Sepekan setelah Washington mengumumkan “kesepakatan bersejarah” untuk pelucutan senjata Hamas, serangan di Gaza justru meningkat — dan pada 9 Agustus 2026, Netanyahu menolak mentah-mentah dokumen yang sebelumnya disebut sebagai terobosan itu.
Pada 9 Agustus 2026, di hadapan kabinetnya yang disiarkan televisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel menolak “dokumen 15 poin” yang diajukan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza. Pernyataan itu datang hanya empat hari sebelum tenggat 13 Agustus, batas waktu yang disepakati kedua pihak untuk menuntaskan jadwal pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Padahal, sepuluh hari sebelumnya, pada 30 Juli, Trump menyebut tercapainya “kesepakatan bersejarah” itu sebagai langkah monumental menuju stabilitas. Di lapangan, jarak antara pernyataan politik dan kenyataan di Gaza tak pernah terlihat sejelas ini: dalam 72 jam setelah pengumuman itu, serangan Israel menewaskan sedikitnya 26 orang dalam satu akhir pekan, dan bulan Juli tercatat sebagai bulan paling mematikan di Gaza sepanjang 2026.
Tulisan ini adalah analisis, bukan laporan berita harian — sebagian bersifat argumentatif dan sebagian lain merujuk data yang dapat diverifikasi silang. Pertanyaan intinya sederhana: mengapa serangkaian “terobosan diplomatik” sejak gencatan senjata Oktober 2025 tidak pernah benar-benar menghentikan kekerasan di lapangan, dan variabel apa yang sebenarnya menentukan langkah Israel dalam beberapa bulan ke depan?
Tesis yang akan dibangun di sini adalah: pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 — bukan tekanan diplomatik Washington maupun kesepakatan tertulis apa pun — adalah variabel yang paling menentukan arah Gaza saat ini. Ini adalah bacaan analitis atas insentif politik, bukan vonis moral tunggal atas satu aktor. Kita akan melihat bahwa hampir semua pihak yang terlibat — pemerintah Israel, faksi oposisinya, Hamas, maupun pemerintahan Trump — punya kalkulasi kepentingan yang saling bertabrakan, dan bahwa data korban di Gaza sendiri perlu dibaca dengan kehati-hatian metodologis, bukan sekadar angka yang diulang tanpa konteks.
Sepekan Darah di Balik “Kesepakatan Bersejarah”
Kesepakatan 30 Juli dinegosiasikan lewat Board of Peace, badan yang dibentuk Trump untuk mengawasi rekonstruksi dan tata kelola pascaperang di Gaza. Namun perundingnya sendiri, Ghazi Hamad dari Hamas, menegaskan kepada Al Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menjalankan kesepakatan itu sebelum Israel lebih dulu memenuhi kewajibannya — menghentikan serangan dan menarik pasukan. Kantor Netanyahu membalas dengan sikap sebaliknya: pasukan Israel tidak akan mundur sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Kebuntuan mendasar ini membuat pola serangan yang mewarnai sepuluh bulan “gencatan senjata” berlanjut, bahkan menguat.
Dalam beberapa hari setelah pengumuman itu, serangan udara menewaskan satu keluarga di Menara al-Sousi, Kota Gaza — Abdullah Abu Taif (33), istrinya yang tengah hamil Abeer Anan (29), dan putra mereka Azzam (5) — menurut sumber medis di Rumah Sakit Al-Shifa. Serangan lain di al-Qarara, dekat Khan Younis, menewaskan pasangan Mahmoud al-Hams dan Fatima beserta putri mereka. Pada 1 Agustus, Pertahanan Sipil Gaza menuntaskan pencarian dua pekan di sebuah rumah rata di lingkungan Sabra, mengangkat 112 jenazah, 40 di antaranya anak-anak; sekitar 157 orang masih dinyatakan hilang. Malam sebelumnya, serangan udara menghancurkan gudang obat yang menempel pada Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir el-Balah — militer Israel menyatakan gudang itu berada di dekat lokasi yang diduga menjadi gudang senjata Hamas, salah satu dari lima target yang diklaim mereka serang malam itu. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, menyebut serangan itu mengubah obat dan penyakit itu sendiri menjadi alat perang.
Kalkulasi Elektoral di Balik Kebuntuan
Penolakan Netanyahu terhadap rencana 15 poin sulit dipahami tanpa memperhitungkan kalender politik Israel. Knesset resmi bubar pada Juli 2026, membuka jalan bagi pemilu 27 Oktober — tanggal terakhir yang diizinkan undang-undang, dan untuk pertama kalinya sejak 1988 sebuah Knesset menuntaskan masa jabatan penuh empat tahun. Pemilu ini secara luas dipandang sebagai referendum atas kepemimpinan Netanyahu sejak pecahnya perang, dengan mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot — yang mengundurkan diri dari kabinet perang pada 2024 sambil menuding pemerintah gagal total mencapai tujuan di Gaza — muncul sebagai penantang utama lewat partai Yashar, yang menurut jajak pendapat Channel 13 tipis mengungguli Likud.
Di titik ini penting bersikap adil: penolakan Netanyahu bukan semata manuver elektoral kosong. Pemerintah Israel secara resmi menyatakan memiliki “kekhawatiran keamanan serius” atas rencana itu, dan menteri keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich menegaskan tujuan perang adalah penghancuran total Hamas — sebuah posisi yang, terlepas dari implikasi kemanusiaannya, mencerminkan keyakinan riil sebagian elektorat Israel bahwa penarikan dini akan membuka ruang bagi Hamas membangun kembali kapasitas militernya. Namun demikian, menahan proses penarikan dan negosiasi teknokratis sampai setelah 27 Oktober juga secara langsung menguntungkan posisi elektoral Netanyahu, karena konsesi apa pun di Gaza berisiko dipakai rival-rivalnya — termasuk yang berada di sebelah kanannya — untuk menuding dia lemah.
Ketika sebuah “kesepakatan bersejarah” diumumkan namun jumlah korban justru naik dalam tiga hari berikutnya, pertanyaan yang wajar diajukan bukan lagi soal isi dokumennya, melainkan soal siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh penundaan pelaksanaannya.
Diplomasi Trump: Tekanan yang Tak Berdaya Paksa
Sejak pertemuan utusan Board of Peace Nickolay Mladenov dengan Netanyahu pada 3 Agustus, militer Israel dilaporkan mengurangi intensitas serangan dan menghentikan pembunuhan bertarget yang sebelumnya berlangsung hampir setiap hari. Ini menunjukkan Washington memiliki pengaruh nyata, sekalipun terbatas. Namun pola yang berulang sejak Oktober 2025 — pengumuman terobosan diikuti gelombang serangan, lalu penurunan tekanan sementara — membuat sejumlah analis skeptis bahwa pemerintahan Trump bersedia menegakkan konsekuensi nyata atas pelanggaran kesepakatan oleh pihak mana pun. Kritik ini berlaku dua arah: Amerika Serikat belum menunjukkan mekanisme akuntabilitas yang setara baik terhadap keterlambatan penarikan pasukan Israel maupun terhadap laporan independen soal eksekusi ringkas oleh aparat keamanan Hamas terhadap warga sipil dalam bentrokan antar-keluarga di Gaza, yang pernah didokumentasikan kantor HAM PBB (OHCHR) awal tahun ini.
Titik krusial berikutnya adalah 13 Agustus 2026 — tenggat yang disepakati kedua pihak untuk menuntaskan jadwal pelucutan senjata dan penarikan pasukan. Sejauh pekan pertama Agustus, belum ada tanggal pasti kapan proses itu benar-benar dimulai, dan sejumlah analis Palestina menilai Israel lebih berkepentingan memperluas cengkeraman di lapangan ketimbang menuntaskan kesepakatan sebelum pemilu.
Front Sunyi di Tepi Barat
Sorotan dunia yang terpusat pada Gaza membuat eskalasi di Tepi Barat pendudukan nyaris luput dari perhatian, meski data OCHA menunjukkan Juli 2026, bersama Maret, menjadi bulan paling mematikan bagi warga Palestina dalam insiden yang melibatkan pemukim sejak Oktober 2023. OCHA mencatat lebih dari 1.380 insiden terkait pemukim di seluruh Tepi Barat sejak awal 2026 — rata-rata 6,6 insiden per hari — sementara penggusuran dan kekerasan pemukim membuat rata-rata 17 orang kehilangan tempat tinggal setiap hari, dua kali lipat dari rata-rata tiga tahun sebelumnya. Sebuah laporan Badan Nasional Palestina untuk Pembelaan Tanah menyebut tidak satu pun personel unit pertahanan pemukim “Hagmar” ditangkap atas pembunuhan warga Palestina sejak 2017, dan lebih dari 93 persen berkas penyelidikan atas serangan pemukim ditutup tanpa dakwaan.
Kanada, lewat kementerian luar negerinya, menyatakan perluasan permukiman ilegal menurut hukum internasional — pernyataan yang dibalas pejabat Israel dengan tudingan Ottawa “mendorong keberanian teror”. Perbedaan tajam dalam cara kedua pihak membingkai isu yang sama ini layak dicatat: bagi banyak pemerintah dan lembaga HAM internasional, status permukiman di wilayah pendudukan memang dianggap melanggar hukum internasional berdasarkan opini penasihat Mahkamah Internasional 2024, namun pemerintah Israel secara konsisten menolak kerangka hukum itu dan memandangnya sebagai isu keamanan nasional yang sah untuk diperdebatkan secara politik, bukan diadili secara sepihak oleh badan internasional.
Selama perhatian global tertuju pada reruntuhan Gaza, penggusuran dan kekerasan pemukim di Tepi Barat berlangsung dengan kecepatan dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya — nyaris tanpa konsekuensi hukum bagi pelakunya.
Angka yang Terus Bergerak, dan Mengapa Itu Penting
Membaca angka korban di Gaza membutuhkan kehati-hatian metodologis. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pembaruan hampir harian; per 9 Agustus 2026, angka kumulatif korban tewas sejak 7 Oktober 2023 berada di kisaran 73.380–73.390 jiwa, dengan sekitar 1.250–1.260 di antaranya tercatat tewas sejak gencatan senjata 10 Oktober 2025 mulai berlaku — angka yang terus bertambah setiap hari sehingga pembaca sebaiknya memperlakukannya sebagai rentang per tanggal tertentu, bukan angka final. Badan kemanusiaan PBB (OCHA), mengutip otoritas kesehatan Gaza, mencatat angka yang sedikit berbeda namun berada di kisaran serupa untuk periode pascagencatan senjata. Yang layak dicatat sebagai konteks tambahan: menurut laporan Haaretz awal tahun ini, militer Israel sendiri — setelah bertahun-tahun meragukan angka Kementerian Kesehatan Gaza — kini menerima estimasi itu sebagai kurang lebih akurat, meski tetap mencatat bahwa data tersebut tidak membedakan status kombatan dan warga sipil, serta belum menghitung korban yang masih tertimbun reruntuhan.
UNICEF, mengutip data yang sama, menyebut sedikitnya 300 anak tewas dalam 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan — rata-rata satu anak per hari — sembari mencatat bahwa keluarga-keluarga di Gaza kini terkurung di sekitar sepertiga wilayah Jalur Gaza. Angka-angka ini bersumber dari otoritas kesehatan yang berbasis di wilayah yang dikuasai Hamas dan belum diverifikasi sepenuhnya oleh lembaga independen non-PBB, sehingga sebaiknya dibaca sebagai estimasi otoritatif namun bukan angka final yang tak terbantahkan.
Anak-anak dan Sistem Kesehatan yang Nyaris Runtuh
Di luar angka kematian, krisis kesehatan Gaza memiliki dimensi yang sering luput dari berita harian. Menurut laporan OCHA awal tahun ini, dari lebih 6.000 kasus amputasi yang tercatat sejak perang dimulai, PBB dan mitranya baru berhasil membawa masuk sekitar 300 alat prostetik ke Gaza sejak Desember 2025, dan stok yang ada di Pusat Alat Bantu Tubuh serta fasilitas Komite Palang Merah Internasional diperkirakan hanya bertahan tiga bulan lagi. Penghancuran gudang obat Rumah Sakit Al-Aqsa pada 1 Agustus 2026 memperparah kelangkaan ini, di tengah gelombang panas yang menurut liputan lapangan turut memperberat penderitaan pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat.
Sekali lagi, penting menahan diri dari generalisasi tanpa dasar: militer Israel secara konsisten menyatakan target-targetnya adalah infrastruktur militer Hamas, bukan fasilitas sipil per se, dan sejumlah serangan memang terjadi di lokasi yang menurut klaim intelijen Israel digunakan ganda untuk kepentingan militer. Namun pola berulang di mana fasilitas kesehatan dan tempat tinggal warga sipil berada dalam radius ledakan — disertai lonjakan korban anak dan lansia yang konsisten di berbagai laporan independen — menjadi beban pembuktian yang, sejauh ini, belum dijawab memadai oleh pihak Israel di ranah publik.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan bantuan lewat lembaga yang transparan dan terverifikasi. Dengan kelangkaan alat prostetik untuk lebih dari 6.000 kasus amputasi dan gudang obat Rumah Sakit Al-Aqsa yang hancur pada 1 Agustus 2026, dukungan lewat lembaga kemanusiaan seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, Dompet Dhuafa, BAZNAS, atau Adara Foundation — yang memiliki jalur distribusi dan laporan pertanggungjawaban ke publik — lebih efektif ketimbang donasi lewat kanal yang tidak jelas rantai penyalurannya.
- Rujuk data primer, bukan angka yang beredar tanpa sumber. Sebelum membagikan angka korban atau klaim kemanusiaan di media sosial, periksa laporan mingguan OCHA (Humanitarian Situation Update) atau UNRWA Situation Report yang memuat tanggal dan metodologi jelas, mengingat angka-angka ini berubah harian dan rawan disalahartikan sebagai final.
- Pantau tenggat 13 Agustus 2026 sebagai tolok ukur nyata. Alih-alih menilai kesungguhan kedua pihak dari pernyataan politik, jadikan tercapai-tidaknya kesepakatan jadwal pelucutan senjata dan penarikan pasukan pada tenggat itu sebagai indikator konkret — dan dorong media serta lembaga advokasi di Indonesia, termasuk kalangan akademisi hukum internasional, untuk mengawal perkembangannya secara berkelanjutan, bukan hanya pada momentum viral.
Penutup: Menghitung Hari Menuju 13 Agustus dan 27 Oktober
Ada pola yang, jika ditelusuri sejak Oktober 2025, mulai terasa akrab: sebuah kesepakatan diumumkan dengan bahasa besar, disusul hari-hari penuh kekerasan yang membantah bahasa itu, lalu penurunan tensi sementara yang dijual sebagai kemajuan. Warga Gaza yang menunggu di antara tenda-tenda darurat dan reruntuhan tidak memiliki mewah untuk menunggu hasil pemilu Israel pada 27 Oktober — sementara bagi Netanyahu dan rivalnya, tanggal itu adalah horizon perencanaan yang nyata dan menentukan.
Kita juga perlu jujur bahwa ketidakpastian ini bergerak dua arah. Ada kemungkinan tenggat 13 Agustus dilewati tanpa kesepakatan berarti, dan pola serangan-jeda-serangan akan terus berulang hingga pemilu selesai. Namun ada pula kemungkinan tekanan Washington, sekecil apa pun, cukup untuk memaksa langkah teknis pertama — pembentukan komite teknokratis, atau penyerahan sebagian senjata secara simbolis — yang kelak menjadi fondasi proses lebih besar setelah lanskap politik Israel berubah pascapemilu.
Yang pasti, di balik setiap statistik yang kita kutip dalam tulisan ini — 73 ribuan jiwa, ratusan anak dalam 300 hari, ribuan insiden pemukim di Tepi Barat — ada nama, wajah, dan keluarga yang tidak akan pernah lagi utuh, terlepas dari bagaimana negosiasi politik di Yerusalem, Washington, dan Doha berakhir.
Pertanyaan yang tersisa, dan jujur belum bisa kita jawab hari ini, adalah: akankah 13 Agustus menjadi titik balik nyata pertama sejak gencatan senjata diumumkan, atau sekadar tenggat lain yang lewat begitu saja — seperti begitu banyak tenggat sebelumnya?
