Senin, 26 Oktober 2026, tiga pejabat tinggi dari tiga negara berpenduduk mayoritas Muslim mendarat di Teheran: Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman, Panglima Angkatan Darat Pakistan Marsekal Asim Munir, dan Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin. Mereka mewakili Pakta Pertahanan Bersama Mecca, aliansi yang baru diteken 7 Agustus lalu, dan datang ke ibu kota negara yang sedang diancam serangan baru Amerika Serikat, sementara sekutu Iran di Yaman, kelompok Houthi, terus menembakkan rudal dan drone ke Arab Saudi. Sehari sebelumnya, Riyadh baru membuka sebagian bandara internasionalnya setelah ditutup sejak 10 Oktober. Di Washington, Presiden Donald Trump masih menimbang antara kesepakatan dan serangan. Dan di Israel, pemungutan suara pemilu dijadwalkan Selasa, 27 Oktober, hari ini.
Kunjungan itu berlangsung pada bulan kedelapan perang yang dimulai 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Nota Kesepahaman Islamabad yang diteken Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian pada 17 Juni sempat membuka jalan keluar. Tetapi jalan itu menyempit lagi dalam hitungan pekan, dan kawasan kini hidup dalam jeda yang rapuh. Pakta Mecca lahir di tengah jeda itu.
Pertanyaan intinya sederhana. Apakah Teheran adalah awal dari arsitektur keamanan regional yang benar-benar mandiri dari Washington, atau sekadar manajemen risiko bagi satu ibu kota, Riyadh, yang sedang diserang? Dan di mana Palestina dalam hitungan itu?
Tesis tulisan ini bersifat argumentatif, bukan pembenaran moral atas satu pihak: Pakta Mecca paling tepat dibaca sebagai instrumen penangkal dan pengelolaan risiko yang lahir dari kecemasan bersama, belum sebagai proyek politik bagi Palestina. Yang faktual adalah tanggal, angka, dan pernyataan resmi yang kami silangkan antarsumber. Yang argumentatif adalah penilaian tentang arah, motif, dan peluang. Arab Saudi, Turki, Pakistan, Iran, Houthi, Amerika Serikat, dan Israel kami perlakukan dengan standar kritik yang sama. Satu pengecualian kami akui terang-terangan: korban sipil Gaza adalah korban, dan kami tidak berpura-pura netral soal itu.
Pakta yang Lahir dari Perang, Bukan dari Piagam
Pakta ditandatangani di Mecca pada 7 Agustus 2026 oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Ia memperluas Perjanjian Pertahanan Strategis Bersama Saudi–Pakistan yang diteken 17 September 2025 dengan memasukkan Turki, dan memuat klausul bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota dianggap serangan terhadap ketiganya. Pakistan telah meratifikasinya, sedangkan parlemen Turki belum, menurut laporan Iran International.
Namun klausul sering lebih gagah daripada praktiknya. Teks perjanjian belum dipublikasikan. Analisis Arab Center Washington DC mencatat tidak ada komando bersama, pasukan tetap, ataupun mekanisme pemicu yang jelas, dan pakta itu tampaknya tidak mencakup serangan drone, ancaman yang paling sering dihadapi Saudi sejak perang. Artinya, kekuatan pakta ini hari ini lebih bersifat politik daripada operasional.
Iran merespons dengan hati-hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei pada 10 Agustus menyatakan Teheran tak punya alasan menganggap pakta itu ditujukan kepada Iran, dan membacanya sebagai tanda negara-negara kawasan mulai mengurangi ketergantungan pada jaminan keamanan Amerika. Laporan bahwa Iran diundang bergabung kemudian dibantah Teheran pada 24 Agustus: tidak ada undangan resmi.
Pakta ini lahir dari kecemasan akan perang berikutnya. Ia baru akan terbukti sebagai arsitektur keamanan jika mampu mencegahnya.
Houthi Menguji Klausul, Ankara dan Islamabad Memilih Berhati-hati
Ujian datang lebih cepat dari dugaan. Sepanjang Oktober, serangan rudal balistik dan drone Houthi menghantam bandara-bandara Saudi di Abha, Riyadh, dan Dammam. Hitungan korban masih bergerak dan sumber-sumber berbeda. Kronologi yang dihimpun menyebut sedikitnya 20 hingga 22 orang tewas dan 370 hingga lebih dari 380 orang terluka. Serangan 10 Oktober ke Bandara Internasional King Khalid dilaporkan menewaskan 12 hingga 13 orang dan melukai sekitar 309 lainnya. Kami menyajikannya sebagai rentang, bukan angka final. Data penerbangan Cirium yang dikutip Reuters lebih tegas: 86 persen jadwal penerbangan Riyadh, yakni 4.071 dari 4.736, dibatalkan pada 8–25 Oktober, dan sekitar 45 persen penerbangan dari seluruh bandara Saudi.
Pada 5 Oktober, komite pakta bertemu darurat di Riyadh dan sepakat mengaktifkan langkah penangkalan kolektif, termasuk penyebaran cepat pasukan. Tetapi pada 8 Oktober, Menlu Turki Hakan Fidan menegaskan perjanjian itu bersifat defensif dan menolak mengirim pasukan Turki untuk menyerang negara lain, menurut laporan Euronews. Analis Ayesha Siddiqa dari King’s College London, kepada Al Jazeera, menilai anggota pakta nyaris tak punya opsi militer terhadap Houthi, sementara tekanan Riyadh terus meningkat. Dengan kata lain, klausul “satu untuk semua” sudah diuji, dan jawabannya sejauh ini adalah isyarat, bukan pasukan.
Kritik perlu dialamatkan ke beberapa arah sekaligus. Houthi menyerang bandara sipil dan fasilitas minyak, dan korban tewasnya termasuk warga asing dan warga sipil. Mereka menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan udara Saudi di Yaman. Riyadh sendiri tak steril: laporan yang belum kami konfirmasi lewat sumber PBB menyebut serangan koalisi pada 18 Oktober menewaskan sembilan orang di sebuah rumah di Distrik Sahar, dan serangan 21 Oktober menewaskan delapan nelayan di lepas pantai al-Kadha, Taiz. Adapun soal sejauh mana Teheran mengendalikan Houthi, Sanam Vakil dari Chatham House, sebagaimana dikutip Al Jazeera, menilai pengaruh Iran nyata tetapi tidak mutlak, sehingga kesepahaman terbatas soal Yaman masih mungkin.
Teheran Menawarkan Dialog, Washington Menyiapkan Opsi
Hasil pertemuan 26 Oktober tergolong sederhana. Menurut Tehran Times, Iran, Saudi, Turki, dan Pakistan sepakat melanjutkan pembicaraan untuk memperkuat kerja sama, termasuk di bidang perdamaian dan keamanan kawasan. Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut kunjungan itu bagian dari upaya de-eskalasi dan dukungan bagi mediasi Qatar dan Pakistan. Tidak ada mekanisme keamanan bersama yang baru diumumkan.
Di seberangnya, blokade angkatan laut Amerika atas pelabuhan Iran berlaku 13 April, dicabut 18 Juni setelah nota kesepahaman, lalu dipulihkan 14 Juli. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan pada 16 Oktober bahwa blokade telah menghentikan ekspor minyak mentah Iran senilai 25 miliar dolar. Ini klaim militer Amerika, bukan audit independen. Teheran menilai pemulihan blokade melanggar nota kesepahaman, sedangkan kronologi lain mencatat gencatan senjata runtuh pada 8 Juli setelah serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz yang dituduhkan kepada Iran. Dua versi itu belum terdamaikan.
Pada 18 Oktober, Trump menulis bahwa Amerika bisa segera “menyelesaikan pekerjaan” bila Iran tidak berubah. Pada 25 Oktober, ia menggambarkan pilihannya sebagai kesepakatan atau menghabisi Iran, sambil menepis serangan seketika. Al Jazeera melaporkan opsi yang dipertimbangkan mencakup infrastruktur sipil Iran. Pakar hukum yang dikutip media Amerika menegaskan, serangan atas objek seperti pembangkit listrik hanya sah bila keuntungan militernya melebihi kerugian sipil. Menurut kami, ukuran itu nyaris mustahil dipenuhi jika sasarannya listrik dan air minum.
Iran pun bukan pihak yang bersih dari kritik. Teheran menutup Hormuz dan, menurut laporan, menyerang kapal-kapal dagang. Di awal perang, Iran menghantam pangkalan Amerika dan infrastruktur di negara-negara Arab. Sejak 9 Agustus, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi adalah Mohsen Rezaei, mantan komandan Garda Revolusi yang dikenal garis keras. Pezeshkian sendiri menegaskan Iran tidak akan menyerah di bawah tekanan. Kombinasi itu menjelaskan mengapa kompromi sulit.
Hari Pemungutan Suara di Israel dan Hitungan Perang
Israel memilih pada 27 Oktober, pemilu pertama sejak serangan 7 Oktober 2023 dan perang di Gaza, Lebanon, dan Iran. Berbulan-bulan, survei menunjukkan blok Benjamin Netanyahu berpeluang kalah dengan mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot sebagai penantang utama. Namun sistem kepartaian yang terfragmentasi membuat hasilnya sulit dipastikan. Trump mengulang dukungannya kepada Netanyahu pada 18 dan 25 Oktober dengan seruan “selesaikan pekerjaan” atas Iran, dan Al Jazeera mencatat Israel menyatakan ingin menumbangkan Republik Islam.
Bagi pakta Mecca, ini penting karena jam diplomasinya ditentukan agenda orang lain: pemilu Israel hari ini, lalu pemilu sela Amerika pada 3 November. Ada penyeimbang yang jujur. Seorang akademisi Universitas Teheran yang dikutip Military.com menyebut kepemimpinan Iran sudah berasumsi bahwa serangan akan datang, sebelum atau sesudah pemilu. Jika benar, kunjungan 26 Oktober bukan mencegah perang, melainkan membatasi dampaknya bagi Saudi, penilaian serupa dengan analis yang dikutip Al Jazeera.
Gaza di Luar Ruang Pertemuan
Dalam pernyataan resmi dan laporan yang kami telusuri tentang kunjungan 26 Oktober, Gaza tidak disebut. Agendanya Houthi, Hormuz, dan ancaman perang ulang. Itu bisa dimaklumi dari sudut pandang keamanan Saudi, tetapi mencolok dari sudut pandang umat.
Padahal gencatan senjata Gaza yang diumumkan 10 Oktober 2025 kini genap setahun, dan pada 9 Oktober lebih dari 100 organisasi kemanusiaan dan hak asasi menyebutnya hanya ada di atas kertas. Kementerian Kesehatan Gaza, yang menurut OCHA beroperasi di bawah otoritas de facto, melaporkan 1.493 korban jiwa dan 5.299 luka sejak gencatan senjata hingga 12 Oktober, dengan total 74.382 korban jiwa sejak Oktober 2023. Kantor HAM PBB memverifikasi 1.076 kematian terkait konflik hingga akhir Juli 2026, termasuk 268 anak dan 126 perempuan. Angka PBB lebih rendah karena verifikasinya lebih ketat dan periodenya lebih pendek, bukan karena keduanya bertentangan. Penghitungan Next Century Foundation mencatat tujuh korban jiwa di pihak Israel sejak gencatan senjata. Ketimpangan itu berbicara sendiri.
Kondisi di lapangan masih berat. Islamic Relief menyebut “Garis Kuning” memberi rezim Zionis kendali atas sekitar 65 persen wilayah Gaza, sementara sekitar 2,1 juta orang berdesakan di 35 persen sisanya. OCHA mencatat, pada 29 September–12 Oktober, 937 truk bantuan dijadwalkan masuk dan 807 yang berhasil dibongkar muat. Koalisi organisasi itu juga mengutip kesimpulan Komisi Penyelidik PBB pada September 2025 dan Juni 2026 bahwa Israel melakukan genosida. Setahun berlalu, para syuhada sipil Gaza masih bertambah.
Keselamatan Riyadh dan keselamatan Gaza tidak otomatis berjalan di rel yang sama.
Ketiga anggota pakta punya jejak di isu ini, dan jejaknya tidak seragam. Saudi dan Turki, menurut ABC News, menerima undangan Board of Peace Trump pada awal 2026. Perdana Menteri Sharif, saat pertemuan perdananya pada 19 Februari, menyatakan bahwa Palestina harus memegang kendali penuh atas tanah dan masa depannya sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB. Itu sikap yang baik, tetapi berdiri di forum yang dikritik banyak pihak karena bukan badan PBB.
Pendukung pakta berargumen bahwa penguatan keamanan negara-negara Muslim lebih dulu akan memberi daya tawar bagi Palestina kelak, dan Teheran membingkainya sebagai respons atas ambisi Israel. Argumen itu masuk akal tetapi belum teruji, sebab sejauh yang diumumkan publik, belum ada komitmen operasional yang menyentuh Gaza.
Indonesia: Bukan Anggota, tetapi Tidak Bisa Netral
Indonesia tidak menjadi anggota Pakta Mecca. Pada 21 Oktober, Wakil Menteri Pertahanan Yusuf Jauhari menandatangani Nota Kesepahaman Badr di Doha bersama Turki, Qatar, dan Pakistan. Dokumen itu mengatur kerja sama industri pertahanan: produksi bersama, pelatihan, riset. Bukan perjanjian pertahanan bersama, dan tak mewajibkan siapa pun berperang. Pembaca yang mencampuradukkan keduanya akan salah menilai posisi Jakarta.
Yang lebih menentukan bagi Palestina adalah komitmen lain. Pada Februari, Presiden Prabowo Subianto berjanji mengirim hingga 8.000 pasukan atau lebih ke Pasukan Stabilisasi Internasional di bawah Board of Peace, dan Indonesia menerima posisi wakil komandan. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid memperingatkan risiko Indonesia ikut mekanisme yang bisa memperkuat pelanggaran hukum humaniter internasional. Pemerintah menyatakan tujuannya memastikan hukum internasional ditegakkan, dan para pengkritik menjawab bahwa mandat serta perlindungan hukum bagi pasukan belum jelas. Status penempatan terkini perlu diperiksa langsung dari sumber pemerintah.
Politik luar negeri bebas-aktif, yang digambarkan Mohammad Hatta dengan metafora mendayung di antara dua karang, tidak sama dengan netral terhadap penjajahan. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ukuran itu pula yang patut kita pakai untuk menimbang Badr, Board of Peace, dan setiap aliansi yang mengajak Jakarta bergabung.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Tuntut kejelasan mandat pasukan Indonesia. Angka 8.000 prajurit bukan angka kecil. Minta DPR, Kementerian Luar Negeri, dan ormas yang Anda ikuti menjelaskan dasar hukum, aturan pelibatan, dan batas misi itu, terutama bila tugasnya berhadapan dengan warga Palestina. Kampus dan organisasi bisa mengirim surat resmi atau menggelar forum terbuka.
- Salurkan donasi ke lembaga yang melaporkan penyaluran. Dengan 807 dari 937 truk yang berhasil dibongkar muat dalam dua pekan dan sekitar 2,1 juta orang terkonsentrasi di 35 persen wilayah, bantuan harus sampai dan tercatat. Pilih lembaga seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, atau Adara Foundation yang membuka laporan program. Tanyakan rinciannya sebelum menyumbang.
- Pantau tiga indikator, bukan hanya judul berita. Pertama, apakah Gaza masuk agenda resmi Pakta Mecca. Kedua, apakah Rafah dibuka bagi warga: pada 2–8 Oktober perlintasan itu tertutup bagi penumpang, dan pada 9–15 Oktober hanya 10 orang keluar dari Gaza. Ketiga, apakah angka korban sejak gencatan senjata (1.493 per 12 Oktober) melambat atau terus naik. Bagikan angka dengan atribusi dan rentang, bukan klaim tunggal.
Penutup: Dua Jenis Penerbangan di Langit yang Sama
Pada Senin pagi itu ada dua jenis penerbangan di langit kawasan. Satu membawa pejabat ke Teheran dengan harapan mencegah perang. Satu lagi, rudal dan drone, mengarah ke bandara-bandara Riyadh. Pada hari yang sama, di Gaza, orang-orang masih menghitung korban yang jatuh di bawah sebuah gencatan senjata.
Jika diplomasi Teheran berhasil, ia akan menurunkan harga yang dibayar warga sipil di Yaman, Saudi, Iran, dan Lebanon. Itu bukan capaian kecil, dan tak pantas diremehkan. Jika gagal, pakta ini akan diuji bukan oleh teksnya, melainkan oleh keputusan hari-hari pertama sesudah serangan, ketika Ankara dan Islamabad harus memilih antara isyarat dan pasukan.
Bagi Gaza, ukurannya lebih sederhana dan lebih keras: apakah ada satu orang lagi yang bisa pulang, satu truk lagi yang bisa masuk, satu anak lagi yang selamat malam ini.
Apakah pakta yang lahir dari rasa takut akan perang berikutnya mampu belajar memandang Gaza sebagai bagian dari keamanan yang dijanjikannya, atau Gaza akan tetap menjadi satu-satunya medan yang tak punya pasal pembelanya? Kami tidak tahu. Yang kami tahu, jawabannya tidak akan datang dari Teheran saja.
