Dua tentara perempuan Israel terpaksa dievakuasi setelah dikejar ratusan pria Yahudi ultra-Ortodoks di Kota Bnei Brak, dekat Tel Aviv.
Rekaman video dari lokasi kejadian memperlihatkan dua perempuan berlari di jalanan yang dipenuhi sampah dan tong sampah terbalik, dikawal petugas keamanan, sementara massa pria ultra-Ortodoks berpakaian hitam-putih berteriak dan mengejar mereka. Komunitas Yahudi ultra-Ortodoks juga dikenal sebagai Haredim.
The Times of Israel melaporkan, kedua perempuan tersebut merupakan komandan regu di Korps Pendidikan dan Pemuda yang sedang melakukan kunjungan resmi ke rumah seorang calon prajurit yang akan bergabung dengan unit mereka saat insiden terjadi.
Israel menghadapi polarisasi global terkait perang di Gaza, sementara kebutuhan akan tambahan personel militer turut memperuncing perpecahan domestik mengenai wajib militer. Lebih dari 72.000 warga Palestina dilaporkan tewas sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023.
Akademisi Israel Shaiel Ben Ephraim menulis di platform X, “Kegilaan total hari ini di Bnei Brak. Dua tentara perempuan IDF melakukan kunjungan rumah ke keluarga seorang prajurit di kota ultra-Ortodoks dan kerusuhan besar pun terjadi.”
Ia menambahkan bahwa masyarakat Israel tengah mengalami perpecahan serius. “Warga sekuler Israel semakin militeristik dan berupaya memaksa kaum ultra-Ortodoks masuk tentara, namun tingkat kepatuhan tetap sangat rendah. Sementara itu, para pengunjuk rasa semakin terasing dari negara yang mereka anggap tidak sah dan sebagai pengkhianatan terhadap Yudaisme,” tulisnya.
Kaum Haredim mencakup sekitar 15 persen populasi Yahudi di Israel dan merupakan salah satu kelompok demografis dengan pertumbuhan tercepat. Mereka sejak lama menolak wajib militer, dan banyak yang mengandalkan subsidi pemerintah untuk fokus mempelajari teks-teks keagamaan.
Isu wajib militer bagi ultra-Ortodoks telah memecah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dua partai yang mewakili komunitas tersebut, United Torah Judaism (UTJ) dan Shas, sebelumnya menjadi bagian dari koalisi Netanyahu selama perang di Gaza. Namun, ketegangan terkait wajib militer membuat kedua partai itu disebut “setengah mundur” dari koalisi.
Kelompok ultra-Ortodoks lain, seperti Neturei Karta, bahkan menolak segala bentuk keterlibatan dengan negara Israel.
Menanggapi insiden tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa pelaku kerusuhan tidak mewakili seluruh komunitas Haredim.
“Ini adalah kelompok minoritas ekstrem yang tidak mewakili seluruh komunitas ultra-Ortodoks,” tulis Netanyahu di X. “Kami tidak akan membiarkan anarki, dan kami tidak akan mentoleransi segala bentuk serangan terhadap personel IDF dan aparat keamanan yang menjalankan tugas dengan dedikasi dan tekad.”
Namun, rekaman dari lokasi tampak menunjukkan dukungan luas di tingkat lokal terhadap para Haredim, termasuk adegan mobil polisi dibalikkan di tengah sorak-sorai massa. Tiga polisi Israel dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.
Polisi antihuru-hara Israel menembakkan granat kejut ke arah massa dan menangkap sedikitnya 23 orang, menurut laporan media Israel.
Perdebatan Wajib Militer
Warga Israel sekuler, baik dari spektrum politik kiri maupun kanan, mendorong agar kaum ultra-Ortodoks diwajibkan mengikuti dinas militer seperti warga Yahudi lainnya.
Isu wajib militer bagi Haredim telah menjadi persoalan kompleks dalam masyarakat Israel selama bertahun-tahun. Saat negara Israel berdiri pada 1948, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memberikan pengecualian wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks, meski kebijakan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.
Sejak 1970-an, perdebatan publik mengenai wajib militer bagi Haredim semakin menguat. Sejumlah upaya untuk mengaturnya dalam undang-undang telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil.
Perang di Gaza serta mobilisasi ratusan ribu warga Israel untuk ikut serta dalam operasi militer memicu kembali perdebatan sengit terkait wajib militer ultra-Ortodoks.
Pemerintahan Netanyahu gagal mengesahkan aturan pengecualian wajib militer di tengah penolakan publik yang luas, termasuk dari dalam koalisinya sendiri.
Pada Juni 2024, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa kaum ultra-Ortodoks dapat dikenai wajib militer, yang kemudian memicu gelombang penolakan massal dari komunitas Haredim.
