Oleh: Ehab Jabareen (Analis politik dan peneliti seputar Palestina dari Jerusalem)
Perseteruan Katz-Zamir mengungkap bagaimana perang berkepanjangan telah mengubah hubungan antara otoritas politik dan penilaian militer.
Selama sebagian besar sejarah Israel, perbedaan pendapat antara para pemimpin politik dan militer umumnya tetap berada di ruang tertutup. Perdebatan mengenai strategi, waktu, atau risiko memang nyata, tetapi biasanya diselesaikan tanpa diketahui publik. Masyarakat melihat sebuah negara yang, terlepas dari ketegangan internalnya, mampu menampilkan wajah yang relatif solid ketika berada dalam situasi perang.
Namun, kesepakatan diam-diam tersebut kini mulai retak. Hampir tiga tahun setelah serangan 7 Oktober, perseteruan terbuka antara para menteri dan perwira senior militer menjadi sesuatu yang nyaris rutin.
Perseteruan terbaru bermula ketika Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengkritik Mayor Jenderal Avi Bluth, komandan pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki, karena berupaya memperpanjang penahanan seorang pemukim ekstremis.
Katz kemudian mengumumkan melalui siaran televisi langsung bahwa Bluth akan digantikan. Namun, Kepala Staf Eyal Zamir secara terbuka menolak keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa sang jenderal akan tetap menduduki posisinya dan bahwa prosedur yang semestinya harus diikuti.
Apa yang dahulu diselesaikan secara internal kini berlangsung secara terbuka di hadapan publik.
Bukan Sekadar Perseteruan Katz dan Zamir
Pertukaran pernyataan tersebut, seperti banyak perselisihan sebelumnya, sebenarnya bukan inti persoalannya. Persoalan yang lebih penting adalah apa yang diungkap oleh berbagai keretakan terbuka tersebut mengenai sebuah negara yang masih berada dalam kondisi perang.
Kampanye yang awalnya dimulai dengan tuntutan persatuan nasional secara bertahap telah mengubah hubungan antara mereka yang menentukan arah perang dan mereka yang harus menerjemahkan arah tersebut menjadi tindakan nyata.
Perbedaan pendapat kini tidak lagi semata-mata mengenai taktik. Persoalannya jauh lebih mendasar: Siapa yang berhak menentukan seperti apa kemenangan, menetapkan tujuan perang, dan memutuskan apa yang mungkin dicapai? Perubahan ini lebih besar daripada sekadar hilangnya disiplin atau perseteruan pribadi.
Israel sejak awal bukanlah negara yang militernya hanya menjalankan perintah. Sejak tahun-tahun awal berdirinya negara tersebut, militer menjadi mitra dalam membentuk kebijakan keamanan, bukan sekadar lembaga eksekutif yang menjalankan keputusan politik.
David Ben-Gurion membangun militer Israel sebagai salah satu institusi nasional utama. Para pemimpin berikutnya—Yitzhak Rabin, Ehud Barak, Ariel Sharon, Benny Gantz, dan Yoav Gallant—juga berasal dari jajaran militer.
Batas antara otoritas politik dan penilaian militer selalu bersifat longgar. Militer tidak sekadar menjalankan kebijakan; militer juga turut menentukan batas realistis dari apa yang dapat dituntut oleh politik.
Mitra tapi Tak Sejalan
Selama puluhan tahun, hubungan tersebut bertumpu pada sebuah pemahaman yang tidak pernah benar-benar diucapkan.
Militer, dengan penilaian profesionalnya mengenai kekuatan, medan, dan risiko, sering kali menjadi pihak yang menentukan batas atas ambisi politik. Para jenderal dapat—dan sering kali memang melakukannya—mengatakan kepada para pemimpin terpilih:
Ini mungkin dilakukan. Ini tidak mungkin. Ini akan menimbulkan biaya lebih besar daripada yang bersedia Anda tanggung.
Para politisi tetap memegang otoritas formal, tetapi mereka bekerja dalam kerangka realisme militer yang membatasi ambisi berlebihan.
Dengan caranya sendiri, militer melindungi sistem politik dari tindakan yang melampaui batas dengan menegaskan batas-batas dari apa yang dapat dicapai. Namun, hubungan tersebut kini telah berbalik akibat tekanan perang yang berkepanjangan.
Ada empat fakta yang membantu menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi.
1. Faktor Waktu
Perang singkat memungkinkan perbedaan pendapat tetap berada dalam ranah profesional.
Namun, perang yang berlangsung selama bertahun-tahun mengubah hampir setiap keputusan menjadi persoalan politik.
Berapa banyak pasukan cadangan yang harus dipanggil? Kapan pasukan harus bergerak lebih jauh? Bagaimana menimbang nyawa para sandera dengan tujuan militer yang lebih luas? Berapa lama masyarakat mampu menanggung beban mobilisasi berulang?
Semua itu tidak lagi sekadar pertanyaan operasional. Persoalan tersebut menyentuh keluarga, komunitas, dan kehidupan sehari-hari ratusan ribu orang.
Ketika perang memasuki tahun ketiganya, ruang bagi penilaian profesional yang dilakukan secara tertutup semakin menyempit.
2. Tidak Adanya Definisi Bersama tentang Keberhasilan
Pernyataan resmi masih berbicara mengenai penghancuran kemampuan militer Hamas, membawa pulang para sandera, dan memulihkan keamanan bagi komunitas di wilayah perbatasan.
Namun dalam praktiknya, tujuan-tujuan tersebut saling bertentangan dan dinilai secara berbeda oleh berbagai pihak.
Sebagian pihak menekankan penguasaan jangka panjang atau penghapusan seluruh ancaman yang tersisa. Pihak lain menempatkan pembebasan sandera sebagai prioritas utama atau memperingatkan bahaya pendudukan tanpa batas waktu.
Ketika makna kemenangan itu sendiri belum disepakati, masing-masing pihak mulai mengukur kemajuan berdasarkan perspektifnya sendiri.
Para tentara dan komandan mereka mencari hasil yang dapat dipertahankan. Sementara para pemimpin politik mencari hasil yang dapat mereka jelaskan kepada masyarakat yang telah kelelahan dan kepada basis politik mereka sendiri.
3. Perbedaan Kepentingan
Para perwira senior hidup dengan kondisi pasukan dan konsekuensi dari keputusan yang mengirim orang ke dalam situasi berbahaya.
Sementara itu, para menteri berhadapan dengan tekanan koalisi, kemarahan publik, dan pemilu berikutnya. Ketika berbagai tekanan tersebut berbenturan, perbedaan pendapat secara terbuka menjadi semakin mungkin terjadi.
Semakin lama perang berlangsung tanpa tujuan akhir yang jelas dan diterima bersama, semakin sering benturan tersebut muncul di ruang publik.
4. Pergeseran Pihak yang Menentukan Apa yang Mungkin
Ini adalah faktor yang paling mengungkap perubahan tersebut. Sebelumnya, militer memberi tahu para pemimpin politik mengenai apa yang secara realistis dapat dicapai.
Kini, para pemimpin politik semakin sering memberi tahu militer apa yang harus dicapai—dan menyerang militer ketika jawabannya adalah tidak.
Militer tidak lagi menjadi institusi yang menentukan batas atas ambisi. Militer kini diharapkan membuat hasil yang diinginkan secara politik menjadi mungkin, dan disalahkan ketika batas kemampuan kekuatan militer mulai terlihat.
Ini bukan sekadar perubahan kecil dalam cara berbicara. Ini merupakan pembalikan struktural dari kemitraan lama antara pemerintah dan militer.
Krisis Internal yang Semakin Dalam
Dampaknya adalah munculnya ketidakpastian yang lebih dalam mengenai siapa yang memiliki otoritas.
Dalam kampanye militer yang berlangsung singkat, pertanyaan mengenai siapa yang pada akhirnya mengarahkan perang dapat tetap tidak diucapkan. Namun, dalam perang berkepanjangan, pertanyaan tersebut tidak dapat lagi dihindari.
Apakah tanggung jawab akhir berada di tangan perdana menteri, kabinet keamanan, menteri pertahanan, atau kepala staf?
Jawaban yang berbeda akan menghasilkan strategi yang berbeda, toleransi risiko yang berbeda, serta tenggat waktu yang berbeda untuk mengakhiri pertempuran.
Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diperdebatkan secara terbuka, koherensi pengambilan keputusan ikut terganggu. Begitu pula kejelasan mengenai apa yang sebenarnya diminta dari orang-orang yang harus melaksanakan keputusan tersebut.
Dampak praktisnya sudah mulai terasa.
Menetapkan tujuan bersama menjadi semakin sulit. Mencapai titik akhir perang yang dapat diterima oleh pemimpin politik maupun militer menjadi semakin sulit.
Kemungkinan munculnya satu strategi yang berkelanjutan juga semakin kecil. Ini bukan persoalan kepribadian. Ini adalah persoalan sistem yang berada di bawah tekanan berkepanjangan.
Negara yang dahulu mengandalkan kredibilitas profesional militernya untuk menentukan batas realistis ambisi politik kini mendapati para politisi menuntut hasil yang diharapkan dapat begitu saja diwujudkan oleh militer.
Sementara itu, tentara, pasukan cadangan, dan keluarga mereka terus menanggung konsekuensi kemanusiaan dari perang tersebut.
Perselisihan terbuka antara menteri pertahanan dan kepala staf mungkin terlihat sekilas sebagai putaran lain dari konflik pribadi atau partisan.
Namun, perselisihan tersebut lebih tepat dipahami sebagai ekspresi terbaru dari pertanyaan yang lebih besar dan telah menghantui Israel sejak 7 Oktober:
Ketika perang berlangsung selama bertahun-tahun, bukan berminggu-minggu, siapa yang pada akhirnya menentukan apa yang mungkin dilakukan—politisi yang kelangsungan politiknya bergantung pada kesan bahwa ia memegang kendali, atau jenderal yang meyakini dirinya memahami batas-batas kekuatan militer?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak hanya akan menentukan hubungan antara pemerintah dan militer, tetapi juga menentukan bagaimana dan kapan perang ini pada akhirnya berakhir—serta harga kemanusiaan yang masih harus dibayar hingga saat ini.
