Akhir pekan lalu, badai pertama musim ini merendam sekitar 70.000 tenda di Gaza hanya dalam 12 jam. Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat sedikitnya lima orang tewas, sebagian di antaranya tertimpa tanggul pasir yang longsor ke tenda pengungsi di barat daya Deir el-Balah. Semua itu terjadi di bawah label “gencatan senjata”. Peristiwa ini menunjukkan bahwa berhentinya sebagian besar pengeboman belum berarti dimulainya kehidupan. Selama rakyat Palestina belum memegang kedaulatan atas tanah, perbatasan, dan nasibnya sendiri, setiap kesepakatan damai hanyalah jeda di antara dua krisis.
Setahun setelah “damai”
Gencatan senjata di Gaza berlaku sejak 10 Oktober 2025, lalu didukung Dewan Keamanan PBB lewat Resolusi 2803 sebulan kemudian. Namun Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.613 warga Palestina tewas sejak gencatan itu dimulai, per 9 November. Menurut Al Jazeera, sekitar 85 persen rumah di Gaza rusak atau hancur. Ratusan ribu orang bertahan di tenda.
Argumen pertama: gencatan yang tidak melindungi bukanlah perdamaian
Pada musim hujan seperti sekarang, tenda tidak cukup sebagai tempat berlindung. Menurut laporan Al Jazeera, Israel menahan masuknya 60.000 rumah mobil dan 200.000 tenda, dan hanya mengizinkan 20.000 tenda. Otoritas penyeberangan Gaza menyebut tidak ada truk bantuan yang masuk pada 6 dan 7 November. OCHA melaporkan Israel memberi tahu PBB bahwa pengiriman dari Mesir akan dihentikan mulai 1 November. Lembaga bantuan memperingatkan porsi makanan matang harian bisa turun dari sekitar 600.000 menjadi 330.000.
Kepala urusan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, sudah menyampaikan kepada Dewan Keamanan pada Juni bahwa Gaza hanya bertahan lewat siasat darurat dan ketangguhan warganya, dan bahwa keadaan itu tidak berkelanjutan. Kurang dari seperempat target dana kemanusiaan 2026 untuk Gaza terpenuhi saat itu. Sebuah wilayah yang hidupnya ditentukan oleh izin masuk truk dan kuota tenda belum merdeka dari kendali pihak lain, dan itulah masalah intinya.
Argumen kedua: Tepi Barat memperlihatkan arah pendudukan yang sebenarnya
Jika Gaza menunjukkan akibat blokade, Tepi Barat menunjukkan tujuan jangka panjang pendudukan. OCHA mencatat 457 serangan pemukim yang menimbulkan korban atau kerusakan sepanjang Oktober, angka bulanan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2006. Sejak 1 September, ada 377 serangan terkait musim panen zaitun, lebih banyak dari musim mana pun sebelumnya. Pada 4 November, sekitar 30 pemukim memasuki Ein a-Duyuk a-Tahta dekat Jericho dan menguasai delapan rumah warga Palestina. Gubernur Jericho menyebut klaim pembelian rumah itu pemalsuan, sedangkan para pemukim mengaku membelinya.
Kantor HAM PBB sudah menyebut kekerasan pemukim berada pada level tertinggi sepanjang sejarah. Lembaga itu juga mencatat bahwa pemukim dan aparat keamanan Israel kerap bertindak bersamaan. Mahkamah Internasional (ICJ) sendiri, dalam opini penasihatnya pada 2024, menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah pendudukan ini sah, melainkan siapa yang mau menghentikannya.
Argumen ketiga: pengakuan dan bantuan tidak boleh menggantikan kedaulatan
Pada September 2025, Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi tentang langkah “nyata, berbatas waktu, dan tak dapat dibalikkan” menuju solusi dua negara dengan 142 suara mendukung. Sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, Kanada, Prancis, dan Australia, ikut mengakui Negara Palestina. Itu langkah penting. Tetapi pengakuan tanpa konsekuensi mudah menjadi gestur. Warga Palestina yang diwawancarai kantor berita AP saat itu menyambutnya sambil meragukan dampaknya terhadap hidup sehari-hari.
Bantuan kemanusiaan menyelamatkan nyawa, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Jika dunia hanya mengirim tenda sementara kendali atas tanah, air, dan perbatasan tetap di tangan pendudukan, kita sedang mengelola penderitaan dan belum mengakhirinya.
Mengakui kerumitan
Ada hal-hal yang perlu diakui. Israel menyatakan Hamas melanggar gencatan senjata, dan kekhawatiran keamanan warga Israel pascaserangan 7 Oktober 2023 adalah kekhawatiran yang nyata. Pemerintah Israel juga menegaskan bahwa Gaza ditinggalkan pada 2005 dan bahwa status Tepi Barat harus diputuskan lewat perundingan. Soal perlucutan senjata dan tata kelola pascaperang belum terjawab, dan kepemimpinan Palestina sendiri terbelah. Politik Israel pun sedang cair: Presiden Herzog baru memberi mandat pembentukan pemerintahan kepada Gadi Eisenkot, sementara Netanyahu mendorong pemerintahan persatuan. Sebagian negara juga khawatir pengakuan tanpa jalur politik justru mengeraskan posisi. Semua itu bisa diperdebatkan. Tetapi keamanan satu pihak tidak pernah bisa dibangun di atas ketiadaan hak pihak lain, dan tidak satu pun kerumitan itu membenarkan tenda yang tenggelam atau kebun zaitun yang dibakar.
Implikasi lebih luas
Pelajaran dari Gaza dan Tepi Barat melampaui Palestina. Kalau putusan ICJ dan seruan PBB hanya dibaca lalu diarsipkan, hukum internasional kehilangan wibawanya di mana pun, termasuk di kawasan kita sendiri. Kantor HAM PBB sudah mendesak negara-negara ketiga bertindak serempak untuk mengakhiri pendudukan. Dalam praktiknya itu berarti tekanan diplomatik, penghentian dukungan bagi perluasan permukiman, dan kerja sama yang diberi syarat kepatuhan pada hukum. Media juga punya tanggung jawab: tidak berhenti pada hitungan korban, tetapi terus menanyakan mengapa tenda masih jadi satu-satunya pilihan setahun setelah “damai” diumumkan.
Penutup
Gencatan senjata adalah awal yang perlu dipertahankan, bukan tujuan akhir. Tujuannya tetap kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina, dengan perbatasan, pemerintahan, dan masa depan yang ditentukan rakyatnya sendiri. Bagi kita di Indonesia, amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan tidak boleh berhenti sebagai kalimat pembukaan. Ia harus tampak dalam suara kita di forum internasional, dalam cara kita menuntut konsistensi dari para mitra, dan dalam kesediaan kita terus memperhatikan ketika kamera sudah beralih ke tempat lain.
