Jumat, 23 Oktober 2026, empat hari sebelum pemilu 27 Oktober di wilayah yang dikuasai rezim Zionis, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu duduk dalam wawancara dengan Channel 10 dan mengucapkan kalimat yang tidak lazim keluar dari seorang kepala pemerintahan: negaranya perlu menyiapkan “sistem ekonomi alternatif” untuk menghadapi kemungkinan sanksi perbankan. Menurut laporan Jerusalem Post, ketika ditanya apakah teknologi blockchain bisa membantu, ia menjawab bahwa itu adalah salah satu opsinya, dan bahwa ia sudah meminta sebuah rencana. Voice of Emirates mencatat jawabannya atas pertanyaan apakah yang ia maksud mata uang kripto hanya satu kata: “Exactly.” Tak lama kemudian, Bank of Israel, bank sentral pemerintahannya sendiri, menyatakan secara terbuka bahwa kripto tidak dapat dipakai sebagai jalur untuk menghindari sanksi. Pertanyaan yang layak kita ajukan bukan semata apakah dompet digital bisa menyelamatkan ekonomi sebuah rezim yang kian terisolasi, melainkan apa yang tersirat ketika seorang perdana menteri mulai menyiapkan jalan belakang dari sistem keuangan dunia.
Kita perlu memulai dengan batasan. Sampai artikel ini ditulis, sistem perbankan rezim Zionis belum menjadi sasaran sanksi; fakta ini dicatat Al Jazeera sendiri dalam laporannya. Yang sudah terjadi adalah pembatasan dan sanksi yang menyasar permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, bukan bank-bank di Tel Aviv. Karena itu, artikel ini bukan ramalan bahwa keruntuhan finansial sudah di depan mata, dan bukan pula pembenaran bahwa kripto adalah kunci keselamatan bagi siapa pun.
Tesis kita bersifat analitis dan argumentatif, bukan klaim faktual tunggal: gagasan kripto Netanyahu lebih tepat dibaca sebagai gejala. Ia menunjukkan bahwa isolasi diplomatik kini diperhitungkan serius oleh para elite rezim itu sendiri, bahwa keyakinan pada payung Washington sedang dipertanyakan dari dalam, dan bahwa musim kampanye mendorong retorika yang belum tentu menjadi kebijakan. Yang faktual adalah apa yang ia ucapkan, bagaimana bank sentral menjawab, dan langkah negara-negara lain terhadap permukiman. Yang argumentatif adalah makna dari semua itu.
Kita bertanya dengan kesadaran bahwa di balik angka-angka ekonomi ada angka yang jauh lebih berat. Otoritas kesehatan Gaza mencatat puluhan ribu warga Palestina terbunuh sejak Oktober 2023, dan para syuhada sipil itu tidak boleh lenyap dari pembicaraan hanya karena percakapan berpindah ke bursa dan blockchain. Isolasi ekonomi bukan tujuan; ia hanya relevan sejauh menjadi tekanan agar pendudukan, blokade, dan kekerasan terhadap warga sipil berakhir.
Yang Diucapkan Netanyahu Lebih Sempit daripada Judul-Judul Berita
Mari membaca ucapannya dengan teliti. Al Jazeera mengutip Netanyahu: “Kita perlu menyiapkan cara untuk menyiasati sanksi perbankan melalui sistem ekonomi alternatif,” disusul kalimat bahwa semua orang paham maksudnya, yakni mata uang yang dapat melewati sanksi itu. Jerusalem Post, dalam laporan bertanggal 23 Oktober, mencatat ia mengatakan “bisa saja ada sanksi perbankan” dan bahwa blockchain adalah “salah satunya, tentu saja”. Voice of Emirates menambahkan bahwa ia kemudian menegaskan kripto hanyalah salah satu opsi di antara beberapa dan belum pasti ditempuh.
Nuansa ini penting. Meminta sebuah rencana tidak sama dengan menjalankannya, dan wawancara televisi pada pekan terakhir kampanye bukan dokumen kebijakan. Hingga kini kita tidak memiliki rancangan resmi yang bisa dinilai. Namun justru di situlah letak kejujuran yang tak disengaja: seorang perdana menteri tidak menyiapkan cadangan untuk risiko yang menurutnya mustahil. Dalam bahasa yang lebih lugas, rezim yang selama puluhan tahun mengandalkan kekebalan politik kini sedang menghitung kemungkinan bahwa kekebalan itu bisa retak.
Bank Sentral Menolak Peta Jalan Ini, dan Alasannya Bukan Kemanusiaan
Reaksi paling tajam datang dari dalam. Bank of Israel menyatakan bahwa kripto “tidak dapat digunakan sebagai jalur untuk menghindari sanksi”. Pernyataan itu juga mengarahkan bola kembali ke politisi: yang tepat bagi perekonomian, kata bank sentral, adalah menjaga hubungan ekonomi dengan mitra dagang utama dan berfokus mencegah sanksi itu sendiri, suatu urusan yang menjadi tanggung jawab “eselon politik”. Menurut Al Jazeera, Netanyahu menjawab bahwa ia berterima kasih atas nasihat itu, “tetapi saya melakukan apa yang saya anggap terbaik”. Kalimat penutup bank sentral pada dasarnya adalah teguran: jika ingin menghindari sanksi, ubah perilaku yang mengundangnya.
Penantang utamanya, Gadi Eisenkot dari partai Yashar, menyebut gagasan itu “ancaman bagi keamanan nasional” dan menuduh Netanyahu “kehilangan sentuhan dengan realitas”. Ia bahkan menyindir: bagaimana Google akan membeli sebuah perusahaan Israel jika syaratnya melewati bank internasional dan membayar dengan kripto? Lebih dari 100 pakar dan mantan pejabat, menurut Al Jazeera, menyatakan “keprihatinan dan kecemasan mendalam”, menyebut sanksi akan menimbulkan “kerusakan besar dan tak terpulihkan” pada ekonomi.
Namun kita perlu jernih membaca motifnya. Kritik-kritik ini berpusat pada kerugian ekonomi dan keamanan bagi rezim itu sendiri, bukan pada pendudukan atau korban di Gaza. Eisenkot adalah mantan kepala staf militer, dan pertarungannya dengan Netanyahu adalah soal metode serta kompetensi, bukan perubahan sikap terhadap Palestina. Siapa pun yang berharap oposisi di sana akan menjadi sekutu keadilan Palestina perlu mengingat batas ini.
“Hal yang tepat bagi perekonomian adalah menjaga hubungan ekonomi dengan mitra dagang utama kita dan berfokus mencegah sanksi.” — Pernyataan Bank of Israel, sebagaimana dikutip Al Jazeera (25 Oktober 2026)
Kripto Adalah Lorong Samping, Bukan Jalan Raya
Secara teknis, logika Netanyahu tidak sepenuhnya mengada-ada. Mata uang kripto memungkinkan nilai berpindah antardompet tanpa bank sebagai perantara, dan Al Jazeera mencatat bahwa Rusia dilaporkan memakainya untuk sebagian pembayaran guna menyiasati sanksi. Pelaku yang terkena sanksi memang pernah memanfaatkannya untuk pembayaran lintas negara, termasuk yang berkaitan dengan penjualan minyak dan pengadaan barang.
Persoalannya ada pada skala dan hukum. Para ahli yang dikutip Al Jazeera menilai kripto bisa menjadi medium paralel, tetapi tidak dapat menggantikan perbankan konvensional pada skala ekonomi modern. Lebih mendasar lagi, kripto tidak menyelesaikan masalah inti sanksi finansial: isolasi. Sanksi bekerja justru dengan membatasi akses ke lembaga keuangan dan menghukum pihak ketiga yang bertransaksi dengan entitas yang ditetapkan; maka transaksi yang dibayar dengan kripto tetap ilegal. Ekonomi rezim itu juga bergantung pada perdagangan internasional dan rantai pasok teknologi, sementara industri pertahanan dan teknologinya membutuhkan komponen dan peralatan khusus dari luar negeri. Nir Hirschman, CEO Crypto Companies Forum, bahkan menegaskan di platform X bahwa teknologi ini “bukan tempat berlindung untuk menyembunyikan uang”.
Untuk berimbang, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kripto tidak berguna sama sekali. Sebagai saluran sekunder, ia dapat meringankan sebagian tekanan di pinggiran, misalnya untuk transaksi kecil atau penyelesaian pembayaran tertentu. Tetapi itu jauh dari penyelamat bagi ekonomi sebesar dan seterbuka milik rezim ini. Sebuah rezim yang bergantung pada pasar modal dan investor global tidak bisa hidup nyaman di lorong samping.
Isolasi Itu Nyata, tetapi Baru Menyentuh Permukiman
Kegelisahan Netanyahu bukan datang dari ruang hampa. Pada 8 September 2026, dua belas negara, di antaranya Inggris, Prancis, Kanada, Spanyol, Irlandia, Norwegia, Polandia, dan Portugal, mengumumkan langkah terkoordinasi terhadap perdagangan dengan permukiman ilegal di Tepi Barat, dengan alasan meningkatnya kekerasan pemukim dan perluasan permukiman yang merusak peluang solusi dua negara. Inggris mengumumkan larangan impor barang dari permukiman.
Belanda menyusul dengan langkah yang lebih luas. Larangan impor dan perdagangan barang dari permukiman mulai berlaku pada 22 September, mencakup perusahaan Belanda yang beroperasi di luar negeri dan melarang upaya menyiasatinya, dengan masa berlaku awal tiga tahun, menurut DutchNews. Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada individu dan kelompok yang terkait permukiman, sementara Spanyol dan Irlandia membatasi barang permukiman.
Namun hitung-hitungan yang jujur menuntut dua catatan. Pertama, semua langkah ini menyasar permukiman, bukan sistem perbankan rezim Zionis. Kedua, daya paksanya belum teruji: DutchNews mencatat Dewan Negara Belanda meragukan seberapa dapat ditegakkan larangan itu. Jadi ketakutan Netanyahu pada sanksi perbankan, sejauh ini, bersifat antisipatif. Tetapi arah geraknya yang patut dicermati: dari kecaman, ke pembatasan barang, dan seterusnya, sebuah tangga yang tidak selalu berhenti di anak tangga yang nyaman bagi pihak yang menaikinya.
Kripto bisa menjadi lorong samping. Ia tidak bisa menggantikan jalan raya yang kini mulai menyempit di depan rezim ini.
Payung Washington: Peringatan yang Kali Ini Diucapkan dari Dalam
Bagian yang paling sedikit dibahas dari wawancara itu mungkin yang paling bermakna. Netanyahu memperingatkan bahwa bantuan pertahanan puluhan miliar dolar dari Amerika Serikat bisa tidak berlanjut: “itu tidak akan terjadi, karena Amerika telah berubah.” Menurut Al Jazeera, ia menambahkan bahwa pendanaan itu “akan berakhir; hanya soal waktu”, dan bahwa setelah masa jabatan Presiden Donald Trump selesai dalam dua tahun, rezimnya harus bersiap menghadapi Gedung Putih yang kurang bersahabat.
Kita perlu berhati-hati agar tidak membaca ini sebagai fakta yang sudah terjadi. Amerika Serikat masih mengalirkan miliaran dolar setiap tahun kepada militer rezim itu, dan peringatan Netanyahu adalah proyeksi, bukan keputusan. Peringatan itu juga bisa melayani kepentingan politik lain, misalnya membela anggaran pertahanan di tengah kritik. Jerusalem Post mencatat ia dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan Gubernur Bank of Israel, Amir Yaron, soal peringatan beban anggaran pertahanan. Meski demikian, ada pergeseran yang diakui Al Jazeera sendiri: semakin banyak warga Amerika mulai mempertanyakan dukungan tanpa syarat itu. Bahwa Netanyahu sendiri menyebutnya di depan kamera menandakan ia melihat tren yang sama.
Jalur Hukum Berjalan Lambat, Sementara Daftar Korban Terus Bertambah
Netanyahu menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan Afrika Selatan menggugat rezim itu atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Al Jazeera menyebut bahwa jika putusan ICJ berpihak pada Afrika Selatan, seruan sanksi akan menguat. Di sini kita perlu koreksi waktu yang sering luput. Menurut laporan EWN yang merujuk Kepresidenan Afrika Selatan, rezim Zionis mengajukan tanggapan pokoknya pada Maret 2026; batas waktu balasan Afrika Selatan ditetapkan November 2027, dan tanggapan lanjutan rezim itu hingga Mei 2029. Artinya putusan akhir masih jauh. Tekanan sanksi 2026 tidak akan datang dari putusan ICJ, melainkan dari tekanan politik dan perdagangan yang tengah berjalan.
Sementara pengadilan bergerak dalam hitungan tahun, korban bertambah dalam hitungan hari. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 73.821 warga Palestina terbunuh dan 174.897 terluka sejak 7 Oktober 2023 per 20 September 2026, dan memperingatkan angka itu bisa naik karena banyak korban masih tertimbun reruntuhan. Pada 25 Oktober, Al Jazeera menulis bahwa lebih dari 74.500 warga Palestina terbunuh. Perbedaan kedua angka itu mencerminkan perbedaan tanggal dan pembaruan, bukan kepastian final; keduanya berasal dari otoritas kesehatan Gaza dan pelaporan media, bukan verifikasi independen yang tuntas. Yang pasti, serangan berlanjut meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025. Dalam angka-angka itu ada para syuhada sipil Palestina, termasuk anak-anak, yang tidak bisa menunggu kalender pengadilan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Pembaca di Indonesia sering bertanya apa yang bisa dilakukan dari jauh. Berikut tiga langkah yang merujuk langsung pada data di atas.
- Ubah angka menjadi bahan kebijakan. Dua belas negara mengumumkan langkah terkoordinasi pada 8 September 2026 dan Belanda memberlakukan larangannya pada 22 September. Kelompok mahasiswa, dosen hukum internasional, dan ormas dapat menyusun kajian ringkas yang memetakan langkah-langkah itu, lalu mengirimkannya ke Komisi I DPR dan Kementerian Luar Negeri sebagai bahan agar sikap Indonesia kian tegas dan berbasis hukum.
- Salurkan zakat dan infak lewat lembaga yang bisa ditelusuri. Dengan 174.897 orang terluka per 20 September menurut Kementerian Kesehatan Gaza, kebutuhan medis dan pangan tidak berhenti karena gencatan senjata. Pilih lembaga yang melaporkan penyaluran secara terbuka, seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, Adara Foundation, atau INH, dan minta laporan penggunaannya.
- Kawal proses hukum dengan kalender, bukan emosi. Catat tonggak November 2027 dan Mei 2029 pada perkara ICJ. Kampus, lembaga bantuan hukum, dan komunitas dapat membuat agenda pemantauan berkala agar perhatian publik tidak padam begitu berita viral mereda, karena keadilan lewat jalur hukum menuntut kesabaran yang terorganisasi.
Pemilu 27 Oktober akan lewat, dan siapa pun yang memenangkannya akan mewarisi masalah yang sama. Seandainya Netanyahu kalah, ia akan meninggalkan perdebatan kripto sebagai catatan kaki aneh di akhir kampanye. Seandainya ia bertahan, gagasan itu bisa menjadi proyek nyata atau sekadar retorika yang dilupakan. Kita belum tahu, dan kejujuran menuntut kita mengakuinya.
Yang sudah kita ketahui adalah pola yang lebih besar. Ketika seorang pemimpin yang bertahun-tahun yakin pada kekebalan negaranya mulai bertanya apakah bank-banknya akan tetap terhubung ke dunia, apakah Washington akan terus membiayai perangnya, dan apakah bank sentralnya mau mendengarkan, itu bukan tanda kekuatan. Itu tanda bahwa biaya politik dan ekonomi dari pendudukan mulai dihitung oleh pihak yang selama ini menolak menghitungnya.
Tetapi kita tidak boleh keliru menukar kecemasan sebuah rezim dengan keselamatan sebuah bangsa. Sanksi yang dirancang dengan baik bisa menekan pelaku, sedangkan retorika yang indah tidak mengembalikan satu pun rumah yang runtuh di Gaza. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan; kalimat itu adalah komitmen yang kita warisi, bukan sekadar hiasan upacara.
Maka pertanyaan yang tersisa lebih sulit daripada soal kripto: ketika tekanan itu akhirnya cukup besar untuk mengubah perhitungan para penguasa, apakah ia akan datang tepat waktu bagi mereka yang kini masih bertahan di bawah reruntuhan, dan apakah kita, yang berjarak ribuan kilometer, cukup tekun untuk tetap menuntutnya?
