Pada Rabu malam, 15 Juli 2026, di lantai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat di Washington DC, sebuah amandemen yang diajukan Anggota Kongres Thomas Massie dari Partai Republik jatuh dengan skor telak — hanya sekitar 104 suara mendukung berbanding lebih dari 310 suara menolak. Amandemen itu, seandainya lolos, akan mencoret dana 3,3 miliar dolar AS bantuan keamanan untuk rezim Zionis dari rancangan undang-undang alokasi anggaran tahun fiskal 2027. Yang layak disorot bukan menang-kalahnya — hasil itu sudah bisa ditebak — melainkan siapa yang memilih apa. Seratus tiga anggota Kongres dari Partai Demokrat, partai yang mayoritas basis pemilihnya kini menolak bantuan lanjutan untuk rezim Zionis, justru mendukung pemotongan itu; sembilan puluh delapan lainnya, termasuk pemimpin minoritas Hakeem Jeffries, bertahan pada status quo. Satu-satunya anggota Partai Republik yang setuju adalah Massie sendiri — politisi yang beberapa bulan sebelumnya kalah dalam pemilihan pendahuluan partainya, sebagian dipicu friksi dengan Presiden Donald Trump soal keterlibatan Amerika Serikat di berbagai konflik luar negeri.
Pemungutan suara yang terjadi hanya sehari sebelum tulisan ini dibuat itu adalah potret paling jernih dari sebuah paradoks yang selama ini sering disederhanakan menjadi jargon: dukungan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, kepada rezim Zionis tidak pernah benar-benar berhenti — bahkan ketika opini publik di negara-negara itu sendiri bergerak semakin menjauh darinya. Pertanyaannya sederhana tapi jarang dijawab tuntas: kenapa? Kenapa pemerintah yang katanya merepresentasikan rakyatnya bisa terus mengucurkan miliaran dolar dan ribuan ton amunisi ke satu pihak dalam sebuah perang yang oleh mayoritas organisasi hak asasi manusia internasional disebut genosida, sementara jajak pendapat di negara pemberi bantuan itu sendiri menunjukkan penolakan yang makin besar?
Tulisan ini adalah sebuah analisis, bukan vonis moral tunggal. Tesisnya argumentatif: dukungan itu bertahan bukan karena satu sebab tunggal — bukan cuma “lobi Yahudi” seperti sering disederhanakan di ruang diskusi daring, dan bukan pula sekadar solidaritas ideologis — melainkan hasil tumpang-tindih empat lapis kepentingan: kerangka hukum domestik yang mengunci kebijakan selama puluhan tahun, insentif elektoral yang bergerak lebih lambat dari opini publik, kepentingan industri pertahanan yang konkret secara ekonomi, dan — khusus Jerman — beban sejarah yang dijadikan alasan bernegara. Mana yang faktual dan mana yang masih diperdebatkan akan ditandai eksplisit di sepanjang tulisan, termasuk angka korban yang masih bergerak dan belum sepenuhnya diverifikasi independen.
Kongres yang Bergerak Lebih Lambat dari Pemilihnya
Data jajak pendapat New York Times/Siena yang dirilis pertengahan Mei 2026 menemukan bahwa 74 persen pemilih yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung Partai Demokrat menolak bantuan ekonomi dan militer tambahan untuk rezim Zionis — melonjak tajam dari 45 persen tiga tahun sebelumnya. Survei yang sama mencatat 60 persen responden menyatakan simpati lebih besar kepada Palestina, dan angka itu naik menjadi 74 persen di kalangan pemilih berusia 18–44 tahun. Survei terpisah oleh AP-NORC pada Juni 2026 memperkuat pola ini: 58 persen pemilih Demokrat menilai Amerika Serikat terlalu mendukung rezim Zionis, naik dari 45 persen pada Januari 2024.
Namun pergeseran opini publik itu tidak serta-merta tercermin di Kongres. Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menolak amandemen Massie dengan alasan teknis-legal — bahwa cakupannya “terlalu luas” dan berpotensi memblokir operasi kedutaan serta bantuan kemanusiaan non-militer, bukan penolakan terhadap prinsip pemotongan bantuan itu sendiri. Ini bukan berarti seluruh Partai Demokrat munafik atau seragam: anggota Kongres progresif seperti Alexandria Ocasio-Cortez dan Ketua Kaukus Progresif Greg Casar secara terbuka menyerukan perubahan arah kebijakan partai, dan Wakil Ketua DPR Katherine Clark dari Massachusetts memilih mendukung amandemen dengan alasan “status quo tidak lagi bisa dipertahankan”. Fraksi ini nyata dan berkembang — hanya saja belum menjadi mayoritas struktural di dalam kepemimpinan partai.
“Status quo tidak lagi bisa dipertahankan. Kita tidak boleh memberi cek kosong untuk bantuan militer kepada negara mana pun yang tidak mematuhi standar hak asasi manusia Amerika Serikat.”
— Katherine Clark, Wakil Ketua Demokrat DPR AS, 15 Juli 2026
Uang Kampanye dan Kerangka Hukum yang Terlanjur Terkunci
Salah satu penjelasan paling sering diulang adalah pengaruh jaringan lobi pro-Israel, terutama AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Penting dibedakan agar analisis ini tidak jatuh ke stereotip antisemitik yang justru mengaburkan persoalan: mengkritik pola pendanaan politik sebuah organisasi lobi adalah kritik terhadap sistem pembiayaan kampanye Amerika Serikat yang memang longgar bagi siapa pun — bukan tuduhan konspirasi berdasarkan identitas etnis atau agama. Menurut laporan The Intercept awal Juni 2026, jaringan komite aksi politik berafiliasi kepentingan pro-Israel disebut telah menggelontorkan lebih dari 221 juta dolar AS dalam siklus pemilu sejak 7 Oktober 2023, di luar 100 juta dolar tambahan untuk pemilu paruh waktu 2026 — angka dari satu sumber investigatif yang sebaiknya dibaca sebagai estimasi, bukan final.
Di luar uang kampanye, ada kerangka hukum yang lebih mengikat dan kurang disorot: sejak 2008, undang-undang Amerika Serikat mewajibkan pemerintah menjaga “keunggulan militer kualitatif” (qualitative military edge) rezim Zionis atas negara lain di kawasan — komitmen hukum, bukan sekadar kebijakan yang bisa diubah presiden yang menjabat. Di atasnya berdiri nota kesepahaman sepuluh tahun era Presiden Barack Obama, mewajibkan sekitar 3,8 miliar dolar AS bantuan militer per tahun hingga 2028. Sejak 1948, rezim Zionis tercatat sebagai penerima bantuan luar negeri Amerika Serikat terbesar, dengan total nilai lebih dari 300 miliar dolar AS jika disesuaikan inflasi.
Yang jarang dibahas adalah arah baru hubungan ini. Sebuah ketentuan dalam draf RUU pertahanan tahun fiskal 2027 — Section 224, “United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative” — diajukan bersama Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR dari Partai Republik, Mike Rogers, dan anggota senior Partai Demokrat, Adam Smith. Jika disahkan, ketentuan ini mengikat industri pertahanan kedua negara jauh lebih dalam dari sekadar aliran dana bantuan: riset bersama, produksi senjata bersama, hingga keterpaduan sistem kecerdasan buatan dan siber. Mantan pejabat Departemen Luar Negeri, Josh Paul, menyebutnya upaya menanamkan hubungan itu “sedemikian dalam ke rantai pasok industri pertahanan Amerika sendiri sehingga mustahil dicabut” — pandangan kritis yang layak diberi ruang, meski Paul sendiri aktivis kebijakan yang tegas menentang bantuan militer tersebut, sehingga bukan pandangan netral melainkan salah satu sisi perdebatan.
Staatsräson: Ketika Sejarah Dijadikan Alasan Bernegara
Amerika Serikat bukan satu-satunya kasus, dan penjelasannya pun tidak seragam. Jerman menempuh jalan yang secara historis berbeda tapi bermuara pada pola serupa: dukungan yang bertahan meski keretakan mulai tampak. Sejak pidato Kanselir Angela Merkel di parlemen Israel pada 2008, keamanan rezim Zionis dinyatakan sebagai “Staatsräson” — alasan bernegara Jerman, sebuah tanggung jawab khusus yang lahir dari rasa bersalah historis atas Holocaust. Kerangka ini bertahan lintas pemerintahan, termasuk di bawah Kanselir konservatif Friedrich Merz, yang pada awal masa jabatannya bahkan berencana mengundang Perdana Menteri rezim Zionis ke Jerman meski ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional terhadapnya.
Namun kerangka itu mulai retak di bawah tekanan bukti di lapangan. Agustus 2025, Merz mengumumkan penangguhan sebagian ekspor senjata yang berpotensi dipakai di Jalur Gaza — disebut peneliti Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Muriel Asseburg, sebagai “tembakan peringatan” ketimbang perubahan haluan sesungguhnya. Penilaian itu terbukti akurat: 24 November 2025, setelah gencatan senjata dinilai “stabil secara mendasar”, pembatasan dicabut dan izin ekspor kembali dinilai kasus per kasus. Dalam empat bulan setelahnya, Jerman menyetujui ekspor militer senilai 166,95 juta euro ke rezim Zionis, termasuk 6,6 juta euro pada masa perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, Februari–Maret 2026. Sejak Oktober 2023, total lisensi ekspor senjata Jerman ke rezim Zionis lebih dari 485 juta euro, menjadikan Jerman pemasok senjata terbesar kedua setelah Amerika Serikat, menurut data SIPRI.
“Ini luar biasa karena merupakan langkah konkret pertama dari pemerintah Jerman ini. Namun saya tidak akan melihatnya sebagai perubahan haluan, melainkan tembakan peringatan.”
— Muriel Asseburg, peneliti Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan
Sama seperti di Amerika Serikat, opini publik Jerman sudah bergerak jauh mendahului kebijakan pemerintahnya. Survei lembaga Forsa akhir Juli 2025 menemukan hampir tiga perempat responden — termasuk pemilih dari partai koalisi berkuasa CDU/CSU dan SPD sendiri — mendukung agar Berlin meningkatkan tekanan terhadap rezim Zionis, dan survei nasional lain mencatat 62 persen warga Jerman menilai tindakan di Gaza sebagai genosida. Partai mitra koalisi junior Merz, SPD, bahkan secara eksplisit mendorong sanksi lebih jauh, termasuk pencabutan status dagang istimewa rezim Zionis di Uni Eropa — sebuah dorongan dari dalam pemerintahan sendiri yang menunjukkan bahwa “dukungan negara” bukan blok monolitik, melainkan medan tarik-menarik yang terus bergerak.
Bukan Blok yang Seragam: Retak di Eropa dan di Dalam Komunitas Yahudi Amerika
Salah satu kesalahan analitis yang paling sering terjadi dalam wacana ini adalah memperlakukan “negara-negara Barat pendukung rezim Zionis” sebagai satu entitas tunggal dengan satu motif. Faktanya, retakan terjadi di berbagai lapisan. Ketika kabinet keamanan rezim Zionis menyetujui rencana perluasan pendudukan Gaza pada Agustus 2025, kecaman datang bukan hanya dari Berlin: Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menyebutnya “kesalahan besar”, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan peninjauan ulang. Sementara itu Hongaria dan Austria justru memprioritaskan dukungan penuh terhadap hak rezim Zionis untuk “membela diri”, memperlihatkan Uni Eropa sendiri terbelah, bukan kompak.
Retakan serupa terjadi di komunitas yang paling sering dianggap sebagai basis dukungan tunggal untuk rezim Zionis, yakni komunitas Yahudi Amerika. Survei terhadap 1.022 responden dewasa Yahudi Amerika pertengahan Juni 2026 menemukan 30 persen di antaranya menilai rezim Zionis telah melakukan genosida — angka yang jauh dari seragam, dan menunjukkan bahwa menyamakan “dukungan Amerika Serikat” dengan “sikap komunitas Yahudi Amerika” adalah generalisasi tanpa dasar data yang kuat.
Angka yang Terus Bergerak dan Belum Selesai Dihitung
Di tengah perdebatan kebijakan ini, korban di lapangan tidak berhenti bertambah, dan datanya masih dalam proses verifikasi berlapis. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 75.800 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023 berdasarkan basis data yang teridentifikasi penuh per akhir 2025, sementara sejumlah media internasional pertengahan Juli 2026 menyebut angka kumulatif telah melewati 81.000 jiwa. OCHA sendiri menyatakan angka-angka pasca-7 Oktober 2023 belum sepenuhnya diverifikasi independen dan baru dimasukkan ke basis data resmi setelah proses verifikasi selesai — sehingga rentang di atas sebaiknya dibaca sebagai estimasi bergerak, bukan angka final. Studi epidemiologis di jurnal The Lancet awal 2026 bahkan memperkirakan kematian akibat kekerasan langsung 34,7 persen lebih tinggi dari hitungan resmi Kementerian Kesehatan Gaza pada periode yang sama — indikasi potensi undercount, meski tetap satu dari beberapa metode penghitungan yang berbeda. Kekerasan pun tidak berhenti meski gencatan senjata berlaku sejak 11 Oktober 2025: Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.041 warga Palestina tewas dalam masa gencatan senjata itu sendiri hingga akhir Juni 2026 — angka yang jarang masuk narasi “pasca-perang” yang diasumsikan publik internasional sudah relatif aman.
“Sebagian besar rentang angka korban di Gaza masih bergerak dan belum diverifikasi independen sepenuhnya — itu bukan alasan untuk mengabaikannya, tapi alasan untuk membacanya secara jujur sebagai estimasi, bukan angka final.”
Kepentingan Strategis yang Tidak Bisa Diabaikan
Terakhir, ada lapisan yang paling jarang dibahas di ruang aktivisme tapi paling sering muncul di ruang think-tank kebijakan luar negeri: kepentingan geostrategis kawasan. Setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran pada Februari 2026 yang memicu perang lima pekan sebelum gencatan senjata April 2026, kalkulasi keamanan Washington terhadap Teheran kian terjalin dengan kalkulasi keamanan rezim Zionis. Amerika Serikat mempertahankan pangkalan strategis di Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab sebagai pusat operasi menghadapi ancaman Iran dan kelompok afiliasinya — jaringan kepentingan yang jauh lebih tua dan struktural dibanding administrasi presiden mana pun yang sedang berkuasa.
Namun narasi “kepentingan strategis” ini pun tidak sepenuhnya satu arah. Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, belakangan menyatakan ingin mengakhiri ketergantungan negaranya pada bantuan militer Amerika Serikat dalam sepuluh tahun ke depan, dengan alasan negaranya sudah “cukup dewasa” secara industri pertahanan — pergeseran yang berarti kepentingan strategisnya kini bekerja dua arah, bukan lagi sekadar Amerika Serikat sebagai pelindung tunggal.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Ikuti dan dukung advokasi berbasis data, bukan slogan kosong. Pergeseran suara 103 anggota Kongres AS dari Partai Demokrat pada 15 Juli 2026 menunjukkan tekanan publik yang terukur bisa menggerakkan politisi meski belum menang. Diaspora dan mahasiswa Indonesia bisa mendukung kerja organisasi seperti Amnesty International Indonesia yang dipimpin Usman Hamid, atau mengikuti kajian hukum internasional dari akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Heribertus Jaka Triyana, untuk memahami mekanisme hukum internasional yang sedang dipakai — termasuk kasus genosida di Mahkamah Internasional — alih-alih hanya menyebarkan ulang klaim tanpa verifikasi.
- Salurkan bantuan kemanusiaan lewat jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan 1.041 warga Palestina tewas selama masa gencatan senjata saja hingga akhir Juni 2026 dan krisis kesehatan yang masih berlangsung — termasuk lebih dari 9.000 kasus cacar air dalam dua pekan di fasilitas kesehatan Gaza menurut laporan OCHA awal Juli 2026 — dukungan lewat lembaga tepercaya seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, Adara Foundation, BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat tetap relevan dan mendesak, dengan tetap meminta transparansi laporan penyaluran dari masing-masing lembaga.
- Pantau perkembangan RUU Section 224 dan pemungutan suara terkait bantuan militer. RUU Section 224 baru pada tahap awal — masih harus melewati Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, lalu pleno DPR dan Senat. Titik-titik pemungutan suara seperti inilah, bukan pernyataan simbolis di media sosial, yang akan menentukan apakah pola integrasi industri pertahanan Amerika Serikat-Israel yang disebut Josh Paul “mustahil dicabut” itu benar-benar terjadi atau masih bisa dihentikan di tingkat legislasi.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Ada satu kesamaan mencolok antara Washington dan Berlin yang layak jadi renungan penutup: di kedua ibu kota itu, jarak antara apa yang diinginkan rakyat dan apa yang diputuskan pemerintah semakin lebar, bukan menyempit. Di Amerika Serikat, 74 persen pemilih Demokrat menolak bantuan tambahan, tapi kepemimpinan partai mereka sendiri memilih menahan diri untuk tidak memihak. Di Jerman, hampir tiga perempat publik — lintas partai koalisi — mendukung tekanan lebih besar terhadap rezim Zionis, tapi ekspor senjata tetap mengalir, hanya dengan proses persetujuan yang sedikit lebih lambat.
Pola ini mengarah pada satu kesimpulan yang tidak nyaman namun perlu dikatakan jujur: kebijakan luar negeri di negara demokrasi besar tidak selalu bergerak mengikuti suara mayoritas dalam jangka pendek. Ia terkunci oleh undang-undang yang sudah diteken bertahun-tahun sebelumnya, oleh kepentingan industri pertahanan yang punya kalkulasi sendiri, oleh beban sejarah yang dijadikan identitas kenegaraan, dan oleh struktur kepemimpinan partai yang bergerak lebih lambat dari basis pemilihnya. Tak satu pun faktor ini butuh teori konspirasi untuk dijelaskan — semuanya tercatat di risalah Kongres, data ekspor senjata resmi Kementerian Ekonomi Jerman, dan jajak pendapat yang bisa diverifikasi siapa saja. Namun jarak itu jarang bertahan selamanya: ia bisa menyempit lewat pemilu, tekanan hukum internasional seperti kasus genosida di Mahkamah Internasional yang masih berjalan, atau retakan internal seperti yang mulai terlihat di tubuh SPD Jerman dan Kaukus Progresif Kongres AS — atau justru terus melebar bila kepentingan struktural sempat lebih dulu tertanam.
Pertanyaan yang jujur untuk ditutup, dan yang jawabannya belum bisa dipastikan siapa pun hari ini: akankah pergeseran opini publik yang sudah terekam jelas dalam data — di Washington maupun Berlin — cukup kuat untuk benar-benar mengubah kebijakan sebelum korban di Gaza terus bertambah, atau justru kerangka hukum dan industri yang sudah telanjur terkunci akan lebih dulu menentukan arah sejarah, terlepas dari apa kata rakyat di kedua negara itu? (iw)
