Di hadapan Board of Deputies of British Jews, pemimpin Partai Hijau menjadi pemimpin partai besar Inggris pertama yang menyebut dirinya “anti-Zionis” secara eksplisit. Apa artinya itu bagi politik Barat menjelang dua tahun penuh perang di Gaza?
Kamis malam, 25 September 2026, di sebuah hustings yang diselenggarakan bersama oleh Board of Deputies of British Jews dan London Jewish Forum, Zack Polanski — pemimpin Partai Hijau Inggris, anggota London Assembly, dan kini kandidat untuk kursi parlemen Holborn and St Pancras yang ditinggalkan Keir Starmer — mengucapkan satu kalimat yang belum pernah diucapkan terbuka oleh pemimpin partai besar Inggris mana pun: “I’m an anti-Zionist.” Di ruangan yang sebagian besar pro-Israel itu, hanya dua pekan menjelang pemilihan sela 8 Oktober, pernyataan itu disambut cemoohan — namun beberapa menit kemudian, ketika Polanski menegaskan bahwa umat Yahudi tidak boleh dibebankan tanggung jawab atas tindakan Israel, sebagian audiens yang sama justru bertepuk tangan. Sesuatu bergeser malam itu di jantung politik Inggris.
Polanski, yang secara terbuka Yahudi, bukan tokoh pinggiran. Ia memimpin partai yang tahun ini merebut 12 kursi dewan di Camden — area yang mencakup Holborn and St Pancras — dan kini bertarung memperebutkan kursi yang ditinggalkan mantan perdana menteri untuk fokus pada urusan internasional. Kemenangan atau kekalahannya pada 8 Oktober akan dibaca sebagai indikator: apakah pemilih progresif Inggris, dua tahun setelah perang di Gaza meletus, mulai menghukum partai-partai arus utama yang dianggap terlalu akomodatif terhadap Israel.
Tesis artikel ini bersifat argumentatif, bukan putusan hukum atau moral yang final: bahwa pernyataan Polanski adalah gejala dari pergeseran nyata dalam wacana publik Barat ihwal Zionisme dan Gaza, bukan bukti bahwa pergeseran itu telah menang secara elektoral. Status hukum “genosida” atas Gaza sendiri masih dalam proses di Mahkamah Internasional (ICJ) melalui gugatan Afrika Selatan terhadap Israel dan belum berujung pada putusan final yang mengikat — sehingga penggunaan istilah itu, sebagaimana akan dibahas, tetap merupakan wilayah yang diperdebatkan secara politik dan akademis, bukan fakta hukum yang sudah selesai.
Malam yang Mengguncang Ballroom
Menurut laporan Middle East Eye dan jurnalis lokal Richard Osley yang hadir di lokasi, setiap kandidat pada hustings itu — dari Partai Hijau, Buruh, Liberal Demokrat, Konservatif, hingga Reform — ditanya satu pertanyaan pembuka yang sama: “Ya atau tidak, apakah Anda seorang Zionis?” Kandidat Buruh Sagal Abdi-Wali menjawab dengan merujuk dukungannya pada solusi dua negara. Kandidat Liberal Demokrat dan Konservatif menjawab tegas “ya”. Hanya Polanski yang membalikkan kerangka pertanyaan itu sendiri.
“Jika Anda mendefinisikan Zionisme sebagai pengusiran dan genosida terhadap warga Palestina, yang dalam praktiknya memang menjadi wujud Zionisme, maka itu rasis.” — Zack Polanski
Reaksi audiens tidak seragam. Sebagian menyoraki, sebagian meneriakkan “Genosida diciptakan untuk Holocaust”, dan beberapa melontarkan pertanyaan retorik bernada tajam seperti “lalu warga Yahudi harus pergi ke mana?” — sebuah pertanyaan yang, terlepas dari nada konfrontatifnya, mencerminkan kecemasan eksistensial yang nyata dan sah di kalangan sebagian komunitas Yahudi, dan tidak boleh direduksi semata sebagai bentuk pembelaan terhadap kebijakan negara Israel.
“Kita Tidak Bisa Membebankan Tanggung Jawab Israel kepada Warga Yahudi”
Bagian paling penting dari pernyataan Polanski malam itu barangkali bukan kata “anti-Zionis” itu sendiri, melainkan kalimat penyeimbang yang menyusul segera setelahnya: bahwa komunitas Yahudi tidak boleh dianggap bertanggung jawab atas tindakan negara Israel, dan bahwa mencampuradukkan keduanya justru membahayakan keselamatan warga Yahudi sendiri. Ini adalah pembedaan penting — antara kritik terhadap ideologi politik Zionisme dan proyek negara-bangsanya di satu sisi, dengan identitas keagamaan-etnis Yahudi di sisi lain — pembedaan yang sering dikaburkan dalam wacana publik, baik oleh pihak yang menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme, maupun oleh pihak yang sebaliknya menyamaratakan seluruh warga Yahudi dengan kebijakan pendudukan wilayah Palestina.
Polanski bukan pemimpin partai besar Inggris pertama yang bersikap kritis terhadap Zionisme. Jeremy Corbyn semasa memimpin Partai Buruh, serta mantan perdana menteri Clement Attlee dan Herbert Asquith di era yang berbeda, pernah menunjukkan sikap skeptis terhadap proyek Zionis dengan caranya masing-masing. Namun tak satu pun dari mereka secara eksplisit melabeli diri sebagai “anti-Zionis” di ruang publik sebagaimana dilakukan Polanski — menjadikan pernyataannya, secara harfiah, sebuah preseden linguistik baru dalam politik arus utama Inggris, betapapun kecil skala elektoral partainya dibanding Buruh atau Konservatif.
Warisan 1917: Balfour, Mandat, dan Nakba yang Ia Rujuk
Argumen Polanski bahwa “negara selalu merupakan gagasan yang berubah seiring waktu” bersandar pada genealogi historis yang panjang. Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah sejak 1516 hingga Perang Dunia I. Pada 1917, Deklarasi Balfour menyatakan dukungan pemerintah Inggris atas pembentukan “tanah air nasional bagi bangsa Yahudi” di wilayah itu — sebuah janji politik yang dibuat oleh kekuatan kolonial atas tanah yang bukan miliknya, dan yang efeknya masih membentuk konflik hingga hari ini.
Ketika Inggris resmi mengambil alih administrasi pada 1918, populasi Yahudi di Palestina hanya sekitar lima hingga enam persen dari total penduduk — proporsi yang meningkat pesat menjelang Perang Dunia II seiring dukungan aktif London terhadap migrasi warga Yahudi Eropa ke wilayah mandat tersebut. Pada 1948, ketika negara Israel berdiri, lebih dari 750.000 warga Palestina terusir dari tanah dan rumah mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Nakba — “malapetaka” dalam bahasa Arab. Penting dicatat, migrasi Yahudi ke Palestina pada era itu sendiri lahir dari trauma nyata: gelombang pogrom dan antisemitisme mematikan yang melanda Eropa sejak akhir abad ke-19, sesuatu yang tidak bisa dihapus dari konteks sejarah ini sekalipun akibatnya bagi warga Palestina bersifat tragis.
Retak dari Dalam: Ketika Basis Sendiri Menilainya Kurang Tegas
Yang jarang disorot media internasional adalah bahwa Polanski justru menghadapi tekanan dari arah berlawanan di internal partainya sendiri. The Spectator Australia melaporkan bahwa sejumlah aktivis senior Partai Hijau, dalam percakapan grup WhatsApp internal, mengkritik pemimpin mereka sendiri sebagai kurang tegas soal Israel — bahkan menyebutnya “masih bergulat melepaskan diri dari indoktrinasi Zionis” — dan mengaitkan sikap Polanski dengan pertentangan atas mosi konferensi partai yang menyatakan “Zionisme adalah rasisme”. Ini adalah pengingat penting bahwa deklarasi “anti-Zionis” Polanski, sekeras apa pun terdengar bagi audiens hustings, masih dianggap belum cukup jauh oleh sebagian basis akar rumput partainya sendiri — sebuah dinamika yang menunjukkan betapa terpolarisasinya wacana ini, bahkan di antara pihak-pihak yang secara umum sama-sama kritis terhadap kebijakan Israel.
Dukungan simbolis datang dari arah lain: Andrew Feinstein, mantan anggota parlemen Kongres Nasional Afrika (ANC) yang juga Yahudi dan dikenal sebagai kritikus keras Israel, mengumumkan mundur dari pencalonan independen di Holborn and St Pancras dan mengalihkan dukungannya kepada Polanski. Pada pemilu umum 2024, kandidat independen yang berkampanye dengan isu utama penolakan perang Gaza — yakni Feinstein sendiri — meraih hampir 19 persen suara, sementara kandidat Partai Hijau saat itu memperoleh sekitar 10 persen. Penyatuan suara ini menjadikan pemilihan sela 8 Oktober sebagai uji coba nyata: apakah basis pemilih yang marah soal Gaza cukup besar untuk menumbangkan dominasi Partai Buruh di kursi yang mereka pegang sejak era Frank Dobson.
Dua Angka yang Membingkai Ruang Diskusi: 73.651 dan yang Terus Bertambah
Konteks yang membingkai seluruh perdebatan di hustings itu adalah angka korban di Gaza yang terus bergerak. Per laporan 5 September 2026 yang dikutip Middle East Eye dari Kementerian Kesehatan Gaza melalui kantor berita Wafa, jumlah warga Palestina yang tewas sejak 7 Oktober 2023 tercatat 73.651 orang, dengan 174.575 lainnya terluka. Angka ini perlu dibaca dengan atribusi yang jujur: ia berasal dari otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza dan dikelola pemerintahan yang dikuasai Hamas, bukan lembaga independen seperti PBB atau organisasi kemanusiaan internasional — meskipun badan-badan PBB, termasuk OCHA, selama ini secara konsisten menyatakan data kementerian tersebut sejalan dengan pola korban yang mereka verifikasi di lapangan. Angka pastinya kemungkinan akan terus direvisi seiring proses evakuasi jenazah dari reruntuhan yang belum selesai.
Klaim Polanski bahwa “banyak akademisi genosida di seluruh dunia” mengakui perang di Gaza sebagai genosida juga perlu ditempatkan dalam proporsinya: ini merujuk pada pandangan sejumlah pakar hukum internasional dan studi genosida — bukan konsensus tunggal seluruh disiplin ilmu, dan bukan pula putusan final Mahkamah Internasional, yang hingga kini masih memproses gugatan Afrika Selatan terhadap Israel tanpa vonis definitif. Menyebut sesuatu sebagai genosida sebelum ada putusan pengadilan yang mengikat tetaplah pernyataan politik dan akademis yang sah untuk diajukan, tetapi bukan fakta hukum yang telah selesai — perbedaan yang penting untuk terus ditegaskan, termasuk oleh kalangan yang meyakini kebenaran substansi klaim tersebut.
Menyebut sesuatu genosida sebelum ada putusan pengadilan yang mengikat adalah pernyataan politik yang sah diajukan — tetapi belum menjadi fakta hukum yang selesai.
Kata yang Diperebutkan, Ruang yang Terbelah
Teriakan “genosida diciptakan untuk Holocaust” dari salah satu audiens hustings mencerminkan kekhawatiran yang tulus di sebagian komunitas Yahudi: bahwa penggunaan meluas istilah tersebut untuk konflik lain berisiko mengaburkan kekhususan historis Holocaust sebagai peristiwa yang melahirkan istilah itu sendiri pada 1944. Kekhawatiran ini layak didengar dengan serius, terlepas dari sikap seseorang terhadap kebijakan Israel di Gaza — sebagaimana layak pula didengar argumen balik bahwa menahan diri menyebut sebuah kekerasan massal sebagai genosida, semata karena kekhususan historis Holocaust, berisiko membiarkan definisi hukum genosida hanya berlaku retroaktif bagi satu peristiwa saja.
Respons Polanski — bahwa mengonflasikan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme justru “membuat kita sebagai warga Yahudi kurang aman” — mendapat tepuk tangan dari sebagian audiens yang sama yang sebelumnya mencemoohnya. Ini menunjukkan bahwa ruang itu, sebagaimana masyarakat Yahudi Inggris secara lebih luas, tidak monolitik: ada spektrum pandangan nyata soal Israel di dalamnya, bukan blok suara tunggal sebagaimana kerap digambarkan secara sederhana oleh kedua kubu dalam perdebatan publik.
8 Oktober: Preseden Kecil atau Awal dari Sesuatu yang Lebih Besar?
Holborn and St Pancras secara historis adalah kursi aman Partai Buruh sejak dekade 1980-an. Namun Partai Hijau tahun ini menunjukkan momentum elektoral signifikan di London, termasuk kemenangan 12 kursi dewan di Camden pada pemilu lokal Mei 2026. Jika Polanski menang pada 8 Oktober, hal itu akan menjadi pukulan simbolis bagi klaim Perdana Menteri Andy Burnham bahwa Partai Buruh masih mampu merebut kembali pemilih progresif yang kecewa sejak pemilu umum terakhir. Jika ia kalah, otoritasnya sebagai pemimpin partai — yang belakangan sudah dibayangi serangkaian pemberitaan negatif dan penurunan elektabilitas — akan dipertanyakan secara terbuka oleh basis partainya sendiri.
Terlepas dari hasil pemilihan sela itu, pernyataan “anti-Zionis” Polanski telah melampaui konteks elektoral lokalnya. Ia menjadi rujukan baru dalam perdebatan yang lebih luas: seberapa jauh politik arus utama Barat — bukan hanya kelompok akar rumput atau akademisi — bersedia bergerak dalam menyebut secara eksplisit apa yang terjadi di Gaza, dan risiko politik apa yang bersedia ditanggung seorang pemimpin partai untuk melakukannya di depan audiens yang paling mungkin menentangnya secara langsung.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Ikuti perkembangan angka korban dari sumber yang bisa ditelusuri. Angka 73.651 tewas dan 174.575 terluka (data Kementerian Kesehatan Gaza per 5 September 2026) terus bergerak setiap pekan. Pantau pembaruannya lewat laporan OCHA PBB dan media yang mengutip sumber primer, bukan cuplikan angka yang sudah usang di media sosial.
- Salurkan bantuan lewat lembaga yang track record-nya jelas. INH, MER-C, Adara Foundation, dan Sahabat Al-Aqsha memiliki jalur distribusi bantuan kemanusiaan untuk Gaza; BAZNAS dan Dompet Dhuafa membuka kanal zakat-infak yang bisa diarahkan khusus untuk korban perang. Verifikasi laporan penyaluran mereka sebelum berdonasi.
- Pantau hasil pemilihan sela Holborn and St Pancras pada 8 Oktober. Hasilnya — kemenangan Partai Buruh, Partai Hijau, atau perolehan suara signifikan dari kandidat yang eksplisit menolak perang Gaza — akan menjadi indikator nyata apakah keresahan publik Barat soal Gaza mulai berkonversi menjadi tekanan elektoral konkret, bukan sekadar simpati di media sosial.
Penutup: Satu Kalimat, Ruang yang Terbelah, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Ada sesuatu yang ganjil sekaligus jujur dari malam hustings 25 September itu: seorang pemimpin partai Yahudi Inggris berdiri di depan lembaga-lembaga komunitasnya sendiri dan mengucapkan kata yang paling ia tahu akan menyakiti sebagian pendengarnya — lalu, beberapa kalimat kemudian, mendapat tepuk tangan dari audiens yang sama karena menolak mengonflasikan identitas Yahudi dengan kebijakan negara Israel. Dua reaksi yang berlawanan itu, dalam satu ruangan, dalam satu malam, barangkali menggambarkan kondisi wacana Barat soal Gaza saat ini lebih akurat ketimbang narasi mana pun yang berusaha menyederhanakannya menjadi satu sisi yang menang telak.
Kita, sebagai pembaca di Indonesia yang mengikuti isu ini dari jarak ribuan kilometer, mudah tergoda membaca peristiwa semacam ini sebagai kemenangan simbolis yang pasti — bukti bahwa dunia akhirnya “sadar”. Kenyataannya lebih rumit: Partai Hijau tetap partai minoritas di parlemen Inggris, dan satu pernyataan berani di satu hustings lokal belum tentu menerjemahkan diri menjadi perubahan kebijakan luar negeri Inggris terhadap rezim Zionis, apalagi terhadap arsitektur dukungan Barat yang lebih luas bagi Israel.
Namun mengabaikan momen ini sama kelirunya. Setiap kali kosakata yang dulunya dianggap tabu di ruang publik Barat — “anti-Zionis”, “genosida”, “apartheid” — diucapkan terbuka oleh figur politik arus utama tanpa langsung menghancurkan karier mereka, batas wacana yang bisa diterima bergeser sedikit. Pertanyaannya bukan lagi apakah pergeseran kecil ini nyata; jelas ia nyata. Pertanyaannya adalah apakah pergeseran wacana semacam ini pada akhirnya akan diikuti oleh perubahan kebijakan nyata, atau berhenti menjadi sekadar keberanian retorik yang dipuji satu malam lalu dilupakan setelah kotak suara ditutup pada 8 Oktober. Sejujurnya, hari ini belum ada yang bisa menjawabnya dengan pasti.
