GAZA MEDIA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (5/8) mengisyaratkan  Israel dapat mengambil tindakan militer secara sepihak terhadap Iran, di saat upaya diplomatik terus berlangsung untuk mencapai kesepakatan yang bertujuan mengakhiri konflik antara Teheran dan Washington, lapor Anadolu Agency.
“Hari ini kami mendengar Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Ahmad Vahidi, menyatakan  Iran berniat melanjutkan pengembangan senjata nuklir,” kata Netanyahu.
“Sebagai Perdana Menteri Israel, saya bertekad mencegah Iran memperoleh senjata nuklir,” tambahnya.
Meski menyebut Amerika Serikat sebagai “sekutu terbesar Israel”, Netanyahu menegaskan  dirinya “bertekad melakukan apa pun yang diperlukan” untuk menjamin keamanan Israel.
Sementara itu, pada Selasa, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan  upaya mediasi antara Amerika Serikat dan Iran telah mencapai “tahap lanjutan”, dengan kedua pihak telah saling bertukar draf usulan.
Dalam konferensi pers mingguan Kementerian Luar Negeri Qatar, Al-Ansari menyatakan  berbagai upaya diplomatik bersama seluruh pihak masih terus dilakukan guna mencapai penyelesaian secara damai.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran yang, menurut otoritas Iran, telah menewaskan lebih dari 3.000 orang.
Iran kemudian membalas dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah negara di kawasan yang menjadi lokasi aset-aset militer Amerika Serikat.
Pada Juni, Qatar bergabung dengan Pakistan sebagai bagian dari tim mediator antara Washington dan Teheran. Upaya tersebut menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Juni serta dimulainya perundingan menuju kesepakatan final.
Namun, pembicaraan kemudian terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Ketegangan kembali meningkat pada periode 8 hingga 24 Juli, ketika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran. Sebagai balasan, Teheran menargetkan apa yang disebutnya sebagai fasilitas dan peralatan militer Amerika Serikat di beberapa negara Arab, terutama Yordania, Bahrain, dan Kuwait. (ofr)
