Sudah dua pekan lebih warga Ras al-Ahmar, komunitas Badui berpenduduk sekitar 300 jiwa di Lembah Yordan utara, hidup dalam kepungan. Sejak pertengahan September, akses menuju permukiman mereka ditutup karena pasukan Israel membangun penghalang militer lengkap dengan jalan patroli, parit, dan tanggul. Air, pakan ternak, dan susu terpaksa diangkut dengan keledai pada malam hari agar luput dari mata tentara dan pemukim. Lima puluh satu anak sekolah tidak bisa masuk kelas karena kendaraan tak lagi bisa menjangkau mereka, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera pada 2 Oktober. Kisah satu desa ini adalah potret kecil dari proyek yang jauh lebih besar: penguncian peta Tepi Barat sebelum ada perundingan yang sempat membahasnya. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina bukan lagi sekadar tuntutan moral, melainkan satu-satunya jalan keluar yang masih bisa menghentikan fakta-fakta di lapangan agar tidak menjadi permanen.
Konteks: Lembah Yordan dan “Crimson Thread”
Lembah Yordan sering disebut lumbung pangan Palestina. Di bawahnya terdapat akuifer timur, salah satu sumber air terpenting di Tepi Barat, menurut pejabat urusan Lembah Yordan di Tubas, Moataz Bsharat. Israel menamai proyek penghalang di kawasan ini “Crimson Thread” dan menyebutnya kebutuhan keamanan. Ruas di Yordan utara membentang sekitar 20 kilometer dengan lebar hingga 50 meter, dan menurut sejumlah laporan, ia bagian dari rencana pagar sepanjang sekitar 500 kilometer dari Dataran Tinggi Golan hingga Laut Merah.
Pertama: Ini bukan sekadar infrastruktur keamanan
Alasan keamanan sulit menjelaskan apa yang terjadi di tanah. Lembaga pemantau kebijakan lahan Israel, Kerem Navot, mencatat militer menyita hampir 115 hektare untuk proyek ini, dan sekitar 85 persennya adalah tanah milik pribadi warga Palestina. Penggalian merusak sumur, jaringan air, dan rumah kaca. Laporan lapangan juga menyebut desa-desa yang menjadi sasaran sudah lebih dulu kosong akibat intimidasi pemukim sebelum alat berat tiba. Pagar yang memotong petani dari ladangnya dan peternak dari sumber airnya bekerja sebagai alat pemindahan penduduk, apa pun namanya di atas kertas.
Kedua: Pengusiran sudah menjadi pola, bukan insiden
Data PBB menunjukkan skalanya. Laporan situasi kemanusiaan OCHA per 4 September mencatat lebih dari 3.960 warga Palestina terusir sepanjang 2026 akibat pembongkaran, penggusuran, dan serangan pemukim, rata-rata lebih dari 16 orang per hari, hampir dua kali lipat laju harian pada 2023–2025. Serangan pemukim serta pembatasan akses kini menjadi penyebab utama, mencakup lebih dari 60 persen kasus. Sejak Januari 2023 hingga akhir Agustus 2026, 130 komunitas Palestina mengalami pengusiran penuh atau sebagian. Korban jiwa terkait serangan pemukim pada 2026 bahkan sudah melampaui total sepanjang 2025: 18 orang per 20 Juli, dibanding 17 orang tahun lalu. Memindahkan paksa penduduk dari wilayah pendudukan dilarang oleh Konvensi Jenewa Keempat. Larangan itu tidak gugur hanya karena pengusirannya dilakukan perlahan dan tanpa pengumuman resmi.
Ketiga: Fakta di lapangan akan bertahan melampaui pemilu
Israel akan menggelar pemilu pada 27 Oktober. Sejumlah pengamat yang dikutip Al Jazeera berpendapat bahwa realitas baru ini tidak terikat pada satu pemerintahan dan akan terus berjalan siapa pun pemenangnya. Analis urusan Israel, Adel Shadid, menggambarkan Tepi Barat sebagai enklave-enklave terpecah dengan kendali keamanan, militer, dan ekonomi di tangan Israel. Di sinilah letak masalah solusi setengah jalan. Otonomi di atas kantong-kantong tanah yang dipagari, tanpa air, tanpa perbatasan, dan tanpa akses ke Lembah Yordan, bukanlah kedaulatan. Negara yang tidak mengendalikan tanah dan airnya sendiri hanya akan menjadi administrasi lokal di bawah kendali pihak lain.
Sisi lain yang perlu diakui
Pemerintah Israel menyatakan penghalang itu diperlukan demi keamanan, dan kecemasan itu tidak lahir dari ruang kosong. Serangan 7 Oktober 2023 meninggalkan trauma mendalam, dan warga sipil Israel berhak atas rasa aman. Di Yordania, kekhawatiran juga nyata: mantan menteri dalam negeri Samir Habashneh menulis di Al Jazeera bahwa pengusiran massal dari Tepi Barat akan berdampak langsung pada keamanan negaranya, dan Raja Abdullah II telah berulang kali menyebut skenario itu sebagai deklarasi perang. Namun rasa aman satu pihak tidak bisa dibangun dengan merampas tanah dan air pihak lain. Jika keamanan sungguh tujuannya, itu bisa dicapai lewat perundingan di atas garis yang diakui hukum internasional, bukan lewat parit yang memutus desa dari sekolah dan klinik.
Implikasi yang lebih luas
Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat penasihatnya menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum internasional dan harus diakhiri, serta mengingatkan negara-negara lain agar tidak mengakui atau membantu situasi tersebut. Pertanyaannya sekarang: apa biaya bagi pihak yang mengabaikannya? Habashneh mengajukan perbandingan yang patut direnungkan: ketika Rusia menduduki wilayah Ukraina, sanksi dijatuhkan pada negara Rusia, bukan hanya pada wilayah yang diduduki. Mengapa ukuran yang berbeda dipakai di tempat lain? Dunia tidak kekurangan resolusi dan pernyataan. Yang kurang adalah kemauan mengubahnya menjadi konsekuensi nyata. Di sini media punya peran: dokumentasi, peta, citra satelit, dan kesaksian warga adalah bukti yang kelak dibutuhkan di forum hukum.
Penutup
Aneksasi tidak selalu datang dengan upacara. Ia bisa datang berupa surat penyitaan, ruas jalan militer, gerbang yang tak pernah dibuka, dan sumur yang rusak. Karena itu tesisnya tetap sama: hanya kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina, termasuk atas tanah dan air Lembah Yordan, yang mampu mengakhiri siklus ini. Bagi pembaca di Indonesia, solidaritas tidak berhenti pada doa dan donasi. Ia bisa berarti terus membaca laporan PBB dan lembaga HAM, menuntut pemerintah dan forum internasional bertindak sesuai hukum, dan tidak membiarkan berita dari desa-desa kecil seperti Ras al-Ahmar tenggelam oleh siklus pemberitaan berikutnya.
