GAZA CITY — Sejak Juni 2007, Jalur Gaza berada di bawah blokade darat, laut, dan udara yang diberlakukan Israel dan Mesir. Blokade ini menjadikan wilayah seluas 365 kilometer persegi itu sebagai salah satu ruang berpenduduk terpadat di dunia yang sekaligus paling terisolasi dari arus barang, manusia, dan modal.
Blokade tidak muncul dari kekosongan. Pembatasan pergerakan di perbatasan Gaza sebenarnya sudah dimulai sejak awal 1990-an, jauh sebelum Hamas berkuasa. Namun eskalasi besar terjadi setelah pemilu legislatif Palestina Januari 2006, yang dimenangkan Hamas, disusul konflik bersenjata dengan Fatah yang berujung pada pengambilalihan penuh Jalur Gaza oleh Hamas pada 7 Juni 2007.
Juni 2007: Titik Balik
Setelah Hamas menguasai Gaza, Mesir menutup perlintasan Rafah bagi publik pada 9 Juni 2007, hanya membukanya secara sporadis untuk kasus khusus seperti pasien medis dan pemegang visa asing. Tiga hari kemudian, Israel menutup perlintasan Karni yang selama ini menjadi jalur utama masuknya barang komersial dalam jumlah besar ke Gaza.
Pada musim gugur 2007, Israel secara resmi mendeklarasikan Gaza di bawah Hamas sebagai “entitas bermusuhan” (hostile entity) dan menyetujui serangkaian sanksi meliputi pemotongan pasokan listrik, pembatasan ketat impor, dan penutupan perbatasan. Pada Desember 2007, Mahkamah Agung Israel menolak petisi warga Gaza serta organisasi hak asasi manusia Israel dan Palestina — termasuk B’Tselem — yang berargumen bahwa pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya kemanusiaan luas, dan memutuskan bahwa pembatasan bahan bakar dan listrik ke Gaza sesuai dengan hukum Israel.
Israel dan Mesir mengajukan tiga alasan untuk blokade: pasal-pasal dalam Piagam Hamas 1988 yang dianggap menyiratkan penghancuran Israel, tembakan roket dari Gaza ke wilayah Israel selatan, dan kekhawatiran penyelundupan senjata melalui terowongan perbatasan. Namun dokumen internal Israel yang bocor pada 2010 menggambarkan penutupan itu sebagai bentuk “perang ekonomi” untuk melemahkan Hamas. Penasihat senior Perdana Menteri Ehud Olmert saat itu, Dov Weisglass, pada 2006 menyatakan tujuan sanksi ekonomi terhadap Gaza adalah membuat penduduknya “berdiet, tapi tidak sampai mati kelaparan” — sebuah pernyataan yang belakangan dikonfirmasi lewat dokumen resmi Israel tahun 2008 berisi perhitungan kebutuhan kalori minimum penduduk Gaza untuk menentukan jumlah bahan pangan yang diizinkan masuk.
Eskalasi Militer dan Ledakan Rafah 2008
Awal 2008, dengan meningkatnya serangan roket ke wilayah selatan Israel, Israel memperluas sanksinya dengan menyegel penuh perbatasan dengan Gaza dan sempat menghentikan impor bahan bakar. Pada Januari 2008, menurut estimasi PBB, sekitar 700.000 warga Gaza menjebol perbatasan Rafah ke Mesir untuk mendapatkan makanan dan bahan bakar akibat kelangkaan di bawah blokade. Terowongan bawah tanah di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir yang semula digunakan untuk menyelundupkan barang dan senjata kini juga dipakai membawa masuk pasokan pangan dan obat-obatan.
Februari 2008, Israel melancarkan serangan udara dan darat lima hari, Operasi Hot Winter, yang menewaskan sedikitnya 110 warga Palestina, termasuk 26 anak-anak. Rangkaian eskalasi ini berpuncak pada Operasi Cast Lead — ofensif militer 23 hari dari 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009 yang menewaskan sedikitnya 1.383 warga Palestina, termasuk 333 anak-anak dan 114 perempuan, serta melukai lebih dari 5.300 orang.
Insiden Mavi Marmara 2010
Blokade laut memasuki babak baru pada 31 Mei 2010, ketika komando angkatan laut Israel, Shayetet 13, menaiki enam kapal dalam sebuah flotila bantuan kemanusiaan yang berupaya menembus blokade laut Gaza di perairan internasional. Insiden di kapal utama, Mavi Marmara, menewaskan sembilan penumpang — satu di antaranya kemudian meninggal setelah koma selama empat tahun akibat luka tembak, sehingga total korban tewas menjadi sepuluh orang.
Misi pencari fakta PBB yang dipimpin Karl Hudson-Phillips menemukan bahwa tentara Israel menggunakan amunisi tajam terhadap penumpang, dan enam dari korban tewas merupakan korban eksekusi singkat, dua di antaranya ditembak setelah terluka parah dan tak mampu membela diri. Laporan Palmer PBB yang terbit September 2011 menyimpulkan blokade laut Israel sendiri legal menurut hukum internasional, tetapi penggunaan kekuatan dalam penyerbuan itu “berlebihan dan tidak wajar”. Insiden ini memicu krisis diplomatik antara Israel dan Turki yang baru mereda setelah permintaan maaf resmi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada Turki pada Maret 2013.
Tiga Operasi Militer Besar dan Great March of Return
Setelah Cast Lead, Gaza mengalami dua operasi militer besar tambahan sebelum 2023: Operasi Pillar of Defense pada November 2012 (162 warga Palestina tewas, 1.300 luka), dan Operasi Protective Edge pada Juli–Agustus 2014, ofensif 51 hari yang menjadi salah satu yang paling mematikan sebelum perang 2023, dengan lebih dari 2.100 korban jiwa di pihak Palestina.
Pada 30 Maret 2018, dimulai gelombang demonstrasi mingguan di sepanjang pagar pembatas Gaza-Israel yang dikenal sebagai Great March of Return, menuntut pencabutan blokade dan hak kembali pengungsi Palestina. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), setidaknya 195 warga Palestina tewas — termasuk 41 anak-anak — dan hampir 29.000 terluka oleh tentara Israel sepanjang tahun pertama demonstrasi hingga Maret 2019. Komisi Penyelidikan Independen PBB menyimpulkan bahwa aparat Israel mungkin melakukan kejahatan perang selama penindasan protes tersebut, yang berlanjut hingga akhir 2019 dengan total korban tewas mencapai 223 orang.
Dampak Ekonomi dan Kemanusiaan Jangka Panjang
Blokade mengubah struktur ekonomi Gaza secara mendasar. Menurut data UNICEF, jumlah truk barang komersial yang keluar dari Gaza anjlok drastis pasca-2007, dari rata-rata bulanan tinggi 961 truk sebelum blokade menjadi hanya dua truk per bulan pada 2009. Ekspor ke Israel baru pulih sebagian mulai Maret 2015, dan ekspor ke Mesir baru dimulai Agustus 2021 — 14 tahun setelah blokade dimulai.
Sementara itu, populasi Gaza terus bertambah lebih dari 50 persen sejak 2007, memperparah tekanan pada wilayah yang akses ekonominya justru menyempit. Wilayah dalam radius 300 meter dari pagar perbatasan dengan Israel dibatasi ketat oleh militer Israel, dan area beberapa ratus meter di luar itu dianggap tidak aman, menghambat aktivitas pertanian di lahan-lahan subur timur Gaza.
Dari Perang 2023 ke Gencatan Senjata 2025
Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan perang yang mengikutinya menandai eskalasi terberat sejak blokade dimulai. Israel sempat memberlakukan pengepungan total yang menghentikan masuknya air, pangan, dan peralatan kemanusiaan, sebelum tekanan internasional memaksa pembukaan kembali sebagian jalur bantuan lewat Rafah dan kemudian Kerem Shalom.
Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 membuka babak baru namun belum mengakhiri sistem pembatasan pergerakan yang berjalan sejak 2007. Perlintasan Rafah, yang direbut militer Israel pada Mei 2024, baru dibuka kembali secara terbatas pada 1–2 Februari 2026, hampir dua tahun setelah penutupannya, dengan kuota awal hanya 50 orang per hari di masing-masing arah. Sebuah garis demarkasi baru yang disebut “Yellow Line” kini membagi Gaza menjadi zona-zona kendali militer, membatasi penduduk pada kurang dari separuh luas wilayah Jalur Gaza dan menghalangi akses ke sebagian besar lahan pertanian.
Menurut organisasi pemantau Gisha, sejak gencatan senjata berlaku hingga akhir April 2026, militer Israel tercatat masih menewaskan 811 orang dan melukai 2.278 lainnya di Gaza — angka yang menunjukkan gencatan senjata belum sepenuhnya berarti penghentian kekerasan. Al Jazeera menggambarkan kondisi Gaza pada pertengahan 2026 sebagai keadaan “bukan perang, bukan pula damai” — ketentuan gencatan senjata soal pembukaan perlintasan dan kelancaran pergerakan belum sepenuhnya diterapkan di lapangan.
Penutup: Delapan Belas Tahun yang Belum Berakhir
Blokade Gaza yang dimulai Juni 2007 kini memasuki tahun kedelapan belas — periode yang lebih panjang dari usia sebagian besar penduduk Gaza sendiri, mengingat lebih dari 40 persen populasi wilayah itu berusia di bawah 18 tahun. Sistem pembatasan yang semula dijustifikasi sebagai langkah keamanan sementara telah menjadi kerangka struktural yang membentuk hampir setiap aspek kehidupan di Gaza: perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan mobilitas warga.
Pembukaan terbatas Rafah pada awal 2026 memberi secercah harapan, tetapi sejumlah pengamat termasuk Chatham House mencatat bahwa pembukaan itu tetap “terbatas, entah untuk berapa lama” — di tengah hambatan politik dan militer besar yang masih menghadang implementasi penuh rencana damai pasca-Oktober 2025.
