Pemimpin politik Hamas, Khaled Meshaal, menegaskan bahwa gerakan Palestina tersebut menolak segala bentuk upaya dominasi asing atas Jalur Gaza. Ia juga menolak tuntutan pelucutan senjata Hamas yang disuarakan Israel dan Amerika Serikat.
Pernyataan itu disampaikan Meshaal saat berbicara dalam sebuah konferensi di Doha, Qatar. Menurut dia, Hamas tidak akan menyerahkan senjatanya meskipun terdapat tekanan internasional.
“Mengkriminalkan perlawanan, senjatanya, serta para pemimpinnya adalah sesuatu yang tidak dapat kami terima,” ujar Meshaal.
Ia menambahkan bahwa selama pendudukan masih berlangsung, perlawanan akan terus ada. “Perlawanan adalah hak rakyat yang berada di bawah pendudukan dan merupakan sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa,” katanya.
Setelah penerapan gencatan senjata terbatas pada 10 Oktober, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza memasuki fase kedua pada pertengahan Januari. Tahap ini disebut mencakup pelucutan senjata Hamas serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Sementara itu, surat kabar Haaretz melaporkan bahwa para pejabat Israel tengah mengkaji berbagai peluang agar Israel dapat memperoleh manfaat ekonomi dari rekonstruksi Gaza. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pejabat senior Kementerian Keuangan Israel telah berdiskusi dengan perwira tinggi militer mengenai sejumlah potensi proyek.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah pembangunan jalan raya di Israel yang terhubung dengan Gaza. Negara-negara yang ingin mengakses Gaza melalui Israel disebut akan diminta membiayai pembangunan infrastruktur tersebut. Termasuk di antaranya rencana jalan di sepanjang Rute 232 di wilayah selatan Israel, yang diklaim dapat mempermudah mobilitas warga Palestina antara Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Selain itu, para pejabat Israel juga membahas peluang ekonomi terkait pasokan listrik ke Gaza.
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza sejak 2007, secara konsisten menolak pelucutan senjata. Namun, kelompok tersebut menyatakan terbuka untuk menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina di masa depan yang dipimpin oleh warga Palestina sendiri.
Dalam skema yang diusulkan, pemerintahan Gaza akan sementara dialihkan kepada sebuah komite yang terdiri dari 15 teknokrat Palestina di bawah otoritas “Dewan Perdamaian” yang diketuai Presiden Trump.
Menanggapi rencana tersebut, Meshaal mengatakan Dewan Perdamaian seharusnya mengadopsi pendekatan yang seimbang, memungkinkan rekonstruksi Gaza serta masuknya bantuan kemanusiaan.
“Kami berpegang pada prinsip nasional dan menolak logika perwalian, intervensi asing, maupun kembalinya mandat dalam bentuk apa pun,” kata Meshaal.
“Rakyat Palestina harus diperintah oleh rakyat Palestina. Gaza adalah milik warga Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima dominasi asing.”
