GAZA CITY — Setelah jatuh ke tangan pasukan Muslim pada 637 M, Gaza memasuki periode yang jarang dibahas dalam historiografi populer: era Kekhalifahan Umayyah, yang berpusat di Damaskus dari 661 hingga 750 M. Selama hampir sembilan dekade ini, Gaza bukan pusat kekuasaan, melainkan kota kedua dalam struktur administratif provinsi Palestina yang disebut Jund Filastin.
Periode ini penting justru karena minim drama besar — tidak ada pengepungan spektakuler atau pergantian penguasa yang mencolok. Namun catatan pajak, gempa bumi, dan kesaksian seorang peziarah Inggris memberi gambaran langka tentang kehidupan sehari-hari kota ini di bawah kekuasaan Muslim awal.
Jund Filastin: Gaza sebagai Kota Sekunder
Setelah penaklukan, Palestina dibagi menjadi distrik militer-administratif yang disebut jund. Gaza ditempatkan di bawah administrasi Jund Filastin dari provinsi Bilad al-Sham pada masa kekuasaan Rasyidin, dan tetap menjadi bagian dari distrik itu di bawah kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah secara berturut-turut.
Ibu kota Jund Filastin sendiri bukan Gaza, melainkan Lydda, yang kemudian digantikan oleh Ramla. Ramla didirikan pada awal abad ke-8 oleh khalifah Umayyah Sulayman ibn Abd al-Malik sebagai ibu kota Jund Filastin, distrik yang ia perintah di Bilad al-Sham sebelum menjadi khalifah pada 715. Sulayman membangun kota itu untuk menggantikan Lydda yang lebih tua, sebagian karena pertimbangan praktis dan sebagian lagi karena ambisinya membangun kota besar seperti yang dilakukan ayah dan saudaranya lewat proyek-proyek masjid megah mereka. Wikipedia
Dengan berpindahnya pusat administrasi ke Ramla, Gaza pada masa Umayyah berfungsi sebagai pusat administratif kecil — bukan lagi kota utama seperti pada era Bizantium, ketika Gaza dikenal luas karena sekolah retorikanya. Statusnya menurun dari kota metropolitan menjadi salah satu kota di antara sejumlah pusat sekunder di jalur pesisir selatan.
Gempa 672 dan Bukti dari Arsip Pajak Nessana
Pada 672, sebuah gempa bumi mengguncang kota, meski detail dampaknya sedikit tercatat. Tidak ada sumber yang merinci kerusakan bangunan atau korban jiwa dari peristiwa ini — sebuah kekosongan data yang mencerminkan minimnya arsip tertulis Gaza pada periode Umayyah dibandingkan periode-periode setelahnya.
Bukti paling konkret tentang administrasi Gaza pada masa ini justru datang dari luar kota: dari arsip papirus Desa Nessana di Gurun Negev, sekitar 59 kilometer selatan Beersheba. Dokumen-dokumen itu mencatat bahwa pemungutan pajak dari penduduk Nessana dilakukan oleh dua petugas pajak bernama John dan Victor, yang berasal dari Gaza, dan dokumen-dokumen tersebut ditanggali menggunakan kalender Gaza — menunjukkan Gaza berfungsi sebagai pusat fiskal regional bagi wilayah pinggiran Negev, meski bukan ibu kota jund.
Salah satu papirus lain, sebuah surat permintaan pasokan (entagion) yang ditujukan kepada penduduk Nessana, dikeluarkan oleh gubernur Arab bernama al-Harith ibn Abd pada tahun 55 H (675 M) — bukti langsung birokrasi Umayyah yang beroperasi di wilayah selatan Palestina hanya empat dekade setelah penaklukan. Menariknya, sebagian besar reruntuhan batu Nessana kemudian didaur ulang menjadi bahan bangunan di Gaza selama berabad-abad berikutnya, menunjukkan hubungan material yang berkelanjutan antara kedua tempat itu.
Kehidupan Multireligius dan Kesaksian Willibald
Di bawah gubernur-gubernur yang ditunjuk khalifah, penduduk Kristen dan Yahudi dikenai pajak, meski ibadah dan perdagangan mereka tetap berlangsung, sebagaimana dicatat dalam tulisan Uskup Willibald, yang mengunjungi kota itu pada 723. Willibald adalah biarawan Anglo-Saxon dari Wessex, Inggris, yang melakukan ziarah ke Tanah Suci dan kemudian menjadi Uskup Eichstätt di Bavaria. Ia dikenal sebagai salah satu orang Inggris pertama yang tercatat mengunjungi Tanah Suci, dan catatan perjalanannya — yang dituliskan kemudian oleh kerabatnya, biarawati Hygeburg, dalam teks berjudul Hodoeporicon — menjadi salah satu sumber Barat paling awal tentang kondisi Palestina di bawah kekuasaan Muslim.
Meski demikian, ekspor anggur dan zaitun menurun dan kemakmuran Palestina serta Gaza secara umum ikut merosot selama periode ini dibandingkan era Bizantium. Sistem pajak yang dikenakan kepada penduduk non-Muslim, dikombinasikan dengan pergeseran jalur perdagangan dan pusat kekuasaan ke Ramla dan Damaskus, membuat Gaza kehilangan sebagian vitalitas ekonominya.
Komunitas Yahudi Gaza pun tetap bertahan pada periode ini di bawah status dzimmi — hidup berdampingan dengan penduduk Muslim dan Kristen kota, sebuah kesinambungan yang menurut catatan sejarah berlangsung hingga pertengahan abad ke-11.
Akhir Kekuasaan Umayyah dan Sebuah Koreksi Penting
Tahun 750 menandai berakhirnya kekuasaan Umayyah di Palestina dan datangnya Abbasiyah, dengan Gaza kemudian menjadi pusat penulisan hukum Islam. Di sinilah perlu koreksi terhadap klaim yang kerap beredar di media populer, termasuk berpotensi keliru jika dimasukkan ke dalam kerangka “era Umayyah”: tokoh besar Imam al-Shafi’i, pendiri mazhab Syafi’i, lahir di Gaza — namun bukan pada masa Umayyah.
Berdasarkan sumber-sumber biografis yang konsisten, al-Shafi’i lahir pada 150 H/767 M — tujuh belas tahun setelah runtuhnya Dinasti Umayyah pada 750 M. Ia lahir di bawah Kekhalifahan Abbasiyah, bukan Umayyah. Kekeliruan ini penting diluruskan karena kelahiran al-Shafi’i sering dikutip secara longgar sebagai “kejayaan intelektual Gaza era Umayyah”, padahal secara kronologis ia adalah tokoh Gaza di era Abbasiyah awal — topik yang akan dibahas terpisah dalam kolom mendatang.
Warisan yang Nyaris Tak Bersuara
Dibandingkan periode-periode Gaza lainnya — pengepungan Alexander, kunjungan Napoleon, atau pertempuran 1917 — era Umayyah adalah salah satu babak paling senyap dalam sejarah kota ini. Tidak ada monumen besar yang tersisa dari periode itu, tidak ada nama gubernur Gaza yang dikenal luas, dan sumber-sumber yang ada sebagian besar berasal dari arsip pajak sebuah desa kecil di gurun, bukan dari kota Gaza sendiri.
Namun justru dari kesunyian arsip itulah tergambar sebuah pola yang akan berulang di banyak babak sejarah Gaza berikutnya: kota ini jarang menjadi pusat kekuasaan tertinggi, tetapi nyaris selalu menjadi simpul administratif dan fiskal yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya — sebuah posisi yang membuatnya penting namun juga rentan terhadap pergeseran kebijakan dari atas.
