Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyerukan kepada Dewan Perdamaian agar segera bertindak menghentikan pelanggaran Israel yang terus berlangsung terhadap kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Hamas juga meminta dewan tersebut menerapkan prinsip-prinsip yang telah diumumkan untuk mewujudkan perdamaian secara nyata di lapangan.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan pengalaman selama empat bulan terakhir menunjukkan bahwa Israel tidak benar-benar menghentikan perang yang ia sebut sebagai genosida, melainkan hanya mengubah bentuk dan metodenya.
“Perang masih terus berlangsung. Pembunuhan, pengusiran, pengepungan, dan kelaparan belum berhenti hingga saat ini,” ujar Qassem dalam pernyataan video.
Ia menyebut, pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari, Hamas meminta agar slogan-slogan yang selama ini disampaikan diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk mengakhiri agresi. Qassem memperingatkan agar Israel tidak memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai kedok untuk melanjutkan operasi militernya di Gaza dan menghambat proses rekonstruksi.
Hamas juga mendesak dewan itu memfasilitasi masuknya “Komite Nasional Pengelolaan Gaza” ke wilayah tersebut agar dapat segera menjalankan tugasnya, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memulai tahap bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi yang nyata guna mengakhiri penderitaan warga.
Selain itu, Qassem menuntut pencabutan blokade Israel atas Gaza dan pembukaan seluruh perlintasan. Ia menilai pembukaan terbatas perbatasan Rafah masih disertai berbagai pelanggaran terhadap warga Palestina yang hendak bepergian.
Pertemuan Dewan Perdamaian yang akan digelar di Amerika Serikat dan diinisiasi Gedung Putih itu merupakan sidang resmi pertama sejak dewan tersebut dibentuk.
Pertemuan tersebut diperkirakan mencakup konferensi donor untuk rekonstruksi Gaza, sebagai bagian dari upaya pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober lalu.
Sejumlah pejabat Amerika Serikat memperkirakan delegasi dari sekitar 20 negara, termasuk para kepala negara dan pejabat tinggi, akan menghadiri pertemuan tersebut. Presiden Donald Trump juga diperkirakan akan mengumumkan pengiriman ribuan pasukan dari sejumlah negara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional yang direncanakan ditempatkan di wilayah Gaza.
