Seorang pejabat Israel menyatakan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar akan memimpin delegasi Israel dalam pertemuan pertama Dewan Perdamaian yang dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya mengumumkan tidak akan menghadiri sidang tersebut.
Pertemuan yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menjadi agenda resmi pertama Dewan Perdamaian sejak penandatanganan piagam pendiriannya dalam Forum Davos bulan lalu. Forum tersebut dipresentasikan sebagai peluncuran resmi badan internasional baru.
Harian Israel Haaretz melaporkan, salah satu isu utama yang akan dibahas adalah rekonstruksi Jalur Gaza. Hingga kini belum dipublikasikan agenda resmi untuk negara-negara yang diundang.
Sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan kepada Haaretz bahwa rekonstruksi Gaza akan menjadi salah satu fokus utama. Ia memperkirakan rencana yang dibahas akan mengarah pada program jangka panjang untuk pengelolaan wilayah tersebut.
Menurut sumber itu, Amerika Serikat berkomitmen membiayai upaya kemanusiaan dan administrasi sipil di Gaza selama satu tahun. Uni Emirat Arab juga disebut akan mendanai sebagian rencana tersebut, sementara Washington menekan negara-negara lain agar turut berkontribusi dalam pendanaan.
Pertemuan di Washington juga diperkirakan akan mencakup konferensi donor guna menghimpun sumber daya tambahan bagi rekonstruksi skala besar di Gaza.
Inisiatif Internasional
Dalam undangan yang dikirim kepada negara-negara anggota, Dewan Perdamaian menyatakan akan meluncurkan inisiatif internasional untuk membangun kembali Gaza. Inisiatif itu disebut akan menyatukan negara, lembaga, dan mitra dalam kampanye berkelanjutan guna meletakkan dasar kemakmuran jangka panjang serta masa depan yang lebih baik bagi wilayah tersebut.
Dalam pidatonya pada Konferensi Keamanan München, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, memaparkan visinya tentang masa depan Gaza. Ia menyatakan wilayah itu perlu dikelola melalui otoritas transisi sesuai keputusan Dewan Keamanan PBB, merujuk pada komite teknokrat yang bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian.
Mladenov mengatakan fokusnya mencakup penyaluran bantuan kemanusiaan, pelucutan senjata semua faksi, serta mengakhiri pembagian wilayah Gaza, di mana Israel disebut masih mengendalikan sebagian besar area tersebut.
Trump memanggil pertemuan itu dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Perdamaian, yang saat ini beranggotakan 27 negara dan memperoleh mandat dari Dewan Keamanan untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata di Gaza serta menangani isu administrasi sipil dan rekonstruksi.
Pada 15 Januari lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian menyusul resolusi Dewan Keamanan Nomor 2803 yang diadopsi pada November 2025, yang mengatur peran dewan dalam mengawasi pengaturan Gaza pascagencatan senjata.
Meski demikian, pembentukan dewan tersebut menuai keraguan dari sejumlah negara Barat yang memilih tidak bergabung. Mereka mempersoalkan kewenangan luas yang diberikan kepada Trump, termasuk hak veto dan penunjukan anggota seumur hidup. Sejumlah pengamat menilai dewan itu berpotensi menjadi platform internasional paralel yang dapat menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan.
