangat baik” dengan “presiden Suriah yang sangat dihormati”. Ia juga menyatakan kepuasannya atas perkembangan situasi di Suriah dan kawasan secara umum.
Pemerintah Suriah menolak memberikan komentar rinci terkait isi pembicaraan tersebut dan hanya menyebutkan bahwa percakapan dengan Trump berlangsung “sangat baik”.
Meski demikian, seorang pejabat Suriah mengonfirmasi kepada Middle East Eye bahwa terdapat kemajuan dalam pembicaraan dengan Israel dan menyebut adanya harapan akan terjadi “terobosan” dalam waktu dekat.
Sementara itu, seorang pejabat senior Barat mengatakan kepada Middle East Eye bahwa Israel telah memberi tahu Amerika Serikat bahwa penguasaan atas Gunung Hermon merupakan “garis merah” bagi mereka.
Pejabat tersebut menambahkan, kecil kemungkinan Israel akan mengubah posisinya terkait isu itu dalam kurun waktu empat minggu ke depan.
“Semua tekanan yang diberikan Trump kepada Israel pada dasarnya merupakan poin-poin yang disampaikan Utusan Khusus AS, Thomas Barrack,” ujar pejabat Barat tersebut. “Tidak ada pihak lain di dalam pemerintahan yang mendorong hal ini sekuat Barrack.”
Israel menduduki Gunung Hermon, puncak tertinggi di kawasan tersebut, setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada akhir 2024.
Selain itu, Israel juga disebut mendukung tokoh Druze Suriah, Sheikh Hikmat al-Hijri, yang menguasai Provinsi Sweida di Suriah selatan dan tengah berselisih dengan pemerintahan Sharaa terkait tuntutan otonomi dari Damaskus.
Sumber yang mengetahui isi percakapan Trump dan Sharaa menyebutkan bahwa, sesuai dengan pemahaman antara Israel dan Suriah, pemerintah Suriah tidak akan memasuki Sweida melalui operasi militer. Sebagai gantinya, perundingan akan dimulai terkait integrasi wilayah tersebut, dengan dukungan Israel.
Pejabat Barat itu juga menyebut bahwa tenggat waktu yang disampaikan Trump merupakan gagasan yang terus didorong oleh Barrack untuk mempertemukan para pihak.
Barrack diketahui berperan penting dalam memfasilitasi runtuhnya kendali Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di wilayah timur laut Suriah, menyusul ofensif militer pasukan Sharaa awal bulan ini. Namun, pendekatan Barrack tersebut mendapat penentangan dari Komando Pusat AS (Centcom) dan Senator Partai Republik Lindsey Graham.
Menurut sumber Barat yang berhubungan dengan pihak Israel, Tel Aviv menyadari adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintahan AS dan memandang Gunung Hermon sebagai isu keamanan nasional, berbeda dengan isu Suriah timur laut.
“Centcom dan sejumlah legislator Republik menentang ofensif Suriah terhadap kelompok Kurdi, sementara Barrack mendukungnya,” kata pejabat itu. “Namun, itu bukan isu ‘garis merah’ bagi Israel.”
Ia menambahkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Israel cenderung bertahan pada posisinya ketika menyangkut isu-isu yang dianggap sebagai garis merah, seperti penutupan penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir meski ada kesepakatan yang dimediasi AS.
Setelah perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Paris awal bulan ini, Suriah dan Israel sepakat membentuk mekanisme bersama berupa “sel komunikasi khusus” untuk berbagi intelijen dan mengoordinasikan upaya deeskalasi militer.
Kedua negara sejatinya telah memiliki perjanjian keamanan yang didukung AS sejak 1974. Namun, setelah pemerintahan Assad tumbang pada akhir 2024, Israel mulai melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer Suriah dan menduduki wilayah-wilayah Suriah di luar Dataran Tinggi Golan, yang telah direbut Israel sejak 1967.
“Mekanisme ini akan menjadi wadah untuk menangani setiap perselisihan secara cepat dan mencegah terjadinya kesalahpahaman,” demikian bunyi pernyataan bersama kedua pihak.
