Di bazar Sulaymaniyah, kota terbesar kedua di Kurdistan Irak, label “Made in Iran” masih menempel di mana-mana. Tapi keramaian pasar itu menipu. Seorang pedagang solar yang biasa mengirim muatan melintasi Iran ke Afganistan bercerita kepada Middle East Eye bahwa jalurnya kini lebih berbahaya, sopir makin sulit dicari, dan harga solar melonjak. Seorang pembeli muda mengeluh harga sebagian bahan pangan naik hingga 200 persen. Laptop yang dulu 600 dolar kini dijual 800 dolar.
Penyebabnya bukan bencana alam, melainkan keputusan politik. Pada 7 November, Komando Pusat AS (CENTCOM) membentuk Task Force Iron Gate untuk memperluas blokade laut terhadap Iran ke jalur darat dan Laut Kaspia. Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein kemudian mengungkap bahwa Washington meminta Baghdad menutup semua perlintasan perbatasan dengan Iran kecuali dua. Sulaymaniyah bukan sasaran, tetapi kota inilah yang lebih dulu menanggung akibatnya. Pelajarannya jelas: blokade hampir tidak pernah menghukum penguasa yang dibidiknya. Yang dihukum justru rakyat di pinggiran kekuasaan, terutama rakyat yang tak punya negara berdaulat untuk melindungi mereka. Palestina sudah membuktikannya selama hampir dua dekade.
Kota di antara dua kekuatan
Sulaymaniyah didirikan pada 1784 di bawah Emirat Baban, yang wilayahnya mencakup sebagian Irak dan Iran hari ini. Banyak keluarga pendirinya berasal dari seberang perbatasan. Bagi kota ini, berdagang dengan Iran adalah urusan sehari-hari, bukan pilihan ideologis. Jalur barang dari Tiongkok pun lebih murah lewat Iran ketimbang lewat pelabuhan Basra atau Turki.
Ketika perbatasan tersendat, dampaknya langsung terasa. Ketua serikat importir-eksportir Kurdistan menyebut kepada Rudaw bahwa nilai perdagangan harian dengan Iran sebelum perang melampaui 10 juta dolar dan anjlok separuhnya saat gerbang perbatasan ditutup. Di saat yang sama, gaji pegawai pemerintah daerah Kurdistan dibayar terlambat berbulan-bulan. Seorang peneliti Kurdi menyimpulkan dengan tepat: perang tidak menciptakan kerapuhan Sulaymaniyah, perang hanya membongkarnya.
Hukuman yang salah alamat
Yang paling jujur menggambarkan masalah ini justru Fuad Hussein sendiri. Ia mengatakan penutupan perbatasan bisa menjadi hukuman bagi Iran, tetapi juga melukai Irak, karena perdagangan dan pergerakan orang akan berhenti. Sementara itu, Garda Revolusi Iran dengan enteng menyatakan langkah Washington akan gagal.
Pola ini sudah sering terlihat. Elite punya cadangan, jalur alternatif, dan jaringan penyelundupan. Pedagang solar, buruh harian, dan ibu rumah tangga di bazar tidak punya apa-apa. Logika blokade berharap rakyat yang lapar akan menekan penguasanya. Dalam praktiknya, yang lebih sering terjadi adalah rakyat makin miskin dan kelompok garis keras makin kuat.
Gaza, tempat pengepungan menjadi kebiasaan
Dunia sebenarnya tidak perlu belajar dari Sulaymaniyah, karena Gaza sudah lama menjadi buktinya. Blokade atas Gaza berlangsung sejak 2007. Lebih dari setahun setelah gencatan senjata Oktober 2025, bantuan masih tersendat. Pada 12 November, 53 negara dan organisasi yang dipimpin Inggris, Qatar, dan Yordania mendesak pemerintahan baru Israel di PBB agar membuka Gaza bagi bantuan tanpa batasan melalui semua perlintasan. Menurut UNICEF, sekitar 1,7 juta dari 2,2 juta warga Gaza tinggal di tenda, hunian darurat, atau bangunan rusak menjelang musim dingin. Kepala kemanusiaan PBB Tom Fletcher menegaskan bahwa menunggu terbentuknya pemerintahan Israel bukan alasan yang bisa diterima untuk menahan bantuan.
Ketika dunia membiarkan pengepungan Gaza dicap sebagai “langkah keamanan”, dunia sedang melegitimasi pengepungan sebagai alat kebijakan yang sah. Alat itu kini dipakai di perbatasan lain dan menimpa korban lain. Konvensi Jenewa Keempat, khususnya Pasal 33, melarang hukuman kolektif terhadap penduduk di wilayah pendudukan. Larangan itu menjadi tak bermakna jika pelanggarannya dibiarkan bertahun-tahun.
Tanpa kedaulatan, rakyat menjadi pion
Kurdistan Irak menunjukkan betapa rentannya bangsa tanpa kedaulatan penuh. Awal tahun ini, wilayah itu ditekan untuk ikut berperang melawan Iran, lalu memilih menolak. Kurdistan tak punya sistem pertahanan udara yang memadai, pasukan AS terakhir sudah meninggalkan Erbil pada September, dan selama perang wilayah itu menerima ratusan serangan rudal serta drone Iran. Seorang analis menyebut posisi orang Kurdi sederhana tetapi pahit: mereka harus lebih menenangkan Teheran, karena yang bisa menembakkan rudal ke Sulaymaniyah adalah Iran, bukan Washington.
Rakyat Palestina mengenal posisi ini lebih baik daripada siapa pun. Nasib mereka terus dirundingkan di forum-forum tempat mereka nyaris tak punya kursi, dari skema dewan perdamaian sampai resolusi Dewan Keamanan. Bangsa yang tidak berdaulat hanya bisa menawar agar tetap hidup, tanpa bisa menentukan masa depannya. Karena itu, kedaulatan penuh Palestina bukan hadiah yang menunggu kemurahan hati pihak lain. Kedaulatan itu syarat bagi stabilitas kawasan.
Mengakui kerumitannya
Washington tentu akan berkata bahwa sasarannya adalah senjata, teknologi dwiguna, dan dana gelap, bukan delima dan sayur-mayur. Teheran pun jauh dari tak bersalah. Iran berulang kali menyerang wilayah Kurdistan, dan kini menekan pemerintah daerah agar membungkam kelompok oposisi Kurdi Iran. Seorang pejabat Kurdi di Sulaymaniyah mengingatkan bahwa skenario terburuk adalah negara gagal di seberang perbatasan. Jadi, kritik ini bukan pembelaan terhadap rezim mana pun. Kritik ini menolak sebuah metode, yaitu mencekik warga sipil demi tujuan politik, siapa pun yang memakainya: Washington di perbatasan Iran atau Israel di gerbang-gerbang Gaza.
Konsistensi yang dituntut
Implikasinya melampaui Kurdistan. Siapa pun yang membela blokade terhadap Iran akan kehilangan pijakan moral ketika berbicara soal Gaza, dan sebaliknya. Hukum humaniter internasional tidak boleh berlaku pilih-pilih. Media juga punya tanggung jawab: istilah “tekanan maksimum” terdengar strategis di ruang rapat, padahal di bazar ia berarti harga pangan yang tak terjangkau. Indonesia, dengan politik luar negeri bebas aktif dan rekam jejak pembelaannya terhadap Palestina, punya legitimasi untuk mendorong di forum PBB agar pengecualian kemanusiaan ditegakkan di mana pun, dimulai dari pembukaan penuh perlintasan Gaza.
Penutup
Sulaymaniyah meminta hal yang sederhana: stabilitas, perbatasan yang terbuka, dan harga yang wajar. Gaza meminta lebih mendasar lagi: hak untuk tidak dikepung dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Keduanya berangkat dari prinsip yang sama, yaitu bahwa rakyat bukan alat tawar dalam perebutan kekuasaan. Selama dunia masih menganggap pengepungan sebagai instrumen yang wajar, korban berikutnya hanya soal giliran. Tugas kita adalah terus menyuarakan harga kemanusiaan dari setiap blokade, dan menegaskan bahwa jalan keluar bagi Palestina bukan konsesi setengah hati, melainkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh.


