Menimbang analogi Ofensif Tet 1968 dan Serangan Umum 1 Maret 1949, harga yang dibayar warga Gaza, dan perang yang merembet dari Teheran hingga Bab al-Mandeb
Pada 7 Oktober 2026, tepat tiga tahun setelah serangan Hamas ke Israel selatan, empat hal berlangsung bersamaan. Di Israel, peringatan duka digelar di tengah persiapan pemilu 27 Oktober. Di Gaza, serangan udara masih berlanjut meski gencatan senjata resmi berlaku sejak 10 Oktober 2025. Di Jazirah Arab, kelompok Houthi mengklaim menembakkan rudal balistik ke Bandara King Khalid di Riyadh; pejabat Saudi mengonfirmasi serangan ke dua bandara dengan tiga korban luka ringan. Beberapa hari sebelumnya, Iran menegaskan Selat Hormuz tetap tertutup sampai tuntutannya dipenuhi Washington. Satu serangan pada 2023 kini bergaung di empat medan sekaligus, dan satu pertanyaan menggantung: apakah ia titik balik sejarah seperti Ofensif Tet 1968 atau Serangan Umum 1 Maret 1949, ataukah awal dari perang yang lebih panjang, lebih luas, dan lebih mahal bagi mereka yang paling tidak berdaya?
Serangan 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan 251 orang dibawa ke Gaza sebagai sandera. Seluruh sandera kini telah kembali, dengan jenazah terakhir ditemukan pada Januari 2026, menurut Board of Peace. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 74.000 warga Palestina tewas. Perang itu lalu merembet: sejak 28 Februari 2026 Amerika Serikat dan Israel berperang melawan Iran, peta aliansi Teluk bergeser, dan api menjalar ke Yaman, Suriah, dan Lebanon.
Sebagian pengamat bertanya: mungkinkah 7 Oktober dikenang seperti Tet dan 1 Maret, yakni serangan yang secara militer tidak menentukan tetapi secara politik memutar arah perang, sampai Amerika mundur dari Vietnam dan Belanda angkat kaki dari Indonesia? Artikel ini menimbang pertanyaan itu secara jujur: kemungkinan terjadinya, kemungkinan tidak terjadinya, dan harga yang sudah dibayar.
Sejak awal perlu dinyatakan bahwa tesis di sini bersifat analitis, bukan pembenaran moral atas pihak mana pun. Pembunuhan warga sipil Israel pada 7 Oktober tidak dapat dibenarkan. Itu tidak mengurangi kenyataan bahwa penghancuran Gaza dan puluhan ribu korban sipil Palestina adalah tragedi kemanusiaan yang menuntut pertanggungjawaban hukum. Keduanya benar sekaligus. Untuk Iran, Houthi, negara-negara Teluk, dan Suriah, kita memakai jarak analitis yang sama: tidak ada yang dimuliakan, semuanya dikritik secara setara. Perkembangan sangat cepat, dan sebagian klaim medan perang belum diverifikasi secara independen.
Harga Terbayar Lebih Dulu oleh Warga Gaza
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sekitar 74.500 warga Palestina tewas hingga akhir Agustus 2026. Angka ini diperdebatkan, tetapi bukan ke arah yang menenangkan. Seorang pejabat militer Israel dilaporkan menerima angka sekitar 70.000 sambil menegaskan angka itu tidak memisahkan kombatan dan warga sipil, sementara kajian di The Lancet (Januari 2025) memperkirakan kementerian justru menghitung terlalu sedikit korban trauma, sekitar 41 persen untuk periode hingga Juni 2024. Catatan kehati-hatian tetap perlu: itu angka otoritas yang dikuasai Hamas, bukan audit independen yang menyeluruh.
Gencatan senjata tidak menghentikan kematian. Kementerian melaporkan lebih dari 1.300 warga Palestina tewas sejak kesepakatan itu per 23 September 2026 (belum diverifikasi independen); Israel menyatakan serangannya menyasar target militer. Israel menguasai lebih dari 60 persen Gaza, dan ratusan ribu orang tinggal di tenda atau hunian sementara. Rencana rekonstruksi Board of Peace senilai 2,45 miliar dolar AS untuk enam bulan dan 66 proyek bergantung pada keamanan serta tata kelola yang belum jelas. Kesepakatan pelucutan senjata Hamas yang diumumkan Juli 2026 belum dijalankan: Hamas mengaitkannya dengan negara Palestina, Israel menuntut pembongkaran total lebih dulu.
Hamas pun tidak lepas dari kritik. Keputusan 7 Oktober tidak lahir dari mandat warga Gaza, dan laporan benturan serta eksekusi terhadap lawan internal pascagencatan menambah beban penduduk yang sudah babak belur.
Tet dan 1 Maret: Dua Serangan yang Kalah di Medan, Menang di Panggung
Ofensif Tet dimulai 30–31 Januari 1968 dengan serangan serentak ke lebih dari seratus kota dan pos di Vietnam Selatan. Secara militer ia gagal: pasukan AS dan Vietnam Selatan menahan sebagian besar serangan, pemberontakan rakyat yang diharapkan tidak pecah, dan di Hue saja sekitar 5.000 tentara Vietnam Utara diperkirakan tewas. Namun Tet menghancurkan kredibilitas klaim Jenderal Westmoreland bahwa akhir perang sudah dekat. Pada 31 Maret 1968 Presiden Lyndon Johnson membatasi pengeboman, menyerukan perundingan, dan mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi. Pelajaran yang sering terlupa: perundingan berlarut hingga awal 1973, Saigon baru jatuh pada 30 April 1975, dan korban Vietnam diperkirakan jutaan. Di Hue sendiri ditemukan lebih dari 2.800 jenazah di kuburan massal. Titik balik itu dibayar mahal, lama, dan oleh warga sipil.
Serangan Umum 1 Maret 1949 dimulai pukul 06.00 dan pasukan Republik menguasai Yogyakarta sekitar enam jam sebelum mundur. Sasarannya politis: membantah klaim Belanda bahwa Republik telah lumpuh dan menopang delegasi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Perundingan dibuka kembali, Perjanjian Roem–Roijen diteken 7 Mei 1949, Belanda meninggalkan Yogyakarta 19 Juni 1949, dan kedaulatan diserahkan 27 Desember 1949 setelah Konferensi Meja Bundar. Para sejarawan memberi bobot berbeda: sebagian menekankan tekanan internasional dan diplomasi, termasuk tekanan Amerika, ketimbang serangan itu sendiri, dan polemik soal siapa pemrakarsanya belum tuntas.
Serangan yang mengubah sejarah tidak ditentukan oleh besarnya ledakan, melainkan oleh siapa yang siap menerjemahkannya menjadi tekanan politik, dan siapa yang bersedia menanggung ongkosnya.
Analogi yang Menyala, Analogi yang Padam
Analogi ini kuat pada satu hal: keunggulan militer tidak otomatis menjadi kemenangan politik. Sejak 7 Oktober, citra Israel sebagai kekuatan yang tak tersentuh retak, legitimasi internasionalnya terkikis oleh skala korban sipil di Gaza, dan perang tidak memberi “kemenangan total” yang dijanjikan: Hamas masih ada, pelucutan senjata mandek, dan Israel menuju pemilu dengan koalisi yang menurut survei yang dikutip Reuters kemungkinan kalah, meski para penantangnya belum punya jalan yang jelas menuju kekuasaan.
Namun analoginya pincang di empat titik. Pertama, patron. Belanda ditekan Washington dan Johnson dilumpuhkan opini publiknya sendiri; hari ini AS justru berperang bersama Israel melawan Iran, bukan menekannya mundur. Kedua, aktor politik. Republik Indonesia punya pemerintahan, diplomat, dan wilayah de facto, sedangkan Palestina terbelah dan tidak berdaulat atas wilayahnya. Ketiga, sasaran. Tet dan 1 Maret menyasar pasukan dan simbol kekuasaan; 7 Oktober membunuh terutama warga sipil dan menyandera, yang bagi banyak publik, termasuk di Israel, justru mengeraskan sikap. Keempat, arah gerak. Tidak ada tanda Israel “pulang” dari Gaza seperti Amerika dari Vietnam; ia menguasai lebih dari 60 persen wilayah itu.
Perang Iran: Tatanan Lama Dihantam dari Dua Arah
Pada 28 Februari 2026, di tengah perundingan nuklir AS–Iran, AS dan Israel menyerang Iran dan menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Iran membalas ke Israel, pangkalan AS, dan negara-negara Teluk, dan Selat Hormuz nyaris lumpuh. Gencatan senjata dua pekan yang dimediasi Pakistan mulai 8 April; Perundingan Islamabad (11–12 April) gagal; Memorandum Islamabad diteken 17 Juni; Presiden Trump menyatakannya “berakhir” pada 7 Juli, dan AS kembali memblokade pelabuhan Iran pada 15 Juli. Menurut Al Jazeera, memorandum itu runtuh karena redaksinya kabur soal Hormuz, Lebanon, dan sanksi. Awal Oktober, Ghalibaf, juru runding utama Iran, menyatakan Hormuz tetap tertutup sampai tujuh syarat Teheran dipenuhi; Trump menolak rencana itu pada akhir September. Harga minyak Brent turun di bawah 100 dolar pada 6 Oktober, masih sekitar 30 persen di atas level prawar, setelah puncak 126 dolar.
Korban, menurut angka masing-masing pihak: sekitar 3.500 hingga 3.700 tewas di Iran (pemerintah Iran dan HRANA), 31 warga sipil dan 40 tentara di Israel, serta 19–23 prajurit AS. Biaya perang bagi AS mencapai 113,3 miliar dolar per Juni. Serangan atas Iran saat perundingan berlangsung dikecam Oman sebagai agresi ilegal. Namun Iran juga bukan korban murni: rudal dan dronenya menghantam fasilitas energi dan wilayah negara tetangga di Teluk, menewaskan warga sipil di UEA, Kuwait, Bahrain, dan Arab Saudi, dan penutupan Hormuz, dengan sekitar 67 serangan atas kapal komersial hingga akhir Agustus, memukul pengimpor energi di seluruh dunia, termasuk lewat harga yang dirasakan pembaca Indonesia.
Retaknya tatanan lama tidak otomatis melahirkan tatanan yang lebih adil; sering kali ia hanya melahirkan ketidakpastian yang lebih mahal.
Teluk yang Terbelah: Pangkalan, Pakta, dan Kalkulasi
Sekutu AS di kawasan menanggung risiko tanpa memegang kendali keputusan perang. Qatar diserang di Ras Laffan dan Mesaieed pada 2 Maret dan Ras Laffan lagi pada 18 Maret; Doha mengusir personel militer dan keamanan Iran pada 19 Maret. Yordania terkena rudal dan drone sejak 1 Maret dengan radar THAAD rusak, dan Garda Revolusi menyerang pangkalan AS di Yordania pada 30 Agustus. Kuwait melihat kedutaan AS-nya diserang dan ditutup; Emir menyatakan negaranya tidak mengizinkan wilayahnya dipakai menyerang Iran, tetapi tetap diserang oleh “sahabat”. Oman menolak peran sebagai medan: Menlu Badr Albusaidi mengatakan, “this is not your war,” kepada Washington, meski kini Muscat berselisih rute soal Hormuz dengan Iran. Laporan yang mengutip diplomat bahwa Kuwait, Bahrain, dan UEA secara privat mendukung invasi darat belum terverifikasi, tetapi menunjukkan jarak antara retorika publik dan kalkulasi tertutup.
Dalam bayang-bayang itu lahir Pakta Mekah antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, ditandatangani 7 Agustus 2026. Pakta ini pertama kali diaktifkan pada 5 Oktober setelah rapat di Riyadh, ketika Menhan Saudi Khalid bin Salman menyebut disepakatinya “tindakan penangkalan kolektif”. Pemicunya Houthi, yang bergabung dalam perang pada 28 Maret dan pada 8 September menyerang Arab Saudi bagian selatan hingga sedikitnya 73 orang luka, menurut Riyadh. Pakistan memperingatkan pakta itu akan “operasional” jika ada agresi; namun analis memperkirakan Islamabad dan Ankara lebih condong pada dukungan pertahanan dan diplomasi ketimbang intervensi langsung di Yaman. Klaim kedua kubu soal pelabuhan Mocha belum terverifikasi; AFP melaporkan lebih dari 270 kombatan tewas dalam sehari pada 6 Oktober.
Kritik berlaku ke semua arah. Serangan Houthi ke bandara dan kota jelas membahayakan warga sipil. Koalisi pimpinan Saudi, di sisi lain, membawa riwayat perang Yaman sejak 2015 yang sendiri sudah melahirkan krisis kemanusiaan. Dan sebuah pakta pertahanan yang masih “dalam masa gestasi” belum teruji. Soal Palestina, belum ada bukti bahwa pakta ini menjadikannya prioritas.
Suriah dan Lebanon: Dominasi yang Meluas, Bukan Kekuatan yang Runtuh
Israel menduduki zona penyangga di Suriah selatan sejak jatuhnya Assad pada 8 Desember 2024 dan menyatakan perjanjian pelepasan 1974 batal. Pada 20 Maret 2026 militer Israel menyerang kamp tentara Suriah di selatan dengan alasan membela warga Druze setelah bentrokan di Suwayda. Presiden Ahmed al-Sharaa menyatakan pada 22 September bahwa perundingan keamanan dengan Israel nyaris 90 persen rampung sebelum Israel mundur dari meja, dan bahwa Israel “menduduki wilayah baru”. Di Lebanon, Hezbollah menembak Israel sejak awal Maret dan Israel menguasai sekitar seperlima wilayah Lebanon, menurut Al Jazeera.
Nuansanya penting. Pemerintah Damaskus juga diperiksa: pengamat HAM melaporkan bentrokan Suwayda melibatkan pasukan pemerintah bersama pejuang suku, dan dalih melindungi Druze sekaligus berfungsi memperluas zona pengaruh Israel. Fakta ini menunjukkan paradoks: yang runtuh dalam tiga tahun ini terutama legitimasi Israel dan kepemimpinan Amerika, bukan kekuatan senjata Israel. Justru karena itu analogi Tet berisiko menyesatkan: Vietnam Utara menang perlahan karena Amerika kehabisan kesabaran, dan tanda kehabisan kesabaran itu belum terlihat di Washington.
Apa yang Mungkin Terjadi ke Depan
Berikut tiga skenario, sebagai penilaian dan bukan ramalan. Skenario A, analogi terwujud: pergeseran politik nyata. Syaratnya berlapis: pemerintahan Israel baru bersedia merundingkan jalur menuju negara Palestina setelah pemilu 27 Oktober (pergantian pemerintahan saja tidak menjamin pergantian kebijakan), Washington menimbang biaya perang Iran lebih mahal daripada manfaatnya, dan negara-negara Teluk serta Pakta Mekah menjadikan Palestina syarat arsitektur keamanan baru. Skenario B, analogi gagal: Israel melembagakan kendali atas Gaza, Hamas tidak dilucuti, rekonstruksi mandek, dan “gencatan senjata” menjadi nama bagi kematian yang berlangsung perlahan. Skenario C, erosi lambat: legitimasi Israel terus terkikis lewat tekanan hukum dan diplomatik, tetapi tanpa perubahan di lapangan selama bertahun-tahun, seperti jeda antara Tet 1968 dan Saigon 1975.
Penilaian saya, B atau C lebih mungkin dalam 12 hingga 24 bulan ke depan. A bukan mustahil, tetapi membutuhkan beberapa kondisi sekaligus dan tak satu pun terjamin. Di front lain, Hormuz dan Laut Merah kemungkinan tetap menjadi pengungkit tekanan ekonomi yang dapat mendorong Washington dan Teheran kembali berunding lewat Pakistan atau Oman, tetapi tanpa kepercayaan dan dengan kerusakan yang lebih besar.
Harga sebuah titik balik hampir selalu dibayar lebih dulu oleh mereka yang tidak ikut memutuskannya.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan zakat dan infak lewat lembaga yang dapat diaudit (BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Adara Foundation dan INH) dan minta laporan penyaluran. Prioritaskan tenda dan hunian: ratusan ribu warga Gaza masih tinggal di tenda, sementara rencana rekonstruksi 2,45 miliar dolar AS masih di atas kertas.
- Pantau tiga penanda, yaitu hasil pemilu Israel 27 Oktober, tindak lanjut aktivasi Pakta Mekah, dan nasib kesepakatan pelucutan senjata Hamas, lalu dorong lewat ormas, kampus, dan wakil rakyat agar sikap Indonesia konsisten pada tiga hal: gencatan senjata yang ditegakkan, akses bantuan, dan akuntabilitas hukum.
- Disiplin pada angka. Tulis “menurut Kementerian Kesehatan Gaza” untuk korban, dan jangan menyebar klaim medan perang yang belum terverifikasi, seperti klaim Houthi atau pemerintah Yaman soal Mocha. Advokasi Palestina hanya setajam ketelitiannya.
Tet dan 1 Maret mengajarkan satu hal yang tidak enak: titik balik baru diketahui setelah ia lewat, dan ongkosnya dibayar lebih dulu, bukan oleh para pengambil keputusan.
Kita di Indonesia mengenal rasa menunggu pengakuan. Antara Proklamasi 1945 dan penyerahan kedaulatan 1949 ada empat tahun yang dipenuhi pengungsian, agresi, dan kota-kota yang dikosongkan. Vietnam menunggu lebih lama lagi. Tidak ada kemerdekaan yang datang dari satu serangan; ia datang dari ketahanan, diplomasi, dan keberpihakan dunia yang akhirnya berubah.
Itu sebabnya analogi ini perlu dipakai dengan rendah hati. Ia memberi harapan bahwa kekuatan senjata tidak selalu menang, tetapi ia tidak menjanjikan bahwa perubahan datang cepat, atau bahwa yang paling banyak berkorban akan menjadi yang menuai hasilnya.
Apakah 7 Oktober akan dikenang sebagai awal berakhirnya pendudukan, atau sebagai awal dekade perang yang tak dapat dihentikan siapa pun? Jujur saja, belum ada yang tahu. Yang kita tahu: anak-anak di tenda-tenda Gaza tidak bisa menunggu sejarah menyelesaikan penilaiannya.
