Raja Salman jarang bicara. Namun pekan ini ia turun tangan langsung, menyebut kelompok Houthi Yaman sebagai “milisi teroris” yang melancarkan “kejahatan keji” terhadap Mekkah — kota paling suci bagi umat Islam. Pernyataan itu menyusul rentetan serangan rudal dan drone Houthi ke wilayah Saudi sepanjang September ini, termasuk dugaan serangan drone ke arah Mekkah yang memicu siaga keamanan pertama dalam hampir satu dekade. Di saat yang sama, jauh dari sorotan, gencatan senjata di Gaza yang mestinya membuka jalan pemulihan tetap rapuh, sementara desakan agar Israel menarik diri dari wilayah pendudukan tak kunjung berbuah langkah konkret. Dua front ini — konflik Saudi-Houthi dan penderitaan Palestina yang berkepanjangan — sebenarnya berbicara satu hal yang sama: dunia Arab dan dunia Muslim sedang terpecah pada saat mereka paling dibutuhkan untuk bersatu. Dan fragmentasi itu, sadar atau tidak, adalah hadiah gratis bagi kelanjutan pendudukan Israel atas tanah Palestina.
Ketika kekuatan regional saling berhadapan
Ketegangan Saudi-Houthi bukan konflik yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari front yang lebih luas, yang meluas sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran awal tahun ini. Houthi, yang selama ini mengklaim serangannya sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza, kini justru mengarahkan rudal dan dronenya ke jantung wilayah Saudi — dari kilang minyak hingga bandara di Riyadh. Sebagai respons, Riyadh bersama Turki dan Pakistan bulan lalu menandatangani Pakta Pertahanan Bersama Mekkah, yang memperlakukan serangan terhadap salah satu dari tiga negara itu sebagai serangan terhadap ketiganya.
Di atas kertas, pakta semacam ini bisa dibaca sebagai penguatan solidaritas kawasan. Tetapi pada praktiknya, ia lahir dari kebutuhan mendesak menghadapi ancaman Houthi dan Iran — bukan dari agenda kolektif membebaskan Palestina. Energi diplomatik, anggaran pertahanan, dan perhatian para pemimpin kawasan kini tersedot ke urusan menjaga stabilitas domestik dan jalur pelayaran Laut Merah, sementara Tepi Barat terus digerus permukiman ilegal dan Gaza masih berkubang puing.
Argumen inti: fragmentasi melemahkan tekanan kolektif
Pertama, konflik intra-regional menggeser prioritas kebijakan luar negeri. KTT gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh pada November 2023 pernah menghasilkan puluhan butir resolusi yang menuntut Israel keluar dari wilayah pendudukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB bertindak tegas. Momentum itu sempat kuat. Namun ketika kawasan yang sama kini harus mengelola ancaman rudal ke ibu kotanya sendiri, kapasitas politik untuk terus menekan Israel secara kolektif ikut terkuras.
Kedua, narasi “solidaritas Palestina” dipakai berbagai aktor untuk kepentingan yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Houthi membingkai serangannya ke jalur pelayaran dan kini ke wilayah Saudi sebagai bagian dari perlawanan atas nama Gaza, tetapi dampaknya justru mengalihkan simpati internasional dan memberi Riyadh alasan untuk memperkuat aliansi keamanan dengan kekuatan Barat — sesuatu yang secara historis justru mempersulit tekanan tegas terhadap Israel.
Ketiga, isu normalisasi Arab Saudi–Israel terus bergulir di latar belakang, memecah fokus dunia Muslim. Sejumlah pengamat kebijakan luar negeri di Indonesia telah mengingatkan bahwa spekulasi perluasan Abraham Accords berisiko membuat kemajuan politik Palestina semakin sulit, sementara persoalan kemanusiaan dan kedaulatan wilayah Palestina tetap belum terselesaikan. Riyadh memang secara resmi masih mengaitkan normalisasi dengan syarat berdirinya negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Tetapi syarat itu bisa melunak seiring waktu, apalagi ketika perhatian dan sumber daya kawasan tersedot oleh ancaman keamanan yang lebih mendesak secara langsung, seperti serangan Houthi.
Keempat, ketiadaan front bersama membuat Israel leluasa membaca kelemahan itu sebagai ruang untuk terus mengulur implementasi gencatan senjata dan menahan rekonstruksi Gaza. Presiden Palestina berulang kali memperingatkan bahwa gencatan senjata tetap rapuh dan pemulihan Gaza terhambat oleh berbagai pembatasan yang dikenakan pihak pendudukan. Ketika dunia Arab dan Muslim sibuk mengurus konflik internalnya sendiri, tekanan diplomatik terhadap Israel kehilangan daya dorongnya.
Mengakui kompleksitas
Adil untuk diakui bahwa ancaman keamanan yang dihadapi Arab Saudi hari ini bersifat nyata dan berdampak langsung pada keselamatan warga sipil, termasuk jutaan jemaah yang beribadah di tanah suci. Setiap negara berdaulat memiliki hak sah untuk mempertahankan wilayah dan rakyatnya dari serangan bersenjata, siapa pun pelakunya. Kritik terhadap fragmentasi dunia Muslim bukan berarti mengabaikan hak Saudi untuk membela diri, atau menyamaratakan seluruh rakyat Yaman dengan kelompok bersenjata tertentu. Yang perlu dipersoalkan adalah bagaimana konflik-konflik semacam ini, betapapun sah alasan masing-masing pihak, pada akhirnya mengalihkan modal politik kolektif yang seharusnya bisa diarahkan untuk mengakhiri pendudukan Israel — bukan konflik itu sendiri yang salah untuk terjadi.
Implikasi lebih luas
Hukum internasional sudah cukup jelas: pendapat penasihat Mahkamah Internasional dan berbagai resolusi PBB menegaskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum. Yang hilang bukan kerangka hukumnya, melainkan kemauan politik kolektif untuk menegakkannya. Selama dunia Arab dan Muslim terpecah oleh rivalitas dan ancaman keamanan internal — baik yang dipicu Iran, Houthi, atau dinamika normalisasi dengan Israel — tekanan terhadap Tel Aviv akan selalu setengah hati. Di sinilah peran media dan masyarakat sipil global, termasuk di Indonesia, menjadi krusial: terus mengingatkan bahwa kemerdekaan penuh Palestina bukan agenda sampingan yang bisa ditunda demi stabilitas kawasan jangka pendek, melainkan syarat mendasar bagi perdamaian kawasan itu sendiri.
Penutup
Mekkah pantas dijaga dari ancaman apa pun. Tetapi solidaritas dunia Muslim tidak boleh berhenti di batas keamanan domestik masing-masing negara. Selama energi kawasan lebih banyak tersedot ke rivalitas antar sesama, Israel akan terus mendapat ruang untuk menunda kewajibannya mengakhiri pendudukan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dunia Arab dan Muslim mendukung Palestina secara retorik — itu sudah terbukti berulang kali dalam resolusi demi resolusi. Pertanyaannya adalah apakah mereka mampu menyatukan kembali front yang terpecah, sebelum kesempatan sejarah untuk kemerdekaan Palestina yang utuh dan berdaulat terus tergerus oleh krisis-krisis yang saling bersaing merebut perhatian.
