Di sebuah wilayah yang hancur di mana lebih dari dua juta warga Palestina terhimpit dalam wilayah sempit di bawah bayang-bayang tekanan militer Israel, hidup sehari-hari masih bergantung pada gencatan senjata rapuh yang diberlakukan Oktober lalu.
Namun, dengan serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran, serta balasan Teheran di seluruh kawasan, gencatan senjata itu menghadapi tekanan berat. Langkah diplomatik yang belum pernah terjadi muncul: pertemuan langsung antara “Board of Peace” yang dipimpin Presiden Donald Trump dengan Hamas.
Menurut laporan Reuters, utusan badan baru ini, yang dipimpin langsung oleh Trump untuk mengawasi Gaza pascaperang tetapi dengan tujuan lebih luas, menggelar pertemuan dengan perwakilan Hamas di Kairo, Mesir, pada akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut bertujuan menjaga gencatan senjata yang semakin terancam sejak perang regional dimulai 28 Februari.
Setelah pertemuan, Israel mengumumkan akan membuka sebagian perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir pada Rabu. Jalur itu menjadi satu-satunya akses pejalan kaki Gaza di luar kontrol langsung Israel, dan sebelumnya ditutup sejak ofensif Iran dimulai.
Meski upaya diplomasi berlangsung, kekerasan di Gaza tetap terjadi. Serangan Israel pada Minggu menewaskan sedikitnya 13 warga Palestina, termasuk dua anak laki-laki, seorang perempuan hamil, dan sembilan anggota kepolisian, mengingatkan akan kontrol militer Israel yang menyeluruh atas wilayah itu.
Perubahan pragmatis atau manuver taktis?
Para analis menilai pertemuan Washington-Hamas bukan sebagai legitimasi politik terhadap kelompok Palestina, melainkan taktik yang didorong ancaman kekerasan berulang. Abdullah Aqrabawi, analis politik Palestina, menekankan bahwa kesediaan Washington bertemu Hamas mencerminkan kenyataan di lapangan bahwa aktor utama di Gaza adalah Hamas.
“Namun, ini bukan perubahan mendasar kebijakan AS. Pertemuan diplomatik di era Trump tidak sama dengan pengakuan politik. Pendekatan ini dipandu ancaman perang habis-habisan,” kata Aqrabawi.
Tujuan utama pertemuan adalah memberdayakan komite teknokratis baru di Gaza untuk membangun basis sosial yang dapat menyaingi kelompok bersenjata. Reopening perbatasan Rafah, menurut Aqrabawi, bukan karena tekanan Hamas, melainkan strategi Washington dan Tel Aviv untuk memungkinkan komite baru menembus masyarakat Palestina dan membangun fondasi keamanan, termasuk potensi pembongkaran kekuatan bersenjata.
Sebelum eskalasi regional, inisiatif utama Trump di Timur Tengah — rencana 20 poin untuk Gaza — sempat menahan pembunuhan massal dan memfasilitasi pembebasan tahanan Israel serta sebagian tahanan Palestina. Sebagai gantinya, Hamas menerima gencatan senjata meski militer Israel tetap menguasai lebih dari setengah enclave.
Tahap kedua rencana Trump, yang mengharuskan Hamas meletakkan senjata demi amnesti dan rekonstruksi, masih buntu. Sementara beberapa pihak mengira perang regional memberi Hamas leverage untuk menolak klausul perlucutan senjata, Aqrabawi justru menilai tekanan AS-Israel kemungkinan meningkat untuk memaksa Hamas menyelesaikan proses itu dengan cepat.
Hamas tetap bersikukuh bahwa senjatanya penting untuk melawan pendudukan dan menjadi dasar institusi keamanan Palestina di masa depan.
Bagi warga Gaza yang terjebak, pembukaan sebagian satu jalur perbatasan bukan terobosan diplomatik, melainkan hanya napas singkat di tengah blokade yang terus mengekang kehidupan sehari-hari mereka.
