Pertemuan resmi pertama “Board of Peace” untuk Gaza yang digelar pada Kamis memicu reaksi beragam di media sosial. Sejumlah pengumuman dan sinyal kebijakan yang disampaikan dalam forum itu memantik kritik dan kekecewaan warganet.
Di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memimpin sidang perdana badan yang ia gagas tersebut. Inisiatif ini disebut sebagai bagian dari rencana gencatan senjata 20 poin yang mulai berlaku pada 10 Oktober dan kemudian diratifikasi di Davos, Swiss, pada 22 Januari.
Trump disebut akan menjabat sebagai ketua dewan itu seumur hidup.
Dalam pertemuan yang berlangsung di lembaga yang baru dinamai Donald J Trump Institute for Peace, sejumlah komitmen diumumkan. Salah satunya adalah janji pendanaan sebesar 7 miliar dollar AS dari sembilan negara untuk upaya bantuan kemanusiaan di Gaza.
Diplomat Bulgaria, Nickolay Mladenov, yang ditunjuk untuk mengawasi proses demiliterisasi Gaza, menyatakan perekrutan polisi di wilayah itu telah dimulai. Menurut dia, sekitar 2.000 warga Palestina telah direkrut. Rekonstruksi, ujarnya, tidak akan dimulai sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti.
Pengumuman yang paling menuai kontroversi adalah komitmen tambahan 10 miliar dollar AS dari dana pembayar pajak Amerika Serikat untuk operasional Board of Peace secara luas, bukan hanya untuk program yang berfokus pada Gaza.
Usulan itu segera menuai kritik. Sejumlah anggota Kongres dan pengamat menilai pengeluaran federal dalam skala tersebut seharusnya memerlukan persetujuan Kongres. Beberapa legislator menyebut langkah itu melanggar hukum.
Seorang pengguna media sosial di platform X menyebut badan tersebut sebagai “Board of Bullshit” dan menegaskan bahwa lembaga itu bukan organisasi milik pemerintah AS, melainkan inisiatif pribadi Trump sebagai warga negara, bukan sebagai presiden. Ia menilai Trump tidak bisa menggunakan dana publik seolah-olah sebagai “celengan pribadi”.
Komentator politik Hasan Piker juga melontarkan kritik keras di X, dengan menyebut pemerintah AS sebagai “slush fund” bagi elite keuangan, pelaku kripto, dan kompleks industri militer.
Kekhawatiran bahwa rekonstruksi Gaza akan dijadikan ladang keuntungan bagi Trump dan jejaring bisnisnya juga mencuat dalam pertemuan itu. Menantu Trump, Jared Kushner, yang tampil di panggung, menyatakan tidak seorang pun yang hadir akan memperoleh keuntungan “secara pribadi”. Kata “secara pribadi” justru dipersoalkan warganet karena dianggap membuka celah. Kushner sendiri tidak memiliki jabatan resmi di pemerintahan AS, meski juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutnya sebagai relawan.
Awal tahun ini, Trump—mantan pengembang properti—memaparkan visinya tentang “Gaza Baru” dalam Forum Ekonomi Dunia. Presentasi itu menampilkan simulasi berbasis kecerdasan buatan berupa gedung pencakar langit dan resor pesisir.
CEO Apollo Global Management, Marc Rowan, juga memicu kekhawatiran saat menyebut garis pantai Gaza saja bernilai 50 miliar dollar AS secara konservatif dan “hanya perlu dibuka serta dibiayai”.
Selain kritik terhadap potensi komersialisasi rekonstruksi, warganet juga mengecam apa yang mereka anggap sebagai upaya memutihkan peran Israel dalam kehancuran Gaza, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan dinilai sebagai genosida.
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, misalnya, menyebut krisis Gaza bukan akibat pendudukan Israel atau penghancuran wilayah tersebut, melainkan karena “ekstremisme” dan “korupsi” dalam tata kelola Gaza. Ia mengatakan pemerintahan Gaza ditandai oleh ekstremisme, korupsi, lembaga yang tidak efektif, serta ketiadaan jalan menuju kesejahteraan.
Pernyataan itu menuai kecaman. Seorang pengguna X menyebutnya “luar biasa dan memalukan” karena menggambarkan Gaza sebagai persoalan tata kelola, bukan sebagai akibat pendudukan Israel selama 58 tahun, pengungsian paksa, dan genosida.
Kontroversi lain muncul dari pujian berlebihan sejumlah pemimpin dunia kepada Trump. Jurnalis Seamus Malek menilai pertemuan itu mencerminkan gambaran Amerika yang menempatkan Trump sebagai pusat, dengan negara-negara lain hadir hanya untuk memujinya.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menuai kritik setelah menyebut Trump sebagai “penyelamat Asia Selatan”. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev bahkan menyerahkan penghargaan kepada Trump atas perannya membentuk dewan tersebut—langkah yang oleh jurnalis Mehdi Hassan disebut “melampaui parodi”.
Sejumlah momen lain juga menjadi sorotan, mulai dari Trump yang tampak tertidur saat pidato pemimpin dunia, lagu YMCA yang diputar saat sesi foto bersama, hingga keterlibatan federasi sepak bola dunia Fifa yang berjanji menggalang dana 75 juta dollar AS untuk proyek olahraga di Gaza.
Piagam Board of Peace sendiri tidak secara eksplisit menyebut “Gaza” atau “Palestina”. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa masa depan Gaza justru berada di tangan pihak-pihak yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat Palestina.
Perwakilan Palestina dalam dewan tersebut, Ali Shaath, juga menjadi perhatian karena duduk di panggung tanpa gelar jabatan tercantum di kursinya, berbeda dengan perwakilan negara lain.
Jurnalis Palestina di Gaza, Motasem Dalloul, menilai pembahasan dalam pertemuan itu lebih menguntungkan Israel. Menurut dia, tidak ada pembicaraan mengenai penghentian blokade Israel, masuknya makanan dan obat-obatan, maupun kebutuhan dasar lainnya.
“Ya, mereka menyebut rekonstruksi, tetapi dalam konteks tekanan terhadap kami,” tulisnya di X.
