HomeAnalisis dan OpiniAnalisaAnalisis – Rumah yang Dibongkar dari Udara: Drone Peledak, Garis Kuning, dan...

Analisis – Rumah yang Dibongkar dari Udara: Drone Peledak, Garis Kuning, dan Gencatan Senjata yang Kehilangan Makna

Tiga belas bulan setelah gencatan senjata, rezim Zionis menemukan cara meratakan rumah warga Gaza tanpa satu tank pun melintasi garis. Apa artinya bagi “perdamaian” yang sedang dirundingkan?

Jumat siang, 13 November 2026, keluarga Jaber Yaseen di lingkungan al-Zaytoun, timur Kota Gaza, sedang menyiapkan maftoul untuk makan siang Jumat ketika suara mesin terdengar mendekat. Yaseen mengira itu tank. Dari jendela ia melihat sebuah quadcopter besar terbang rendah membawa dua kotak bahan peledak, lalu menjatuhkannya ke atap rumahnya tanpa peringatan. Ia menyambar anak-anaknya dan lari tanpa membawa apa pun. Menurut kesaksian warga kepada Middle East Eye (MEE), hingga pukul 22.00 malam itu tiga rumah bertingkat rata dengan tanah, puluhan lainnya rusak berat, dan hampir 33 keluarga kehilangan tempat tinggal. Ketiga belas anggota keluarga Yaseen melewatkan malam di trotoar.

Peristiwa ini terjadi lebih dari setahun setelah gencatan senjata 10 Oktober 2025 diberlakukan. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, per 21 November 2026, sedikitnya 1.671 warga Palestina gugur sebagai syuhada dan 6.062 terluka sejak gencatan berlaku. Komisi Penyelidikan Independen PBB, dengan metodologinya sendiri, menghitung 1.431 korban jiwa hingga akhir September 2026, termasuk sedikitnya 300 anak. Selisih kedua angka itu wajar karena rentang waktunya berbeda, tetapi arahnya sama: “gencatan senjata” tidak pernah benar-benar menghentikan pembunuhan.

Artikel ini mengajukan satu pertanyaan: apa artinya ketika sebuah kekuatan pendudukan bisa membongkar rumah dari udara, tanpa serangan jet dan tanpa buldoser yang melintasi garis demarkasi? Tesis kami bersifat analitis: drone pembawa peledak menurunkan biaya politik dan militer pembongkaran, sehingga memungkinkan jangkauan efektif “Garis Kuning” meluas tanpa garis itu digeser secara resmi. Kami tidak mengklaim bisa membuktikan niat di balik taktik ini. Sejauh penelusuran kami, militer rezim Zionis belum memberi keterangan khusus tentangnya. Rincian skala serangan di al-Zaytoun, termasuk ukuran drone dan jumlah kotak, berasal dari kesaksian warga dan belum diverifikasi secara independen.

Dari Buldoser ke Baling-Baling: Apa yang Sebenarnya Baru

Laporan tentang taktik ini muncul hampir bersamaan dari beberapa sumber. Anadolu, pada 17 November, mengutip warga yang menyebut metode itu sudah teramati sekitar sepekan di dekat posisi militer pendudukan, yakni di sisi timur Zaytoun dan Tuffah, timur Deir al-Balah, serta kamp Bureij. Kotak yang dijatuhkan disebut berisi beberapa kilogram bahan peledak dan diledakkan dari jarak jauh. Dua hari kemudian, Anadolu melaporkan rumah-rumah kosong di timur kamp Maghazi dihancurkan dengan cara serupa. Al Jazeera mencatat pembongkaran dengan drone pembawa peledak di Shujaiya pada 20 November.

Gambaran dari al-Zaytoun lebih ekstrem. Warga kepada MEE menyebut drone selebar sekitar empat meter yang menjatuhkan hampir 60 kotak ke dalam tiap rumah setelah ledakan pertama membuka lubang di atap. Deskripsi ini berbeda dari laporan Anadolu tentang quadcopter dan muatan beberapa kilogram. Perbedaan tersebut tidak serta-merta membuat salah satunya keliru, karena bisa jadi lebih dari satu jenis drone dipakai. Namun angka-angka itu tetap perlu dibaca sebagai kesaksian, bukan data terverifikasi.

Perlu dicatat pula bahwa taktik ini tidak sepenuhnya baru. Pada September 2025, saat ofensif ke Kota Gaza, MEE sudah melaporkan quadcopter yang menjatuhkan kotak peledak ke bangunan hunian lalu meledakkannya dari jauh. Judul “senjata terbaru” karena itu agak melebihkan. Yang baru adalah konteksnya: dipakai di masa gencatan senjata, di wilayah berpenghuni di luar Garis Kuning, terhadap rumah yang penghuninya bertahan justru karena percaya gencatan senjata memberi mereka sedikit ruang aman.

Garis Kuning yang Bergerak Tanpa Digeser

Garis Kuning adalah batas penarikan pasukan pendudukan dalam tahap pertama gencatan senjata. Saat kesepakatan berlaku, rezim Zionis menguasai sekitar 53 persen Jalur Gaza. Komisi Penyelidikan PBB pada 26 Oktober 2026 menyebut angka itu kini sedikitnya 60 persen. PBB juga mencatat warga Palestina tinggal di kurang dari 40 persen wilayah Gaza, sementara sejumlah media memperkirakan porsi yang dikuasai militer pendudukan sekitar dua pertiga. Angkanya bergantung pada sumber dan tanggal, tetapi tidak ada yang menunjukkan penyusutan.

Pada 30 Oktober, Kantor HAM PBB (OHCHR) mendokumentasikan pergeseran area penempatan pasukan ke arah barat yang memicu pengungsian baru di Shujaiya, Maghazi, Deir al-Balah, dan Bureij. Lembaga itu juga menyampaikan penilaian yang keras:

“Pasukan Israel tampaknya memperlakukan Garis Kuning sebagai zona pembunuhan.”  — OHCHR, 30 Oktober 2026

Di sinilah drone peledak menjadi penting secara analitis. Menggeser balok-balok kuning adalah tindakan yang kasatmata dan mudah dicatat sebagai pelanggaran. Meruntuhkan rumah di sisi barat garis dengan kotak peledak yang dijatuhkan dari udara menghasilkan efek yang mirip, yaitu jalur kosong tak berpenghuni, tanpa jejak tank di aspal. Yaseen sendiri mengaku khawatir serangan itu adalah pesan agar warga meninggalkan kawasan tersebut dan tidak kembali.

Garis Kuning tak perlu digeser jika rumah-rumah di baliknya sudah tak ada lagi.

Pihak pendudukan punya argumen tandingan yang perlu dihadapi secara jujur. Ketika ditanya soal pembongkaran pascagencatan, militer rezim Zionis menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan seluruh infrastruktur “teror”, termasuk terowongan, harus dinetralkan di seluruh Gaza. Poin ke-13 rencana Trump memang menyebut infrastruktur militer dan terowongan harus dihancurkan. Hamas juga belum melucuti senjata. Namun poin itu berbicara tentang infrastruktur militer, bukan rumah keluarga sipil secara umum. Selain itu, Pasal 53 Konvensi Jenewa IV menempatkan beban pembuktian yang sangat berat pada kekuatan pendudukan untuk menunjukkan bahwa setiap penghancuran benar-benar diperlukan secara militer. Sejauh ini tidak ada bukti publik yang dikaitkan dengan rumah-rumah di al-Zaytoun.

Gencatan Senjata dengan Dua Kalender

Pada Rabu, 18 November, militer pendudukan melancarkan operasi darat di blok 660, 661, dan 666 di sekitar Bureij dan Nuseirat, sisi barat Garis Kuning. Ini operasi darat pertama yang melintasi garis tersebut sejak gencatan senjata. Alasan resminya adalah penghancuran sebuah terowongan yang diklaim melintas di bawah garis. Radio Angkatan Darat Israel menyebut cakupannya 300–400 meter. Operasi dinyatakan selesai keesokan harinya, tetapi PBB memperingatkan lebih dari 18.000 warga terancam mengungsi. MEE melaporkan bahwa pada malam sebelumnya sejumlah bangunan di utara Nuseirat sudah diruntuhkan dengan kotak peledak dari drone.

Klaim soal terowongan itu belum dapat diverifikasi secara independen. Begitu pula tuduhan sebaliknya bahwa operasi tersebut sekadar dalih. Yang dapat diverifikasi adalah kebuntuan politiknya. Pada 31 Juli 2026, Dewan Perdamaian (Board of Peace) mengumumkan kesepakatan pelucutan senjata Hamas dengan imbalan penarikan pasukan. Pada 9 Agustus, Benjamin Netanyahu menolak rencana 15 poin itu dan menyatakan tidak akan ada penarikan sebelum Hamas “benar-benar” dilucuti. Hamas, di sisi lain, menegaskan tidak akan menjalankan satu langkah pun sebelum pasukan pendudukan memenuhi kewajiban penarikannya. Kedua pihak menunggu pihak lain bergerak lebih dulu. Bedanya, pihak yang satu mengendalikan langit, darat, dan gerbang bantuan, sementara pihak lain tidak.

Konteks politik di Tel Aviv menambah ketidakpastian. Pemilu 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan mayoritas yang jelas. Presiden Isaac Herzog menugaskan Gadi Eisenkot membentuk pemerintahan pada 7 November, sementara Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara. Menurut peneliti Israel Democracy Institute, pemerintahan sementara secara formal tetap memegang kewenangan yang sama. Kami tidak dapat menyimpulkan bahwa eskalasi di lapangan berkaitan langsung dengan transisi politik ini. Namun satu hal patut dicatat: keputusan yang mengubah wajah Gaza tetap diambil di tengah masa peralihan, tanpa kepastian siapa yang kelak bertanggung jawab.

Hukum yang Jelas, Penegakan yang Absen

Dari sisi hukum, persoalannya tidak rumit. Pasal 53 Konvensi Jenewa IV melarang kekuatan pendudukan menghancurkan properti pribadi kecuali benar-benar diperlukan oleh operasi militer. Pasal 147 menggolongkan penghancuran properti secara luas yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum serta sewenang-wenang sebagai pelanggaran berat. Statuta Roma, Pasal 8(2)(a)(iv), menjadikannya kejahatan perang. Data UNOSAT per Juni 2026 menunjukkan sekitar 82 persen bangunan di Gaza rusak atau hancur. Dengan skala seperti itu, unsur “luas” sulit dibantah.

Komisi Penyelidikan PBB, dalam laporan 26 Oktober 2026, menyimpulkan bahwa genosida terus berlangsung setelah gencatan senjata. Komisi itu juga mencatat penggunaan drone dan quadcopter di kawasan padat penduduk. Misi Israel di Jenewa menolak laporan tersebut sebagai bagian dari “kampanye misinformasi”. Bagi pembaca yang ingin bersikap adil, perlu diingat bahwa komisi ini bukan pengadilan. Temuannya berbobot moral dan politik, tetapi pertanggungjawaban pidana individual tetap membutuhkan proses yudisial, dan proses itu berjalan lambat. Jarak antara hukum yang jelas dan penegakan yang absen inilah yang dimanfaatkan oleh taktik seperti drone peledak.

Trotoar, Musim Dingin, dan Harga Sebuah Keteguhan

Di balik istilah “pembongkaran” ada kehidupan yang terputus. Abdaljawad Badwan, ayah empat anak, bercerita kepada MEE tentang malam di jalan di antara tumpukan sampah, tikus, dan serangga. Anak lelakinya yang berusia dua tahun sakit, dan ia harus mengetuk pintu tetangga tengah malam untuk meminta obat pereda nyeri. Ismail Madi baru dua bulan menikah ketika rumah yang ia siapkan dengan tabungan seumur hidup ikut runtuh. Menurut warga, sumber air, pusat kesehatan, dan sekolah terdekat berjarak dua kilometer. Bantuan nyaris tidak masuk karena lembaga kemanusiaan menggolongkan kawasan itu sebagai zona berbahaya.

“Saya membangun rumah ini bata demi bata.”  — Jaber Yaseen, kepada Middle East Eye

Semua ini terjadi menjelang puncak musim dingin. Pada 10 November, PBB melaporkan anak-anak termasuk di antara korban tewas ketika hujan deras membanjiri tenda dan tempat penampungan. Keluarga yang kehilangan rumah karena drone pada pekan yang sama langsung masuk ke kondisi tersebut.

Yang mengharukan, sekaligus perlu dicermati, adalah keputusan mereka untuk kembali. Yaseen mendirikan tenda di samping puing rumahnya. Madi menyebut warga yang bertahan sebagai garis pertahanan pertama bagi komunitas. Sumud, keteguhan untuk tetap tinggal, adalah bentuk perlawanan yang nyata. Namun kita perlu berhati-hati agar tidak meromantisasinya. Keteguhan itu juga lahir dari ketiadaan pilihan, dan dunia tidak boleh menyerahkan pembelaan atas hak-hak dasar kepada keluarga yang tidur di trotoar 50 meter dari garis tembak.

Indonesia di Kursi Wakil Komandan

Bagi kita, persoalan ini tidak jauh. Presiden Prabowo menandatangani dokumen Dewan Perdamaian pada 22 Januari 2026. Pada pertemuan perdana dewan itu, 19 Februari 2026, Indonesia disebut akan menyumbang hingga 8.000 personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dan menjabat wakil komandan. Kementerian Luar Negeri menegaskan pasukan Indonesia tidak untuk misi tempur maupun pelucutan senjata. Kemlu juga berulang kali mengecam pelanggaran gencatan senjata, antara lain pada 1 Februari dan 5 Agustus 2026.

Posisi ini memberi Indonesia daya tawar sekaligus risiko. Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia sejak awal mengingatkan bahwa keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian dan ISF berisiko menyeret Indonesia ke dalam mekanisme yang bermasalah secara hukum internasional. Kritik ini perlu dijawab dengan kerja nyata, bukan dengan pernyataan. Jika Indonesia duduk di meja yang merancang “stabilisasi”, maka Indonesia berkewajiban memastikan bahwa rumah yang dibongkar dari udara dihitung sebagai pelanggaran, bukan dianggap sebagai “pembersihan infrastruktur”. Kecaman tanpa mekanisme verifikasi mudah diabaikan oleh pihak yang menguasai keadaan di lapangan.

Yang Tersisa untuk Kita Lakukan

  1. Desak Kemlu RI dan Komisi I DPR agar Indonesia, sebagai anggota Dewan Perdamaian dan calon penyumbang hingga 8.000 personel ISF, menuntut mekanisme pemantauan gencatan senjata yang secara eksplisit mencatat pembongkaran rumah, bukan hanya korban jiwa. Lampirkan data konkret dalam surat atau petisi: hampir 33 keluarga di al-Zaytoun yang kehilangan rumah dalam satu malam, dan lebih dari 18.000 warga yang terancam mengungsi akibat operasi 18 November.
  2. Arahkan donasi musim dingin ke lembaga terverifikasi seperti INH, MER-C, Adara, BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat, dan tanyakan secara spesifik apakah program tenda, terpal, dan selimut mereka menjangkau keluarga di dekat Garis Kuning. Kawasan itu nyaris tidak tersentuh bantuan karena dicap berbahaya, sementara warganya harus berjalan dua kilometer untuk mendapatkan air.
  3. Jadikan hukum sebagai alat kampanye. Fakultas hukum, LBH, dan komunitas aktivis dapat menyusun ringkasan Pasal 53 dan 147 Konvensi Jenewa IV dalam bahasa awam, menyebarkannya bersama kesaksian yang bersumber jelas, dan mengirimkan dokumentasi yang terverifikasi kepada Komisi Penyelidikan PBB. Komisi itu sudah mencatat 1.431 korban hingga September. Rumah-rumah yang runtuh juga perlu tercatat.

Penutup

Di al-Zaytoun, sepanci maftoul yang tidak sempat dihidangkan kini terkubur bersama dinding yang dibangun Yaseen bata demi bata. Di ruang-ruang rapat diplomasi, kata “gencatan senjata” masih diucapkan dengan nada optimistis. Kedua kenyataan itu berjalan bersamaan, dan jarak di antara keduanya semakin lebar.

Drone peledak bukan senjata paling mematikan di Gaza. Sasaran utamanya pada 13 November adalah rumah, bukan nyawa. Namun justru di situlah bahayanya. Taktik ini sunyi secara diplomatik, sulit dihitung sebagai pelanggaran, dan murah bagi pelakunya. Ia mengubah peta tanpa mengubah garis.

Kami tidak tahu apakah pemerintahan baru di Tel Aviv, tekanan Washington, atau kehadiran pasukan internasional akan mengubah pola ini. Mungkin tidak. Mungkin juga keteguhan warga seperti Madi dan Yaseen akan bertahan lebih lama daripada drone yang berputar di atas kepala mereka.

Yang tersisa adalah pertanyaan yang tidak bisa kita hindari: jika rumah dapat diruntuhkan dari udara tanpa satu tank pun melintasi garis, apa sebenarnya yang sedang kita sebut gencatan senjata, dan siapa yang akan mencatat rumah berikutnya?

 

ARTIKEL TERKAIT

Terkini