Operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menghadapi kritik tajam terkait motif yang dianggap ambigu dan tidak jelas, disertai skeptisisme luas serta klaim bahwa perang ini gagal menggulingkan rezim Iran sesederhana yang dijanjikan sebelumnya.
Keraguan ini datang tidak hanya dari aktivis perdamaian, tetapi juga dari tokoh militer berpengalaman, termasuk Mayor Jenderal AS (purn.) Steven Anderson. Menanggapi kritik tersebut, Presiden Donald Trump membela aksinya, dengan menyatakan bahwa AS tengah menghadapi konfrontasi dengan ancaman nyata setelah Iran memperoleh senjata nuklir.
Trump bahkan memamerkan pencapaiannya—terutama melemahkan rezim Iran, menargetkan infrastruktur militernya, dan menewaskan tokoh-tokoh penting, terbaru adalah Ali Larijani, kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, menyusul kematian Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Dampak perang ini meluas tidak hanya pada pergeseran keseimbangan keamanan regional, tetapi juga menimbulkan krisis global dan perpecahan tajam dalam pandangan—tidak hanya antara AS dan sekutu Eropa yang menolak ikut campur, tetapi juga di dalam negeri AS sendiri, termasuk di kalangan Partai Republik.
Pengunduran diri menyita perhatian
Awal pekan ini, berita pengunduran diri Joseph Kent, Direktur National Counterterrorism Center (NCTC), mencuat. Kent merupakan bagian dari lingkaran keamanan nasional dekat Presiden Trump dan dikenal mendukung pilihan-pilihan militer presiden.
Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Kent menyatakan memilih menjauh dari perang yang dianggapnya tidak memiliki justifikasi—menjadi kasus paling jelas tentang munculnya perbedaan pandangan dalam aparat keamanan yang selama ini sejalan dengan Trump, lansir Turkiye Today.
Kent mengatakan ia tidak dapat “dengan hati nurani yang baik” mendukung perang yang sedang berlangsung, dengan argumen bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi AS dan bahwa konflik ini muncul di bawah tekanan Israel dan lobi pengaruhnya di Washington.
Ia menyoroti kontradiksi Trump: hingga Juni 2025, presiden menyebut perang di Timur Tengah sebagai perang “jebakan” yang menguras nyawa dan harta AS, namun kini menjadi pendukung antusias untuk membuka front baru.
Pengunduran diri ini mengungkap adanya fraktur internal akibat perang Iran, bahkan di antara mereka yang paling dekat dan loyal kepada Trump. Kent bukan pejabat biasa; mantan perwira militer dengan hampir dua dekade pengalaman, mantan intelijen, dan figur politik yang tengah naik daun.
Kent diperkirakan terpengaruh tragedi pribadi pada 2019, ketika istrinya, Shannon—juga profesional intelijen—tewas akibat serangan bunuh diri yang diklaim ISIS di Manbij, Suriah.
Perpecahan koalisi “America First”
Kent pernah mencalonkan diri ke Kongres dua kali di negara bagian Washington dengan dukungan Trump, kalah pada 2022 dan 2024. Periode itu membuatnya dekat dengan gagasan Trump, sekaligus menimbulkan kritik karena berasosiasi dengan tokoh dan kelompok sayap kanan.
Sebagai Direktur NCTC, Kent bekerja di persimpangan intelijen dan politik—bukan sebagai komandan lapangan, tetapi bertugas mengintegrasikan dan menilai informasi ancaman teror untuk disampaikan ke pengambil keputusan tertinggi.
Pernyataannya bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman langsung menyerang fondasi intelijen dan hukum yang menjadi dasar perang, menambah bobot perdebatan soal kriteria “ancaman mendesak” sebagai justifikasi penggunaan kekuatan militer.
Pengunduran diri ini juga menyingkap perpecahan di sayap “America First”. Kent berasal dari kelompok yang menentang perang baru di Timur Tengah dan menekankan kepentingan murni Amerika, berbeda dengan sayap yang lebih siap melakukan intervensi militer.
Ironi dan Kontroversi
Kent pernah berjuang mempertahankan posisinya, terutama menghadapi lawan dari Demokrat. Salah satu perseteruannya melibatkan Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, yang menuding Kent memaksa analis mengubah penilaian intelijen soal kelompok kriminal Venezuela, Tren de Aragua, agar sesuai narasi politik pemerintahan Trump. Kelompok tersebut dikenal melakukan perdagangan narkotika, perdagangan manusia, dan kejahatan lain, serta ditetapkan sebagai entitas teroris transnasional. Laporan tersebut akhirnya tidak diubah.
Ironisnya, presiden yang membangun citra menentang intervensi militer kini mendorong perang baru, sementara Kent, yang sebelumnya dikritik karena dituding mempolitisasi intelijen, kini tampil menentang perang yang dianggapnya politis dan tidak berdasar.
