Muhammad al-Hindi, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina, menilai Dewan Perdamaian yang baru dibentuk untuk menangani situasi di Gaza tak lebih dari “panggung sandiwara” yang terputus dari realitas di lapangan. Menurutnya, forum tersebut tidak membawa perubahan nyata terhadap jalannya perang maupun terhadap berlanjutnya serangan Israel atas rakyat Palestina.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher, al-Hindi menyebut konstruksi Dewan Perdamaian berdiri di atas formula yang jelas: supremasi penuh Amerika Serikat dan jaminan keamanan total bagi Israel, dengan menyingkirkan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ia menegaskan tidak ada representasi Palestina yang sesungguhnya dalam kerangka itu. Peran yang ditawarkan kepada warga Palestina, katanya, hanya sebatas mengelola urusan administratif Gaza melalui komite teknokrat, tanpa kedaulatan maupun kewenangan politik.
Ia juga mengkritik visi yang diusung dalam Dewan Perdamaian karena sepenuhnya mengadopsi perspektif Israel. Isu rekonstruksi Gaza, kata dia, dikaitkan dengan penyerahan senjata kelompok perlawanan, tanpa pembahasan serius mengenai penarikan pasukan Israel atau pertanggungjawaban atas pelanggaran gencatan senjata—termasuk penutupan perbatasan, pembatasan bantuan kemanusiaan, serta penghambatan distribusi tenda dan hunian sementara.
Terkait gugurnya sejumlah komandan Brigade al-Quds—sayap militer Jihad Islam—al-Hindi menegaskan bahwa kehilangan para pemimpin bukan hal baru bagi perjuangan Palestina. Ia menyebut perlawanan telah berlangsung lebih dari satu abad, dan setiap generasi yang gugur selalu digantikan oleh generasi baru yang lebih teguh.
Meski mengakui perang selama dua tahun terakhir telah menggerus infrastruktur dan kapasitas militer kelompok perlawanan, ia menekankan bahwa kekuatan utama terletak pada dukungan rakyat dan keterikatan pada tanah air.
Menanggapi anggapan bahwa kelompok perlawanan kehilangan sebagian besar kapabilitas militernya setelah operasi “Badai al-Aqsa”, al-Hindi mengajak melihat konteks historis. Ia mengingatkan bahwa pada Intifada 1987 rakyat Palestina menghadapi pendudukan hanya dengan batu, namun perjuangan tetap berlanjut. Baginya, konfrontasi saat ini bukan semata melawan Israel, tetapi juga menghadapi aliansi Barat yang dipimpin Amerika Serikat, yang memasok senjata dan dukungan politik kepada Tel Aviv.
Al-Hindi menegaskan pihaknya tak pernah menggantungkan harapan pada Amerika Serikat, baik di era Presiden Donald Trump maupun Joe Biden. Menurutnya, keberpihakan Washington kepada Israel bersifat konsisten dan strategis.
Ia menyatakan bahwa persetujuan sebagian faksi perlawanan terhadap sejumlah kesepahaman dilakukan demi menghentikan pembantaian warga sipil, bukan karena kepercayaan kepada mediator Amerika. Di luar isu pertukaran tawanan dan gencatan senjata, kata dia, persoalan lain harus dibahas dalam kerangka dialog nasional Palestina yang menyeluruh.
Menanggapi pernyataan kontroversial Duta Besar Amerika Serikat di Tel Aviv, Mike Huckabee, tentang “Israel dari Sungai Nil hingga Efrat”, al-Hindi menilai pernyataan itu mencerminkan watak ekspansif proyek Zionis sekaligus menunjukkan kuatnya pengaruh kelompok evangelis dalam pemerintahan Amerika. Ia mencatat tak ada kecaman resmi dari Washington, selain upaya menenangkan sekutu-sekutu Arabnya.
Dalam pandangannya, Israel kini memiliki keleluasaan hampir tanpa batas dalam operasi militernya, tak hanya di Gaza tetapi juga di Lebanon. Ia menilai isu bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi kini kerap dijadikan alat tawar-menawar politik.
Menurut al-Hindi, gagasan menukar senjata perlawanan dengan janji rekonstruksi merupakan “ilusi besar”. Ia menunjuk kondisi Tepi Barat yang tetap mengalami operasi militer meski tidak memiliki persenjataan berat seperti di Gaza.
Di akhir wawancara, ia menyinggung pengerahan militer Amerika di sekitar perairan Iran. Al-Hindi berpendapat Israel adalah pihak yang paling agresif mendorong eskalasi regional demi kepentingan strategisnya. Namun, apa pun hasilnya, ia menegaskan, konflik regional tak akan menghapus persoalan Palestina. Selama rakyat Palestina bertahan di tanahnya dan memilih perlawanan, isu itu akan tetap hidup.
