JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat dan menangkap para aktivis kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotilla di Laut Mediterania, termasuk sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam pelayaran tersebut.
Kementerian Luar Negeri RI menyebut aksi intersepsi terhadap kapal-kapal bantuan kemanusiaan itu sebagai tindakan yang melanggar prinsip hukum humaniter internasional dan menghambat penyaluran bantuan untuk warga sipil Gaza. Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan Indonesia mendesak Israel segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi yang ditahan.
Insiden tersebut terjadi pada 18 Mei 2026 ketika armada Global Sumud Flotilla berlayar di perairan internasional Mediterania menuju Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sejumlah laporan menyebut kapal-kapal itu dicegat oleh militer Israel di sekitar wilayah Siprus.
Dalam rombongan tersebut terdapat sembilan WNI, dan sedikitnya lima orang dilaporkan ditangkap saat operasi pencegatan berlangsung. Mereka terdiri dari aktivis kemanusiaan serta jurnalis Indonesia yang tengah meliput misi solidaritas internasional tersebut.
Gelombang kecaman juga datang dari berbagai pihak di Indonesia. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI menilai penangkapan para aktivis dan jurnalis itu mencederai hak asasi manusia serta kebebasan sipil di perairan internasional.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menilai tindakan Israel sebagai bentuk intimidasi terhadap gerakan kemanusiaan global yang mendukung rakyat Palestina. MUI juga meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik konkret demi melindungi WNI yang ditahan.
DPR RI turut mendesak pemerintah meningkatkan tekanan diplomatik internasional agar para WNI dan seluruh aktivis kemanusiaan segera dibebaskan.
Saat ini 9 Warna Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti misi kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza dengan Global Sumud Flotilla telah disandera pihak zionis Israel dengan ratusan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara.(cky)
