Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menghindari tanggung jawab atas kegagalan yang berkaitan dengan peristiwa 7 Oktober 2023. Alih-alih mengakui kesalahan pribadi, Netanyahu justru mengalihkan tanggung jawab kepada militer serta pemerintahan sebelumnya, demikian laporan media Israel pada Jumat.
Pada Kamis malam, Netanyahu merilis tanggapan tertulis yang ia sampaikan kepada Kepala Badan Pemeriksa Negara (State Comptroller) Matanyahu Englman terkait peristiwa tersebut. Netanyahu menyebutkan bahwa dokumen itu diserahkan pada akhir 2025.
Saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa dalam dokumen setebal 55 halaman tersebut, Netanyahu menolak mengambil tanggung jawab pribadi dan menempatkan sebagian besar kesalahan pada lembaga pertahanan serta pemerintahan terdahulu.
Penyiar publik KAN melaporkan bahwa Netanyahu memaparkan risalah rapat-rapat sebelum 7 Oktober dalam sebuah sidang komite parlemen. Ia membacakan kutipan terpilih dari pernyataan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot, dan mantan Kepala Shin Bet Ronen Bar untuk menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang mengantisipasi serangan tersebut.
Menurut KAN, langkah itu memicu reaksi keras di dalam komite. Netanyahu kemudian mengatakan bahwa kutipan-kutipan tersebut merupakan bagian dari materi yang telah ia serahkan kepada Badan Pemeriksa Negara.
Situs berita The Times of Israel melaporkan bahwa Netanyahu berupaya memperkuat argumennya dengan menggunakan kutipan yang dipilih secara cermat. Ia berulang kali mengklaim telah mendukung pembunuhan para pemimpin Hamas, sementara pejabat senior keamanan menentang langkah tersebut.
Media itu menyebutkan bahwa publikasi dokumen tersebut menuai kritik tajam dari tokoh-tokoh oposisi, yang mengingatkan adanya peringatan dalam beberapa pekan sebelum 7 Oktober mengenai risiko eskalasi konflik di berbagai front.
Hingga kini, Englman belum merilis hasil penyelidikannya, yang pada Desember 2025 diperintahkan Mahkamah Agung Israel untuk ditangguhkan.
Menurut The Times of Israel, penyelidikan tersebut sejak awal menuai kontroversi, di tengah tudingan bahwa prosesnya cacat secara mendasar dan bahwa hanya komisi penyelidikan negara yang dapat secara layak mengusut kegagalan seputar serangan tersebut.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa Netanyahu mengatakan kepada Englman dirinya telah berulang kali menelaah opsi invasi ke Gaza dalam tahun-tahun sebelum 7 Oktober. Namun, lembaga keamanan menolak gagasan tersebut dengan alasan risiko perang panjang dan mahal tanpa legitimasi domestik maupun internasional, serta ketiadaan alternatif yang layak untuk menggantikan kekuasaan Hamas.
Netanyahu juga mengutip rapat kabinet pada Juli 2014, saat Israel melancarkan perang di Gaza, di mana ia mengangkat isu pendudukan wilayah tersebut. Saat itu, Menteri Ekonomi Naftali Bennett dikutip mengatakan, “Saya tidak pernah berbicara tentang ‘menduduki Gaza’.”
Berdasarkan catatan rapat tersebut, Netanyahu menanggapi bahwa satu-satunya cara untuk melucuti persenjataan Gaza adalah melalui pendudukan militer.
Laporan itu mencatat bahwa Bennett kini menjadi rival utama Netanyahu menjelang pemilu tahun ini, sehingga memberi Netanyahu insentif politik untuk menggambarkan Bennett sebagai pihak yang menentang pembongkaran Hamas.
Netanyahu juga menyertakan kutipan dari sejumlah tokoh yang kini menjadi pengkritiknya, termasuk mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf Benny Gantz, dan mantan Menteri Pertahanan Moshe Ya’alon, yang semuanya menentang pendudukan Gaza.
Menurut catatan tersebut, Gantz menyebut langkah itu sebagai “kesalahan strategis”, Eisenkot menyebutnya sebagai “kesalahan besar”, sementara Menteri Luar Negeri saat itu Avigdor Lieberman mengatakan, “Saya tidak merekomendasikan invasi.”
Netanyahu hingga kini terus menolak seruan pembentukan komisi penyelidikan negara terkait peristiwa 7 Oktober, di tengah kekhawatiran bahwa badan semacam itu dapat menyeretnya pada tanggung jawab pribadi. Ia secara konsisten menempatkan tanggung jawab pada militer dan badan intelijen.
Sejak 7 Oktober 2023, sejumlah pejabat militer, keamanan, dan politik Israel telah secara terbuka mengakui tanggung jawab pribadi atas kegagalan tersebut. Namun, Netanyahu tetap menolak mengambil tanggung jawab apa pun.
Perkembangan ini terjadi di tengah berlanjutnya pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata yang mengakhiri ofensif selama dua tahun di Gaza, yang menewaskan hampir 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 orang, serta menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur Gaza.
Meski gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025, militer Israel dilaporkan terus melanggarnya dengan menewaskan 574 warga Palestina dan melukai 1.518 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
