Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan sejumlah pandangan kritis atas keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Sikap ini dirumuskan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah pada Kamis, 5 Februari 2026, dengan melibatkan pakar, pejabat, dan diplomat Indonesia untuk kawasan Timur Tengah.
FGD tersebut bertujuan memberikan masukan kepada Presiden Republik Indonesia agar peran Indonesia di tingkat global tetap konsisten dengan mandat konstitusi dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan penghapusan penjajahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam policy brief yang disampaikan kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri, Muhammadiyah menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat dilepaskan dari keadilan. Perdamaian yang mengabaikan keadilan, menurut Muhammadiyah, berisiko menjadi semu dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta hukum internasional.
Muhammadiyah juga menyoroti dasar hukum pembentukan Board of Peace yang merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 tertanggal 17 November 2025. Mereka menilai terdapat perbedaan mendasar antara mandat resolusi tersebut dan isi Charter BoP, terutama terkait ruang lingkup kewenangan, batas waktu mandat, serta fokus penanganan Gaza dan Palestina.
Charter BoP dinilai belum secara tegas memuat peta jalan menuju kemerdekaan Palestina. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa BoP gagal menyentuh akar persoalan utama, yakni pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Kritik juga diarahkan pada struktur kepemimpinan BoP yang menetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto tunggal. Struktur ini dinilai berpotensi melemahkan akuntabilitas lembaga multilateral dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, termasuk dalam pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Meski Indonesia telah memutuskan bergabung dalam BoP, Muhammadiyah menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar keikutsertaan tersebut tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip there is no peace without justice.
Muhammadiyah mendorong Indonesia aktif memperjuangkan penyesuaian Charter BoP agar selaras dengan Resolusi DK PBB Nomor 2803, dengan tujuan utama yang jelas: penghentian pendudukan Israel dan terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Indonesia juga diminta mengupayakan keterlibatan Palestina sebagai anggota BoP, mengingat Israel—sebagai pihak pendudukan—justru tercantum sebagai anggota. Jika keanggotaan Palestina tidak disetujui, Indonesia didorong untuk secara konsisten menyuarakan aspirasi rakyat Palestina dalam forum tersebut.
Selain itu, Muhammadiyah menilai Indonesia perlu berperan aktif mendorong rekonsiliasi nasional antar faksi Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah, sebagai prasyarat perjuangan kemerdekaan yang efektif.
Dalam aspek keamanan dan kemanusiaan, Muhammadiyah menekankan bahwa setiap pasukan perdamaian di Gaza harus berada di bawah mandat PBB dan hanya menjalankan fungsi perlindungan warga sipil, rekonstruksi, serta layanan sosial dan kesehatan, tanpa kepentingan politik tertentu.
Muhammadiyah juga mengingatkan agar Indonesia tidak tergesa menjadi anggota tetap BoP, mengingat besarnya iuran dan potensi risiko penyalahgunaan dana. Kontribusi Indonesia dinilai lebih tepat diarahkan secara spesifik untuk mendukung misi kemanusiaan dan pasukan Indonesia di Gaza.
Dalam policy brief tersebut, Muhammadiyah menegaskan Indonesia harus tetap menuntut pertanggungjawaban Israel atas dugaan kejahatan terhadap rakyat Palestina, termasuk genosida dan pembersihan etnis.
Sebagai opsi terakhir, Muhammadiyah menyatakan Indonesia perlu mempertimbangkan pengunduran diri dari Board of Peace apabila rekomendasi tersebut tidak diakomodasi, demi menjaga konsistensi dengan konstitusi dan komitmen moral terhadap kemerdekaan Palestina.
